Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa Kawasan Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo merupakan jalur utama dari dan ke arah Boyolali menuju ke Sukoharjo;
bahwa Kawasan Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo agar berkembang secara terarah dan terpadu perlu didukung dengan penataan kawasan yang terencana sehingga dapat terkendali sesuai dan selaras dengan penataan ruang kota;
bahwa dalam rangka menata Kawasan Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, perlu disusun rencana rinci dan operasional dalam bentuk Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) sebagai pedoman pelaksanaan pengendalian bangunan dan lingkungan kawasan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa ketentuan mengenai Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2013.
37 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 95 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Berupa Belanja Bibit Tanaman, Pupuk, dan Obat-obatan Untuk Kegiatan Penanaman Pohon pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata Kepada Kelompok Tani di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk mengingkatkan produksi dan produktivitas basil pertanian serta memenuhi
kebutuhan sarana produksi pertanian bagi petani guna
meningkatkan produk basil pertanian, maka dipandang
perlu diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa
Belanja Bibit Tanaman, Pupuk Dan Obat-Obatan
Untuk Kegiatan Penanaman Pobon Pada Kawasan
Hutan lndustri Dan Hutan Wisata kepada Kelompok
Tani di Kabupaten Semarang;
bahwa agar dalam pemberian bantuan sebagaimana
dimaksud dalam buruf a dapat berjalan lancar, tepat
guna, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,
maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan pemberian
bibah berupa Belanja Bibit Tanaman, Pupuk Dan Obat
Obatan Untuk Kegiatan Penanaman Pohon Pada
Kawasan Hutan Industri Dan Hutan Wisata kepada
Kelompok Tani di Kabupaten Semarang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang
dasar hukum peraturan ini adalah:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 201
materi yang diatur dalam perbub ini adalah tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Berupa Belanja Bibit Tanaman, Pupuk Dan Obat-Obatan Untuk Kegiatan Penanaman Pohon Pada Kawasan Hutan Industri Dan Hutan Wisata Kepada Kelompok Tani di Kabupaten Semarang yang tercantum dalam Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2012.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 81 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Nilai Pasar Tanah Di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak yang mana terdiri dari harga transaksi dan nilai pasar; bahwa dalam rangka mengintensifkan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, maka perlu data
pendukung Nilai Pasar Tanah sebagai dasar penghitungan pajak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Pasar Tanah di Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011.
Nilai Pasar Tanah di Kabupaten Pati digunakan untuk perhitungan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2012.
55 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 60 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan Minimarket
ABSTRAK:
bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian khususnya di bidang perdagangan di Kabupaten Pati, terkhusus lagi perkembangan pendirian minimarket, diperlukan penataan agar tumbuh kondusif, dan bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat; bahwa dalam rangka pengendalian terhadap usaha perdagangan minimarket, perlu dilakukan upaya menjamin keseimbangan terhadap usaha kecil, kemudahan pergerakan modal, barang dan jasa, serta mencegah terjadinya praktik usaha yang tidak sehat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Minimarket.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/MDAG/PER/12/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2010
PERBUP ini mengatur mengenai Maksud dan Tujuan; IUTM; Kemitraan Usaha.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2012.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 54 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD Kab. Bogor Tahun No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
Bahwa untu melindungi individu, masyarakat dan lingkungan terhadap paparan asap rokok dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 maka perlu membentuk Perbup tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU Ni. 20 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 19 Tahun 2003; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2009; PP No. 53 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Peraturan Bersama Mentri dalam Negeri dan Mentri Kesehatan RI No. 34 Tahun 2005 Permen Kes dan Menteri Dalam Negeri No. 188/MENKES/PB/1/2011; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 206; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 27 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008 sebagaimana teah diubah dengan Perda Kab Bogor No. 16 Tahun 2011.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Hak Dan Kewajiban, Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Tempat Khusus Untuk Merokok (SMOKING AREA), Peran Serta Masyarakat, Pembinaan pengawasan Dan Pengendalian, Penghargaan Terhadap Penerapan Kawasan Tanpak Rokok (KTR), Sanksi, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
18 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 50 Tahun 2012
peraturan bupati - pedoman pemberdayaan masyarakat
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 50, BD.2012/No.50
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanahan Melalui Gerakan Masyarakat Reforma Agraria Di Kecamatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan
pengelolaan peruntukan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah secara optimal dan
bisa memberikan fasilitas serta akses
ekonomi dan sosial bagi kepentingan
masyarakat, di pandang perlu adanya
Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang
Pertanahan Melalui Gerakan Masyarakat
Reforma Agraria (GEMARA) Di
Kecamatan; bahwa pembentukan Gerakan Masyarakat
Reforma Agraria (GEMARA) di Kecamatan
merupakan sarana pemberdayaan
masyarakat untuk lebih meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dalam rangka
Reforma Agraria/Program Pembaruan
Agraria; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf
b perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Pemberdayaan Masyarakat Di
Bidang Pertanahan Melalui Gerakan
Masyarakat Reforma Agraria Di
Kecamatan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2004; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2010; Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun
2003; Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 11 Tahun 2011.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan Gemara; Maksud, Tujuan, Prinsip dan Sasaran Gemara; Penetapan Lokasi; Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Gemara; Mekanisme Pembentukan; Tata Kerja; Pendanaan; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2012.
25 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 50 Tahun 2012
perbup - PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMINDAHAN TERMINAL BUS PURWOKERTO
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 50, BD.2012/No.50
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemindahan Terminal Bus Purwokerto
ABSTRAK:
bahwa pengaturan bagi pedagang yang menempati kios di
Terminal Bus Purwokerto, telah diatur dengan Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2006 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemindahan Terminal Bus Purwokerto yang
memuat hak dan kewajiban para pedagang; bahwa dalam substansi
dimaksud dalam huruf
Peraturan Bupati sebagaimana
a , terdapat ketentuan yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku pada saat ini yaitu Peraturan Daerah Nomor 20
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten
Banyumas, sehingga perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemindahan Terminal Bus Purwokerto,
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun
2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun
2011; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2006
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemindahan Terminal Bus Purwokerto
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2012.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 45 Tahun 2012
PERBUP Kab. Pati No. 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 1 tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Mengubah
Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa sehubungan belum diaturnya ketentuan mengenai penelitian terhadap Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Nihil, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 1) perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yakni Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat baru yaitu ayat (2A); Pasal 5 dihapus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2012.
Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2011 diubah
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 37 Tahun 2012
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Besaran Ganti Rugi Bangunan yang Tanahnya Digunakan untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Besaran Ganti Rugi Bangunan Yang Tanahnya Digunakan Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Di Kabupaten Kebumen Tahun 2012
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan jenis/type bangunan
dalam pelaksanaan gan ti rugi bangunan yang tanahnya
digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum
di Kabupaten Kebumen Tahun 2012, perlu mengubah
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang
Be saran Gan ti Rugi Bangunan yang Tanahnya Digunakan
untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum di
Kabupaten Kebumen Tahun 2012;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 22 Tahun 2012 tentang Besaran Ganti Rugi
Bangunan yang Tanahnya Diguna.kan untuk
Pembangunan bagi Kepentingan Umum di Kabupaten
Kebumen Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Besaran Ganti Rugi Bangunan yang Tanahnya Digunakan untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2012.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2012.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Besaran Ganti Rugi Bangunan yang Tanahnya Digunakan untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2012 diubah.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 35 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, maka perlu mengatur pelaksanaannya; bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, tata cara pengisian SSPD, bentuk, isi, ukuran SSPD dan buku penerimaan, tata cara pembayaran pajak, penyetoran, dan tempat pembayaran, tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan pengembalian kelebihan pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2012.
10 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
