Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi
ABSTRAK:
a. bahwa guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagai salah satu syarat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan suatu pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menyusun pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 11 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 61 Tahun 2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 3 Tahun 2017; Perda Kabupaten Mamasa No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Mamasa No. 9 Tahun 2021;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penyediaan pengumpulan, pengklasifikasian, pendokumentasian dan pelayanan di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD.
1. Maksud dan Tujuan
2. Ruang Lingkup
3. Prinsip-Prinsip Pelayanan Infornasi Publik
4. Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentansi Daerah
5. Tata Kerja Pelayanan Informasi Publik
6. Klasifikasi Informasi Publik
7. Tata Cara Pelayanan Keberatan
8. Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2022.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rote Ndao Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Public Safety Center 119 Rote Ndao
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu maka perlu membentuk Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Public Safety Center 119 Rote Ndao.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Bab 4. Sasaran; Bab 5. Jenis Layanan; Bab 6. Pelaksanaan; Bab 7. Prosedur; Bab 8. Pembiayaan; Bab 9. Pengendalian dan Pelaporan; Bab 10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 21 Tahun 2022
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet - Informasi Publik
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaring Komunikasi Sandi Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 24 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, perlu menetapkan PERBUP
PERBUP ini mengatur mengenai penyelenggaraan persandian yang terdiri dari tanggung jawab pemerintah daerah; pengelolaan sumber daya persandian; pengamanan sistem elektronik dan pengamanan sistem nonelektronik; penetapan pola hubungan komunikasi sandi; penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi; penggunaan sertifikat elektronik; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan pembiayaan penyelenggaraan persandian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
13 hal.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 14 Tahun 2022
PEDOMAN - PENYELENGGARAAN - DATA - GENDER - DAN - ANAK - DI - KABUPATEN - PAKPAK - BHARAT
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2022 NOMOR 14
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di Kabupaten Pakpak Bharat
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, Pemerintah Kabupaten Wajib Menyelenggarakn Data Gender dan Anak dalam rangka menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah;
b. Bahwa penyelenggaraan data gender dan anak sebagaimana tersebut pada huruf a adalah salah sat upaya dalam meningkatkan terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) serta Perlindungan Perempuan dan Anak;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 , Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, MAKSUD DAN TUJUAN, PENGELOLAAN DATA, PENYELENGGARAAN DATA, PENDANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN, KETENTUAN LAIN dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2022.
75 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 12 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan peningkatan kualitas Pelayanan Publik, menumbuhkan peran serta Penyelenggara Pelayanan Publik dan masyarakat, serta membangun sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel, perlu adanya peran serta Penyelenggara Pelayanan Publik dan masyarakat selaku pengguna atau penerima Pelayanan; bahwa peran serta Penyelenggara Pelayanan Publik dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diwujudkan dalam bentuk Forum Komunikasi Publik, sehingga untuk memberikan arah dan landasan perlu menyusun pedoman Penyelenggaraan Forum Komunikasi Publik; bahwa sesuai Ketentuan Bab III Huruf E Angka 2 Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Forum Komunikasi Publik Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan pedoman yang mengikat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Daerah;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip forum konsultasi publik, penyelenggaraan forum konsultasi publik, monitoring dan evaluasi, pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 48 Tahun 2021
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKA DESA/KELURAHAN - pembentukan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2021/No.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa/Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran
informasi melalui lembaga komunikasi sosial, perlu mengatur
pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa/Kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa/Kelurahan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINF0/6/2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tahapan pembentukan kim kim desa/kelurahan, forum komunikasi kim tingkat kabupaten, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2021.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 43 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Pengawas dan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Suara Praja perlu di bentuk Dewan Pengawas dan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nornor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Komunikas dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021
Ketentuan Umum; Pembentukan Alat Kelengkapan LPPL Radio Suara Praja; Gaji; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2021.
8 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2021
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet - Informasi Publik
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 607
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Aplikasi Pemerintah Daerah Anambas Single Information System
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan suatu tatanan pemerintahan menuju pemerintahan yang baik (good governance) maka perlu dilakukan pemanfaatan teknologi informasi sebagai bagian dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan dalam pemanfaatan teknologi informasi perlu dibentuk sebuah Sistem Aplikasi terintegrasi milik Pemerintah Daerah yang disebut Anambas Single Information System yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta untuk memberikan kepastian hukum, maka perlu diatur dengan menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 stdd Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4
Tahun 2016
Tahun 2016
PERBUP ini mengatur mengenai sistem aplikasi ASIS; pengelolaan Sistem Aplikasi dan Pemeliharaan sistem aplikasi; penyimpanan data; dokumentasi teknis sistem aplikasi dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
13 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dengan Media Massa
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah senantiasa dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat, serta mampu berfungsi sebagai jembatan untuk membangun suasana kondusif dengan publiknya melalui proses komunikasi yang baik;
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011; Peraturan Dewan Pers Nomor 3/PeraturanDP/III/2008; Peraturan Dewan Pers Nomor 6/PeraturanDP/V/2008; Peraturan Dewan Pers Nomor 1/PeraturanDP/III/2012;
Ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Media Massa, diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 71 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mepawah
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Mempawah, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 ; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Ketentuan Umum; Prinsip Satu Data Indonesia; Penyelenggaraab Satu Data Indonesia;Pendanaan; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
10 halaman peraturan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat