sistem penanggulangan gawat darurat terpadu di kabupaten karanganyar
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 85, BD.2017/No.85
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Provinsi Jawa Tengah dan dalam rangka meningkarkan pelayanan penanganan korban/pasien pada kejadian gawat darurat, diperlukan suatu sistem yang terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupari tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di Kabupaten Karanganyar;
Dasar Hukum dari ketentuan ini yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dst;
Peraturan Bupati Karanganyar tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di Kabupaten Karanganyar
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2017.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 52 Tahun 2017
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA - WAJIB PAJAK
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2017/No. 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Manajemen Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Parklr Secara Online
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan khususnya
pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ( Self
Assessment) dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak
terhadap nilai pajak yang hams dibayar sesuai omset yang
diperolehnya dalam satu kurun waktu masa pajak, perlu
dilakukan perekaman data transaksi usaha yang menjadi
dasar pengenaan pajak melalui sistem online; b. bahwa perekaman data sebagaimana dimaksud pada
huruf a dilaksanakan melalui Sistem Informasi Manajemen
Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak
secara online; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem lnfomasi Manajemen Perekaman
Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran,
Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir Secara Online;
Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2011;
Peratran Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, sistem informasi manajemen perekaman data transaksi usaha wajib pajak secara online, pengecualian pemasangan sistem perekaman data traksaksi usaha online, hak dan ekwajiban, larangan, sanksi, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2017.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa guna mendukung terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
Desa di Kabupaten Brebes perlu dilaksanakan pembangunan di Desa
melalui proses perencanaan, perumusan kebijakan, program, dan
pengukuran capaian kinerja yang didasarkan pada kesatuan data (single
data) dan informasi yang berkualitas, akurat dan valid; bahwa dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat
dan kelembagaan Desa dalam penyusunan dan pemutakhiran serta akses
data Desa perlu dilakukan sinergi data yang ada di Desa melalui Sistem
Informasi Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Desa
di Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, kebijakan dan strategi pengelolan data desa, kedudukan, fungsi dan manfaat, perangkat SID, isi dan muatan, pengembangan SID, pengelolaan, forum data, tata cara penerapan SID, hak dan ekwajiban pemerintah desa, tanggung jawab pemerintahan kabupaten, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2017.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 49 Tahun 2013
dewan pengawas lembaga penyiaran publik lokal radio
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2013/NO.49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2010 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga, maka perlu dibentuk Dewan Pengawas sebagai alat kelengkapan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal perlu disusun Tata Cara Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nornor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang maksud dan tujuan disusunnya Tata Cara Pembentukan Dewan Pengawas LPPL Radio Kabupaten Purbalingga, susunan Anggota Dewan Pengawas, syarat-syarat menjadi anggota Dewan Pengawas, pengumuman pembentukan Dewan Pengawas, tata cara seleksi anggota Dewan Pengawas, biaya serta mulai berlakunya peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2013.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 43 Tahun 2013
lembaga penyiaran publik lokal-radio suara perwira
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2013/NO.43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Perwira Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2010 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga, maka perlu memberi nama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Perwira dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Perwira Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang penetapan nama Lembaga Penyiaran Publik Lokal radio Suara Perwira Purbalingga, lokasi, kepemilikan serta mulai berlakunya peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2013.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 34 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 7 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik mempunyai kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik sesuai kewenangannya kepada pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan; bahwa untuk memberikan pelayanan infonnasi publik Pemerintah Kabupaten Batang kepada pengguna informasi publik, perlu diselenggarakan pelayanan informasi publik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Batang;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kornunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan
Bab III kelembagaan, Tugas dan Wewenang
Bab IV Pelayanan Informasi
Bab V Pembiayaan
Bab VI Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2013.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 32 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dan Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap, dan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan penyiaran Radio Bercahaya FM perlu dibentuk Alat Kelengkapan dan Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Alat Kelengkapan dan Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan Alat Kelengkapan LPPL Radio Bercahaya FM
Bab III Pembiayaan Pembentukan Alat Kelengkapan LPPL Radio Bercahaya FM
Bab IV Ketentuan Peralihan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2013.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2013
PENGELOLAAN - LAYANAN - INFORMASI - PUBLIK - KABUPATEN - TASIKMALAYA
2013
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD Kab Tasikmalaya Tahun 2013
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Daerah selaku Badan Publik wajib menyediakan akan informasi yang akurat , benar dan tidak menyesatkan sehingga diperlukan pengelolaan Informasi Publik secara baik dan efisien yang dapat diakses secara prosedural, sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahu 2007; PP No. 61 Tahun 2010; Permendagri No. 35 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Tasikmalaya No. 9 Tahun 2003; Perda Kab. Tasikmalaya No. 11 Tahun 2006; Perda Kab. Tasikmalaya No. 8 Tahun 2008; Perda Kab. Tasikmalaya No. 10 Tahun 2008; Perda Kab. Tasikmalaya No. 14 Tahun 2008; Perda Kab. Tasikmalaya No. 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 8 Tahun 2012; Perda Kab. Tasikmalaya No. 16 Tahun 2008; Perda Kab. Tasikmalaya No. 17 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 9 Tahun 2012; Perda Kab. Tasikmalaya No. 18 Tahun 2008; Perda Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2010; Perda Kab. Tasikmalaya No. 15 Tahun 2011
Peraturan ini mengatur tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Kabupaten Tasikmalaya, yang meliputi: Ketentuan Umum; Tujuan dan Ruang Lingkup; Unit Pelaksana; Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan; Informasi yang Dikecualikan; Standar Layanan Informasi Publik; Tata Cara Pengelolaan Keberatan; Tahapan Layanan Informasi Publik; Laporan dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2013.
25 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2013
standar operasional dan prosedur-pembaharuan data dan informasi-website pemerintah
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2013/NO.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional dan prosedur Pelaksanaan pembaharuan Data dan Informasi pada Website Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Sub Domain Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/ 11/ 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan, dan guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas layanan penyediaan informasi bagi masyarakat dalam rangka mendorong good governance, maka dipandang perlu melakukan peningkatan kualitas pengelolaan website Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan sub domain Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga; bahwa untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan website Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka dipandang perlu mengatur Standar Operasional dan Prosedur (SOP)
Pembaharuan Data dan Inforrnasi Website Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan sub domain Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Standar Operasional Dan Prosedur Pelaksanaan Pembaharuan Data Dan Informasi Pada Website Pemerintah Kabupaten Purbalingga Dan Sub Domain Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2003; Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 28 Tahun 2006; Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2012;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang SOP beserta rincian SOP Pelaksanaan Pembaharuan Data dan Informasi pada Website Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Sub Domain Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang meliputi dasar hukum, deskripsi, persyaratan, rincian SOP dan biaya yang ditimbulkan dari penerapan peraturan ini. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
11 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
