Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 217 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Informasi Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permendikbud No. 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Mencabut

Permendikbud No. 50 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Download file:

Permendikbud No 16 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Informasi Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permendikbud No. 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Download file:

Permendikbud Nomor 50 Tahun 2011.pdf

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Abstrak

Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik Informasi Publik

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.08.11.07456 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sepanjang yang mengatur Informasi Publik yang dikecualikan

Download file:

Peraturan Kepala BPOM Nomor 6 Tahun 2017.pdf

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Standar/Pedoman Informasi Publik

Download file:

PERKA_8_2011.pdf

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Mekanisme Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Informasi Publik

Status Peraturan

Mencabut

Perka Arsip Nasional No. 11 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Download file:

Peraturan ANRI Nomor 14 Tahun 2019.pdf

Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 4 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

Abstrak

Pers, Pos, dan Periklanan Informasi Publik

Status Peraturan

Mencabut

Perka Batan No. 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 148/KA/VII/2010 Tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Di Badan Tenaga Nuklir Nasional
Perka Batan No. 148/KA/VII/2010 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Tenaga Nuklir Nasional

Download file:

Peraturan BATAN No. 4 Tahun 2018.pdf

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyediaan dan Penyebaran Informasi Kualitas Udara

Abstrak

Meteorologi, Klimatologi, Geofisika Informasi Publik

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan BMKG No. 2 Tahun 2020 tentang Penyediaan dan Penyebaran Informasi Kualitas Udara

Download file:

Peraturan BMKG Nomor 8 Tahun 2022.pdf

Penyediaan - Penyebaran - Informasi - Kualitas Udara - perubahan

2022

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika NO. 8, BN 2022 (1034): 4 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyediaan dan Penyebaran Informasi Kualitas Udara

ABSTRAK:

Rentang konsentrasi partikulat dalam penyediaan dan penyebaran informasi kualitas udara telah diatur dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyediaan dan Penyebaran Informasi Kualitas Udara. Penentuan rentang konsentrasi indeks standar pencemar udara telah diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara.
UU Nomor 31 Tahun 2009; PP Nomor 11 Tahun 2016; Perpres Nomor 61 Tahun 2008; Peraturan BMKG Nomor 2 Tahun 2020; Permen LHK Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020; Peraturan BMKG Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan BMKG Nomor 6 Tahun 2020; dan Peraturan BMKG Nomor 8 Tahun 2020.
Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2O2O terrtang Penyediaan dan Penyebaran Informasi Kualitas Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 222), diubatr sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini.

CATATAN:

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2022.
Lampiran file: 5 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 4, lampiran hlm 5 )

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Abstrak

Informasi Publik

Status Peraturan

Mengubah sebagian

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Download file:

Perpolri Nomor 9 Tahun 2024.pdf

Tata Cara - Pelayanan - Informasi Publik - Kepolisian Negara Republik Indonesia

2024

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. 9, BN 2024 (530) : 7 hlm.; www.peraturan.go.id

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

ABSTRAK:

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga perlu diubah.
UU Nomor 2 Tahun 2002; dan Perka Polri Nomor 16 Tahun 2010.
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

CATATAN:

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2024.
Peraturan ini mengubah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Lampiran file: 7 hlm.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Abstrak

Informasi Publik

Status Peraturan

Mencabut

Permendikbud No. 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Download file:

permendikbudristek-no-69-tahun-2024.pdf

Pengelolaan - Pelayanan - Informasi Publik - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

2024

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi NO. 69, BN 2024 (703); 49 hlm

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

ABSTRAK:

bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan organisasi, sehingga perlu diganti
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres 62 Tahun 2021; Perpres Nomor 28 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur mengenai kelembagaan pengelola layanan informasi publik; Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perguruan Tinggi Negeri; jenis informasi; Pelayanan informasi publik; koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan; pelaporan

CATATAN:

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2024.
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
49 hlm; hlm 1 sd 34 batang tubuh, hlm 35 sd 49 lampiran

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Informasi Publik pada Perpustakaan Nasional

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman Informasi Publik

Download file:

PERKA_7_2021_Pedoman_Peng...k_pada_Perpusnas.pdf

PEDOMAN - PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK - PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL

2021

Peraturan Perpustakaan Nasional NO. 7, BN 2021 (904): 26 Halaman, jdih.perpusnas.go.id

Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik pada Perpustakaan Nasional

ABSTRAK:

Bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di perpustakaan nasional yang profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, perlu membuka akses terhadap layanan informasi publik.
Dasar Hukum Peraturan Perpustakaan Nasional Adalah; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 24 Tahun 2014; Keppres No. 103 Tahun 2001; Dan Peraturan Perpusnas No. 4 Tahun 2020
Pasal 4 (1) Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Informasi yang disampaikan paling singkat 6 (enam) bulan sekali. (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Informasi Publik yang berkaitan dengan Perpusnas; b. Informasi Publik mengenai kegiatan dan kinerja Perpusnas; c. Informasi Publik mengenai laporan keuangan; dan d. Informasi Publik lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2021.
Lampiran File; 33 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2018.