PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN TANAH KEPADA MASYARAKAT PEMEGANG IZIN PEMAKAIAN TANAH DALAM RANGKA HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-78
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 88, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 88
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN TANAH KEPADA MASYARAKAT PEMEGANG IZIN PEMAKAIAN TANAH DALAM RANGKA HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-78
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat Kota Surabaya dan meningkatkan kesadaran masyarakat pemegang Izin Pemakaian Tanah dalam melakukan pembayaran retribusi Izin Pemakaian Tanah, perlu memberikan pembebasan sanksi administratif retribusi Izin Pemakaian Tanah kepada masyarakat pemegang Izin Pemakaian Tanah;
b . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah, dalam rangka peringatan hari-hari tertentu, Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi dan/atau sanksi administratif retribusi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota; c. bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Pemberian Pembebasan Sanksi Administratif Retribusi Izin Pemakaian Tanah kepada Masyarakat Pemegang Izin Pemakaian Tanah Dalam Rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78.
Mengingat: 1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (LembaranDaerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 1, TambahanLembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 89 Tahun 2021 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun2021 Nomor 89); 3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 87).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, PELAKSANAAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2023.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 87 Tahun 2023
Agraria, Pertanahan, Tata RuangPajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERWALI Kota Surabaya No. 43 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Retribusi Jasa Usaha
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN TANAH
2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 87, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 87
Peraturan Walikota (Perwali) tentang TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN TANAH
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Pemakaian Tanah;
b. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannyaPeraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota SurabayaNomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kota Surabaya, maka Peraturan WalikotaSurabaya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata CaraPemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan IzinPemakaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang TataCara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan PembebasanRetribusi Izin Pemakaian Tanah.
Mengingat: 1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3); 2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1); 3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 89).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, KEWENANGAN, JENIS RETRIBUSI DAN JATUH TEMPO PEMBAYARAN, TATA CARA PELAKSANAAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP, LAMPIRAN.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2023.
20 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 75 Tahun 2023
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Ruang
ABSTRAK:
bahwa pemanfaatan ruang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai rencana tata ruang untuk menjamin kebutuhan pembangunan dan pelayanan umum bagi masyarakat; bahwa belum tersedianya rencana detail tata ruang yang berbasis sistem online single submission untuk perizinan berusaha dan non berusaha diperlukan kebijakan terkait pemanfaatan ruang untuk meningkatkan pelayanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum pertimbangan teknis dalam penerbitan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaaatan ruang diperlukan pengaturan mengenai petunjuk teknis pemanfaatan ruang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang petunjuk teknis pemanfaatan ruang;
Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentanf Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan pemerintah nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2021; Peraturan Menetri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasioanl Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022;
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pemanfaatan ruang, mekanisme pelaksanaan pemanfaatan ruang, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2023.
13 Hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Samarinda Nomor 73 Tahun 2023
tanah negara - izin - pelaksanaan - teknis - petunjuk - perubahan
2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 73, BD 2023/464
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Membuka Tanah Negara
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam
pelaksanaan pemberian izin membuka tanah Negara di
wilayah Kota Samarinda; Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Membuka Tanah Negarasudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 14
Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin
Membuka Tanah Negara;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945;
UU No. 5 Tahun 1960;
UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
Perda Kota Samarinda No. 2 Tahun 2019;
Perwali Kota Samarinda No. 14 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang beberapa perubahan ketentuan dalam Perwali Kota Samarinda No. 14 Tahun 2022, yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal ayat (2); Pasal 8 ayat (3) lampiran I; Pasal 13; Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5); Pasal 16; Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 20 ayat (1); Pasal 21 ayat (1), (8), (9); Pasal 25 ayat (2).
Dan ketentuan yang dihapus yaitu Pasal 14 ayat (6), ayat (9), dan ayat (10). Selain itu terdapat ketentuan yang disisipkan 1 ayat diantara Pasal 14 ayat (8) dan ayat (9) yakni ayat (8a), serta terdapat ketentuan yang ditambahkan 1 ayat baru yakni Pasal 21 ayat (10)
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2023.
Peraturan ini mengubah dan menghapus sebagian Perwali No. 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Tentang Pelaksanaan Ijin Membuka Tanah.
19 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 70 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 70, BD Tahun 2022 Nomor 70
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi penerimaan sebagai salah satu pendapatan daerah guna membiayai pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera; bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah di sektor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan untuk mendukung program Pemerintah Pusat untuk pendaftaran tanah serta untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat maka dipandang perlu memberikan stimulus berupa pengurangan dan penghapusan sanksi administratif Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan di wilayah Kota Tangerang.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 1993; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; Perda No. 7 Tahun 2010
Didalam Peraturan Wali ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif BPHTB Bab II Masa Berlaku Bab IV Ketentuan Peralihan Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 63 Tahun 2023
Agraria, Pertanahan, Tata RuangPers, Pos, dan PeriklananPengelolaan Keuangan Negara/DaerahPajak dan Retribusi DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 185 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pajak Reklame Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1053)
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 52 Tahun 2013 tentang Penataan Reklame di Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 322)
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pers, Pos, dan Periklanan - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Pajak dan Retribusi Daerah - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 63, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1190
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Reklame Di Kota Batam
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan reklame di Kota Batam perlu dilakukan penataan dengan menitikberatkan pada aspek keselamatan dan aspek keserasian sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 52 Tahun 2013, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar Hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 sdt terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 26 Th. 2007 stdd UU No. 6 Th. 2023; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; UU No. 1 Th. 2022; PP No. 21 Th. 2021; PP No. 16 Th. 2021; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda Kota Batam No. 7 Th. 2019; Perda Kota Batam No. 7 Th. 2017; Perda Kota Batam No. 3 Th. 2021; Perda Kota Batam No. 1 Th. 2022
PERWALI ini mengatur mengenai Zona Penyebaran dan Peletakan Titik Reklame; Penyelenggaraan Reklame; Persyaratan Penyelenggaraan Reklame: Jenis, ukuran, dan konstruksi Reklame; Tim Penyelenggaraan Reklame dan Tim Penertiban Tayang Reklame; Pengawasan Tayang Reklame dan penertiban/pembongkaran konstruksi Reklame; Objek Pajak dan Subjek Pajak Reklame; Nilai Sewa Reklame; Perhitungan Pengenaan Pajak Tayang Reklame; dan Pemungutan Pajak Reklame
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2023.
PERWALI ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Wali Kota Batam Nomor 52 Tahun 2013 dan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 185 Tahun 2022
58 hal.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sukabumi Nomor 59 Tahun 2023
Perwali Kota Sukabumi No. 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 57 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Batas Wilayah Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Sungai Baru
Kecamatan Banjarmasin Tengah;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh
Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah.
Dasar Hukum:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini memuat tentang Batas Wilayah Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah, dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM; PENETAPAN BATAS WILAYAH; PENEGASAN BATAS WILAYAH; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2023.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 54 Tahun 2023
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 488
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Minawisata Kampung Madong-Sei Nyirih
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung percepatan pengembangan ekonomi masyarakat dan wilayah yang berbasis pada pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan, perikanan dan pariwisata secara terintegrasi, Pemerintah Daerah perlu membuat dan menyusun kebijakan strategis yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang tertuang dalam rencana aksi daerah yang memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan ekonomi lokal berbasis minawisata dengan menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 5 Th. 2001; UU No. 31 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 17 Th. 2007; UU No. 26 Th. 2007 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 27 Th. 2007 stdd UU No. 1 Th. 2014; UU No. 11 Th. 2008 stdd UU No. 19 Th. 2016; UU No. 10 Th. 2009; UU No. 32 Th. 2009; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; UU No. 30 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PermenKKP No. PER.12/MEN/2010; Permendagri No. 80 Th. 2015; Perda Kota Tanjungpinang No. 3 Th. 2017
PERWALI ini mengatur mengenai Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Minawisata Kampung Madong-Sei Nyirih; Rencana Aksi; Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi; dan Pendanaan pelaksanaan pengembangan Kawasan Minawisata Kampung Madong-Sei Nyirih
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2023.
83 hal.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 52 Tahun 2023
Agraria, Pertanahan, Tata RuangKonstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPengelolaan Barang Milik Negara/DaerahProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang - Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur - Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 486
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Program Legalisasi Aset Berupa Penyertifikatan Tanah Permukiman Masyarakat Di Atas Air
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 99 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011, serta berdasarkan Surat Gubenur Kepulauan Riau Nomor B/650/990/PUPP-SET/2023 Tanggal 15 Juni 2023, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 5 Th. 1960; UU No. 5 Th. 2001; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; UU No. 30 Th. 2014; PP No. 35 Th, 2023; Permendagri No. 80 Th. 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; PMK No. 48/PMK.03/2021; Perda Kota Tanjungpinang No. 2 Th. 2011 std terakhir dengan Perda Kota Tanjungpinang No. 1 Th. 2020
PERWALI ini mengatur mengenai kriteria Penerima Pembebasan BPHTB; dan tata Cara Pembebasan BPHTB bagi Penerima Sertifikat Hak atas Tanah pada Permukiman Masyarakat di Atas Air
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023.
6 hal.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
