PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 886 peraturan dalam 0,005 detik

Undang-undang (UU) No. 56 Tahun 1958
• Berlaku mulai 66 tahun yang lalu
Hukum Acara dan Peradilan
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia
Undang-undang (UU) No. 76 Tahun 1957
• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Hukum Acara dan Peradilan
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak atas Tanah-Tanah Perkebunan
  2. UU No. 24 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Pemindahan Hak Tanah-Tanah dan Barang-Barang Tetap yang Lainnya yang Bertakluk Kepada Hukum Eropah (Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang
Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu
Undang-undang (UU) No. 75 Tahun 1954
• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu
Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 13 Tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota-anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong
Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1952
• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan
Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1950
• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu
Hukum Acara dan Peradilan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1950
• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu
Hukum Acara dan Peradilan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
Mencabut
  1. UU No. 41 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Peraturan-Peraturan tentang Kepenjaraan Tentara (Staasblad 1934, No. 169 dan 170) Dengan Keadaan Sekarang
  2. UU No. 40 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Peraturan-Peraturan Hukum Disiplin Tentara (Staatsblad 1934, No.168) Dengan Keadaan Sekarang
  3. UU No. 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No.167) Dengan Keadaan Sekarang
  4. UU No. 36 Tahun 1947 tentang Mempercepat Peradilan Pada Pengadilan Tentara
  5. UU No. 8 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara
  6. UU No. 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara
Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1950
Hukum Acara dan Peradilan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi
Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1950
Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung
Diubah dengan
  1. UU No. 56 Tahun 1958 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Lembaran-Negara Tahun 1950 No.30)
Mencabut
  1. PP No. 1 Tahun 1945 tentang Tentang Dan Mulai Berlakunja Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan