Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 313 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2015
Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.Gr.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan

Hak Asasi Manusia Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenkumham No. 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal
Mengubah :
  1. Permenkumham No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
  2. Permenkumham No. 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
  3. Permenkumham No. M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
  4. Permenkumham No. M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
  5. Permenkumham No. M.HH-01-GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2008
Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Bertolak Ke Luar Negeri

Kewarganegaraan dan Imigrasi Perpajakan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 41 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri
  2. PP No. 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 294 Tahun 1960
Pewarganegaraan (Naturalisasi) Teng Tjoei King, Cs. (6 Orang)

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Abstrak
Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1947
Naturalisasi Wilhelm Karl Gottfried Mewes

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 61 Tahun 1962
Pemberian Kewarganegaraan Untuk Kepentingan Negara Kepada Naoko Nemoto

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Abstrak
Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1947
Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia

Kependudukan dan Perkawinan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. UU No. 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia
Mengubah :
  1. UU No. 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia
  2. UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 57 Tahun 1995
Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 13 Tahun 1980 tentang Tatacara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia
Abstrak
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2016
Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation

Kewarganegaraan dan Imigrasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.IZ.03.10 Tahun 2003 tentang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation
  2. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-0378.UM.01.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembatalan Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation, Pelaksanaan dan Pembatalan Pre Clearance
  3. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-101.UM.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-0378.UM.01.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembatalan Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation, Pelaksanaan dan Pembatalan Pre Clearance
Abstrak
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018
Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian

Kepegawaian, Aparatur Negara Kewarganegaraan dan Imigrasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan :
  1. Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Mencabut :
  1. Permen PAN & RB No. 7 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Angka Kreditnya
Abstrak
Peraturan Presiden (PERPRES) No. 67 Tahun 2016
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Lithuania Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas Ltigtagreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Lithuania On The Exemption Of Visa Requirements For Holders Of Diplomatic And Service Passportsltigt

Kewarganegaraan dan Imigrasi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan