Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 826 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2015

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Persyaratan Teknis Pembaca Kartu Cerdas Nirkontak (Contactless Smart Card Reader)

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Download file:

Kemen Kominfo Nomor 17 Tahun 2015.pdf

PERSYARATAN TEKNIS PEMBACA KARTU CERDAS NIRKONTAK (CONTACTLESS SMART CARD READER)

2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 17, BN.2015/No.625, peraturan.go.id : 3 hlm.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Persyaratan Teknis Pembaca Kartu Cerdas Nirkontak (Contactless Smart Card Reader)

ABSTRAK:

a. bahwa perkembangan teknologi dan informasi telah memberi dampak ke berbagai bidang tak terkecuali bidang sistem pembayaran, khususnya instrumen secara elektronik sebagai alat pembayaran non-tunai yang berpotensi besar untuk mengurangi penggunaan uang tunai, yang nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional; b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi bahwa Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Persyaratan Teknis Pembaca Kartu Cerdas Nirkontak (Contactless Smart Card Reader);
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980); 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi; 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PM.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi; 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika; 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika Nomor 15/ PER/M.KOMINFO/06/2011 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Keputusan dan/atau Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi serta Keputusan dan/atau Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi; 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/03/2012 tentang Persyaratan Teknis Kartu Cerdas Nirkontak (Contactless Smart Card); 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.
Pembaca kartu cerdas nirkontak (Contactless Smart Card Reader) wajib memenuhi persyaratan teknis Pelaksanaan pengujian Pembaca Kartu Cerdas Nirkontak (Contactless Smart Card Reader) wajib berpedoman pada persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran

CATATAN:

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2015.
7 halaman dengan lampiran

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Pemancar Televisi Siaran Digital Berbasis Standar Digital Video Broadcasting Terrestrial – Second Generation

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenkominfo No. 4 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio Siaran

Download file:

Permen Kominfo Nomor 36 Tahun 2012.pdf

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jarak Dekat (Short Range Device)

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenkominfo No. 35 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jarak Dekat

Download file:

Permen Kominfo Nomor 34 Tahun 2012.pdf

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pemanfaatan Pembiayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Layanan Pita Lebar

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenkominfo No. 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika

Mencabut

Permenkominfo No. 21/PER/M.KOMINFO/10/2011 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Pembiayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Ict Fund)

Download file:

Kemen Kominfo Nomor 23 Tahun 2012.pdf

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21/PER/M.KOMINFO/10/2011 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pemanfaatan Pembiayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Ict Fund)

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenkominfo No. 23 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Pembiayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Layanan Pita Lebar

Download file:

Kemen Kominfo Nomor 21 Tahun 2011.pdf

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/9/2011 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3 Ghz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Berbasis Netral Teknologi

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenkominfo No. 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 2,3 Ghz

Download file:

Kemen Kominfo Nomor 19 Tahun 2011.pdf

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenkominfo No. 18 Tahun 2018 tentang Pencabutan Tiga Puluh Tiga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Download file:

Permen Kominfo Nomor 41 Tahun 2007.pdf

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Jabatan Fungsional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset dan Inovasi

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jabatan / Profesi / Keahlian / Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut

Permen PAN & RB No. 30 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan
Permen PAN & RB No. 2 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa
Permen PAN & RB No. 86 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah
Permen PAN & RB No. 85 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah
Permen PAN & RB No. 80 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati
Permen PAN & RB No. 79 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Permen PAN & RB No. 75 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir
Permen PAN & RB No. 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti
Permen PAN & RB No. 32 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan
Permen PAN & RB No. 31 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan

Download file:

permenpanrb-no-19-tahun-2024.pdf

Jabatan Fungsional - Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset dan Inovasi

2024

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 19, BN 2024 (996); 30 hlm

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset dan Inovasi

ABSTRAK:

Pengetahuan dan Teknologi, Riset dan Inovasi; c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara menetapkan Jabatan Fungsional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset dan Inovasi
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2017; Perpres Nomor 178 Tahun 2024; Permenpan Nomor 60 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2024; Permenpan Nomor 1 TAhun 2023
Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi/rumpun, kategori, dan jenjang; tugas jabatan dan ruang lingkup kegiatan; kebutuhan PNS dalam jabatan; pengangkata dan pemberhentian dalam jabatan; pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, dan kenaikan pangkat; instansi pembina; dan organisasi profesi

CATATAN:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2024.
30 hlm; hlm 1-27 (batang tubuh), hlm 28-30 (lampiran)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut sebagian dengan

Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

Mencabut

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya

Download file:

PERMENPAN NOMOR 28 TAHUN 2017.pdf

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Rencana Induk Teknologi Informasi Di Lingkungan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERMENPAN NOMOR 15 TAHUN 2016.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT