Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.181 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 8 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penanganan Khusus Terhadap Komunitas Adat Terpencil

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

PERDASUS PAPUA NOMOR 8 TAHUN 2014.pdf

penanganan-khusus-komunitas-adat-terpencil

2014

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) NO. 8, LD.2014/NO.08, TLD NO.04

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) tentang Penanganan Khusus Terhadap Komunitas Adat Terpencil

ABSTRAK:

Bahwa salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan otsus di Provinsi Papua adalah memberikan perhatian dan penanganan bagi pengembangan suku-suku yang terisolasi, terpencil dan terabaikan. Untuk penanganan dan pembinaan suku-suku yang terisolasi, terpencil, dan terabaikan perlu diatur dengan perdasus.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014; Kepres No. 111 Tahun 1999; Permendagri No. 1 Tahun 2014.
Dalam peraturan daerah khusus ini diatur tentang penanganan khusus terhadap komunitas adat terpencil (KAT) dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud, tujuan dan prinsip, penetapan, penanganan, tanggung jawab penanganan KAT, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2014.
Penjelasan: 4 hlm.

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 20 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Peradilan Adat di Papua

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

PERDASUS PAPUA NOMOR 20 TAHUN 2008.pdf

PERADILAN ADAT DI PAPUA

2008

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) NO. 20, LD.2008/NO.20

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) tentang Peradilan Adat di Papua

ABSTRAK:

a. bahwa pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain; b. bahwa salah satu kekhususan otonomi bagi Provinsi Papua adalah adanya penyelenggaraan pengadilan adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; c. bahwa pada kenyataannya kehidupan masyarakat adat di Papua masih terus memberlakukan, mempertahankan dan tunduk pada pengadilan adatnya masing-masing terutama dalam penyelesaian perkara adat yang terjadi diantara sesama warga masyarakat hukum adat. Kenyataan ini makin diperkuat dengan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; d. bahwa dalam praktek penegakan hukum di Papua menunjukkan perkara pidana yang ditangani oleh pengadilan negara yang keputusannya sudah berkekuatan hukum tetap, namun pihak korban biasanya menuntut pelaku melalui pengadilan adat dengan sanksi yang berat sehingga berdampak terhadap gangguan keamanan dan ketertiban/masyarakat di Papua; e. bahwa keprihatinan dan antisipasi tentu memerlukan sinergitas antara peradilan negara dan pengadilan adat dalam menangani berbagai perkara yang terjadi dalam masyarakat; f. bahwa untuk mengimplementasi kekhususan dalam Otsus Papua dalam bentuk penyelenggaraan pengadilan adat, mencermati situasi dan kondisi penegakan hukum, maka diperlukan sinergitas tinggi dari pihak peradilan dan pengadilan adat dalam menangani berbagai bentuk perkara yang terjadi dalam masyarakat Papua
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Peradilan adat di Papua bertujuan : a. sebagai wujud pengakuan pemerintah terhadap keberadaan, perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan terhadap masyarakat adat Papua dan bukan Papua; b. memperkokoh kedudukan peradilan adat; c. menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan; d. menjaga harmonisasi dan keseimbangan kosmos; dan e. membantu pemerintah dalam penegakan hukum.

CATATAN:

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2008.
-
-
11 Hlm

Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1955

• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu

Kependudukan Orang Asing

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download file:

UU Darurat Nomor 9 Tahun 1955.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan

Mengubah

PERMENDAGRI No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan

Download file:

Permendagri Nomor 17 Tahun 2023.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pendaftaran Penduduk Nonpermanen

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

Permendagri Nomor 74 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

Permendagri Nomor 73 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

Permendagri Nomor 72 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Download file:

Permendagri Nomor 57 Tahun 2021.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan

Mengubah

PERMENDAGRI No. 106 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
PERMENDAGRI No. 124 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
PERMENDAGRI No. 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan

Download file:

Permendagri Nomor 8 Tahun 2021.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 76 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perangkat Pembaca dan Penulis serta Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Mencabut

PERMENDAGRI No. 34 Tahun 2014 tentang Spesifikasi Teknis Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Download file:

Permendagri Nomor 76 Tahun 2020.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 1955.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2023.