PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 813 peraturan dalam 0,005 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 71 Tahun 1995
• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pers, Pos, dan Periklanan
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 100 Tahun 1993
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perizinan, Pelayanan Publik
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 1984
• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 43 Tahun 1976
• Berlaku mulai 48 tahun yang lalu
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 49 Tahun 2003 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1976 Tentang Pembangunan Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan, Dan Teknologi Di Serpong
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 45 Tahun 1973
• Berlaku mulai 51 tahun yang lalu
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 46 Tahun 1972
• Berlaku mulai 52 tahun yang lalu
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 5 Tahun 1965
• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 242 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan