Peraturan Bupati (Perbup) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan
tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna
meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban
pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, perlu untuk
mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; lnstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/PER/XI
/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2017.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Sasaran Germas; Peran Perangkat Daerah; Rencana Aksi Perangkat Daerah; Peningkatan Aktivitas Fisik; Peningkatan Perilaku Hidup Sehat; Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi; Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit; Pembiayaan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2018.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kerjasama Perusahaan Pers
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menunjang program penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang
dilaksanakan Perangkat Daerah, perlu melakukan kerja sama dengan Perusahaan Pers;
b. bahwa untuk efektifitas kerja sama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Media, perlu mengatur pedoman dan tata cara kerjasama;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kerjasama Perusahaan Pers;
UU No. 40 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2022; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Mamuju Utara No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Mamuju Utara No. 7 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kerjasama perusahan pers, yaitu:
1. Persyaratan dan KualifikasiTeknis
2. Mekanisme Kerjasama
3. Bentuk Penyebarluasan Informasi
4. Variabel dan Nilai Kriteria
5. Harga Publikasi Informasi
6. Harga Pengumunan dan Iklan Layanan Masyarakat
7. Kewajiban Pendanaan
8. Pendanaan
9. Tata Cara Pembayaran
10. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama
11. Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah KabupatenMamasa;
b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa.
UU No. 11 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mamasa No. 5 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
1. Akses Iformasi dan Dokumentasi Publik
2. Klasifikasi Informasi Publik
3. Informasi yang Dikecualikan
4. Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik
5. Hak dan Kewajiban Badan Publik
6. Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi Publik
7. Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi
8. Keberatan dan Sengketa Informasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 85 Tahun 2017
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, LD.2017/No. 85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi
Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan,
memberikan, dan atau menerbitkan Informasi Publik yang
berada di bawah kewenangannya kepada pemohon Informasi
Publik; bahwa dalam upaya penyediaan Informasi Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal perlu disusun
Standar Operational Prosedur (SOP) yang menjadi Pedoman
bagi Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (PPID)
dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kabupaten Tegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 ; Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas dan wewenang PPID, tata kerja PPID, standar operasional prosedur pelay anan informasi publik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2017.
10 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karanganyar Nomor 85 Tahun 2017
sistem penanggulangan gawat darurat terpadu di kabupaten karanganyar
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 85, BD.2017/No.85
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Provinsi Jawa Tengah dan dalam rangka meningkarkan pelayanan penanganan korban/pasien pada kejadian gawat darurat, diperlukan suatu sistem yang terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupari tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di Kabupaten Karanganyar;
Dasar Hukum dari ketentuan ini yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dst;
Peraturan Bupati Karanganyar tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di Kabupaten Karanganyar
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2017.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 52 Tahun 2017
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA - WAJIB PAJAK
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2017/No. 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Manajemen Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Parklr Secara Online
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan khususnya
pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ( Self
Assessment) dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak
terhadap nilai pajak yang hams dibayar sesuai omset yang
diperolehnya dalam satu kurun waktu masa pajak, perlu
dilakukan perekaman data transaksi usaha yang menjadi
dasar pengenaan pajak melalui sistem online; b. bahwa perekaman data sebagaimana dimaksud pada
huruf a dilaksanakan melalui Sistem Informasi Manajemen
Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak
secara online; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem lnfomasi Manajemen Perekaman
Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran,
Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir Secara Online;
Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2011;
Peratran Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, sistem informasi manajemen perekaman data transaksi usaha wajib pajak secara online, pengecualian pemasangan sistem perekaman data traksaksi usaha online, hak dan ekwajiban, larangan, sanksi, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2017.
13 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 43 Tahun 2017
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini diterbitkan karena dibutuhkannya sistem pelayanan informasi dan dokumentasi yang terbuka dan akuntabel untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Pemerintah Daerah sehingga menghasilkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.
UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.43 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.61 Tahun 2010; PP No.28 Tahun 2012; PP No.18 Tahun 2016; Perda No.11 Tahun 2013; Perda No.5 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
Ketentuan Umum (Bab I); Ruang Lingkup (Bab II); Akses Informasi dan Dokumentasi Publik (Bab III); Hak dan Kewajiban (Bab IV); Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) (Bab V); Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Bab VI); Kelengkapan PLID (Bab VII); Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi (Bab VIII); Keberatan dan Sengketa Informasi (Bab IX); dan Ketentuan Penutup (Bab X) .
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
Peraturan Bupati No. 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
44 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa guna mendukung terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
Desa di Kabupaten Brebes perlu dilaksanakan pembangunan di Desa
melalui proses perencanaan, perumusan kebijakan, program, dan
pengukuran capaian kinerja yang didasarkan pada kesatuan data (single
data) dan informasi yang berkualitas, akurat dan valid; bahwa dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat
dan kelembagaan Desa dalam penyusunan dan pemutakhiran serta akses
data Desa perlu dilakukan sinergi data yang ada di Desa melalui Sistem
Informasi Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Desa
di Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, kebijakan dan strategi pengelolan data desa, kedudukan, fungsi dan manfaat, perangkat SID, isi dan muatan, pengembangan SID, pengelolaan, forum data, tata cara penerapan SID, hak dan ekwajiban pemerintah desa, tanggung jawab pemerintahan kabupaten, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2017.
16 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 25 Tahun 2015
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini diterbitkan karena dibutuhkannya sistem pelayanan informasi dan dokumentasi yang terbuka dan akuntabel sebagai salah satu sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.43 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.38 Tahun 2007; PP No.61 Tahun 2010; PP No.96 Tahun 2012; Perda No.15 Tahun 2008; Perda No.11 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
Ketentuan Umum (Bab I); Maksud dan Tujuan (Bab II); Ruang Lingkup (Bab III); Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (Bab IV); Akses Informasi dan Dokumentasi (Bab V); Hak dan Kewajiban (Bab VI); Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Bab VII); Mekanisme Pengumpulan, Pengklasifikasian, dan Pendokumentasian (Bab VIII); Koordinasi dan Tata Kerja (Bab IX); Pemohon Informasi dan Dokumentasi (Bab X); Keberatan dan Penyelesaian Sengketa (Bab XI); Pembinaan dan Pengawasan (Bab XII); Pelaporan dan Evaluasi (Bab XIII); Pembiayaan (Bab XIV); dan Ketentuan Penutup (Bab XV).
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.
Standar Operasional Prosedur akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
23 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 49 Tahun 2013
dewan pengawas lembaga penyiaran publik lokal radio
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2013/NO.49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2010 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga, maka perlu dibentuk Dewan Pengawas sebagai alat kelengkapan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal perlu disusun Tata Cara Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nornor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang maksud dan tujuan disusunnya Tata Cara Pembentukan Dewan Pengawas LPPL Radio Kabupaten Purbalingga, susunan Anggota Dewan Pengawas, syarat-syarat menjadi anggota Dewan Pengawas, pengumuman pembentukan Dewan Pengawas, tata cara seleksi anggota Dewan Pengawas, biaya serta mulai berlakunya peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2013.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
