PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 226 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Pers, Pos, dan Periklanan Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita Keluarga Berencana Informasi Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan BKKBN No. 19 Tahun 2023 tentang Satu Data Keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Pers, Pos, dan Periklanan Keluarga Berencana Informasi Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan BKKBN No. 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 15 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik Keluarga Berencana Informasi Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan BKKBN No. 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional
Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 37 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi Publik
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2023
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Perizinan, Pelayanan Publik Informasi Publik
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2024
• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu
Informasi Publik

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan