Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BD.2011/17 seri C
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Dan Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2011.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Perda Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dokumen Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Guna memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Dokumen Lingkungan Hidup yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6 SERI E tanggal 12 Januari 2011, perlu menetapkan peraturan pelaksanaanya. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; Permen LH No. 8 Tahun 2006; PermenLH No. 15 Tahun 2010; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 10 Tahun 2008; Perda No. 6 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur mengenai pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Dokumen Lingkungan Hidup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2011.
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2011
PERWALI Kota Sukabumi No. 10 Tahun 2014 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
Diubah dengan
Perwali Kota Sukabumi No. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2011.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2011
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kawasan Tanpa Rokok ( KTR) Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatk~ kesehatan masyarakat Kota Pekalongan, diperlukan
kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa
membiasakan pola hidup sehat; bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan
bagi perokok maupun masyarakat yang bukan perokok namun ikut terpapar
asap rokok orang lain; bahwa untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok, maka Pemerintah
Kota Pekalongan perlu mengatur Kawasan Tanpa Rokok ( KTR ) Kota
Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Pekalongan tentang
Kawasan Tanpa Rokok ( KTR) Kota Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun
1992; Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Pekalongan Nomor 2 Tahun 1993;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), kewajiban dan larangan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2010.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 72 Tahun 2010
PERWALI Kota Yogyakarta No. 64 Tahun 2013 tentang Permohonan, Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Untuk Ruang Terbuka Hijau Publik Sebagai Fasilitas Penunjang Kegiatan Masyarakat
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penyediaan Ruang Terbuka Publik Untuk Fasilitas Umum
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat,
dan nyaman serta meningkatkan kesehatan masyarakat,
maka perlu didukung ketersediaan ruang terbuka publik
sebagai fasilitas penunjang kegiatan masyarakat;
bahwa dalam rangka penyediaan ruang terbuka yang ada
di wilayah Kota Yogyakarta sebagai fasilitas penunjang
kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a,
maka dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992; .Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 65 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Maksud dan Tujuan; Tata Cara Pengajuan; Pengelolaan dan Evaluasi; Bantuan Stimulan; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 8 hlm. Lampiran: 5 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 57 Tahun 2010
Perwali Kota Yogyakarta No. 86 Tahun 2024 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9
Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, maka Penyimpanan Sementara dan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menjadi urusan Pemerintah Kota Yogyakarta; b. bahwa limbah Bahan Berbahaya dan Beracun merupakan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang dapat mencemari, merusak dan berbahaya bagi lingkungan hidup, maka agar pengendalian, pengawasan dan tertib administrasi serta perlindungan terhadap masyarakat perlu adanya izin Penyimpanan Sementara dan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Perizinan; Tata Cara Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3; Kewajiban; Pembinaan dan Pengawasan; Tim Pengawas; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 8 hlm. Lampiran: 11 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 44 Tahun 2010
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Izin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa seiring dengan laju pembangunan kota terdapat adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan
ruang terbuka hijau yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk
berbagai kepentingan dengan fungsi lain; bahwa dalam rangka melindungi dan melestarikan keberadaan pohon dan taman yang dikuasai Pemerintah Daerah perlu upaya pengendalian dan penanggulangan penebangan pohon dan pemindahan taman dimaksud dengan suatu perizinan; bahwa guna mengatur lebih lanjut ketentuan Pasal 16 huruf c Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan, perlu mengatur ketentuan
izin penebangan pohon dan pemindahan taman yang dikuasai Pemerintah Daerah;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-undang 26 Tahun 2007; Undang-undang 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta No 9/1991; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2002; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2007;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Maksud dan Tujuan; Ketentuan Perizinan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 9 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 37 Tahun 2010
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata daerah dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima, maka perlu untuk menetapkan lokasi dan mengatur penataan pedagang kakilima pada lokasi tersebut; bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Kawasan Malioboro khususnya dalam penataan pedagang kakilima yang disesuaikan dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro , (UPT Malioboro ), maka perlu untuk menganti Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang kaki lima kawasan Malioboro-A. Yani;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahuh 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2009; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2009; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2009; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2009;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Lokasi Pedagang Kakilima; Penataan Pedagang Kakilima; Perizinan; Kewajiban dan Larangan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani
Jumlah Halaman: 9 hlm. Lampiran: 17 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat