Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Tahun 2010 No. 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Akses Peserta Sosial di Puskesmas Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) Kabupaten Temanggung disebutkan peserta
Askes dilayani dan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna meningkatkan ketertiban administrasi dan
pelayanan kesehatan bagi Peserta PT. ASKES (Persero) dan
anggota keluarganya di Puskesmas perlu adanya pedoman
pelaksanaan sistem pembiayaan dan penggunaan dana Askes
peserta sosial di Puskesmas Kabupaten Temanggung.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah :Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun
2009; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam
Negeri Republik Nomor 688/Menkes/PBN/2005 dan Nomor 24
tahun 2005
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Peraturan Bupati Temanggung ini mengatur pedoman pelaksanaan sistem pembiayaan dan penggunaan dana Askes Peserta Sosial di Puskesmas. Termasuk dalam ketentuan umum adalah definisi Pemerintah Kabupaten, Bupati, Dinas Kesehatan, PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (PT. Askes), peserta, keluarga, Kartu Askes, Pemberi Pelayanan Kesehatan, dan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010.
6 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2010
Perbup Kab. Semarang No. 77 Tahun 2010 tentang Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat /Perorangan Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan Keagamaan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010
Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan / Kelompok Masyarakat / Perorangan Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan Keagamaan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD.2010/NO.16
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan / Kelompok Masyarakat / Perorangan Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan Keagamaan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornah Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, disebutkan bahwa pelaksanaan Belanja Bantuan ·Sosial hams memiliki kejelasan dalam pelaksan.aan dan peruntukannya;
bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diatur Petunjuk Teknis Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan/ kelompok masyarakat/ perorangan bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum Dari Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Bμpati Semarang Nomor 100 Tahun 2009, Peraturan Bupati ·semarang Nomor 1 Tahun 2010.
Di Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat/ Perorangan Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupaldm bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2010.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD Tahun 2010 No. 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan penganekaragaman
konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagai dasar
pemantapan ketahanan pangan untuk meningkatkan
kualitas Sumber Daya Manusia (SOM) dan pelestarian
Sumber Daya Alam (SDA), diperlukan berbagai upaya secara
sistematis dan terintegrasi. Penganekaragaman konsumsi pangan sampai saat ini
· belum mencapai kondisi yang optimal yang dicirikan oleh
skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum sesuai harapan
dan belum optimalnya peran pangan lokal dalam
mendukung penganekaragaman konsumsi pangan
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2008; Pera tu ran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun
2008
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Menetapkan Kebijakan Percepatan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi
Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana
dimaksud pada kalimat pertama menjadi acuan dalam melakukan
Perencanaan, Penyelenggaraan, Evaluasi dan
Pengendalian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi
Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2010.
9 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 245 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 245, BD.2009/No.36 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pengobatan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa kondisi jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Banjarnegara cukup besar sehingga tidak seluruhnya terdaftar sebagai peserta program JAMKESMAS pada anggaran Departemen Kesehatan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 125/MENKES/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelengggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Tahun 2008; bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin melalui anggaran Kegiatan Kemitraan Bagi Pasien Kurang Mampu, termasuk membantu bagi masyarakat miskin yang belum terdaftar (non Quota) sebagai peserta Program JAMKESMAS;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pengobatan Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 495 Tahun 2008.
Peraturan ini menjabarkan pelaksanaan bantuan pengobatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Banjarnegara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2009.
8 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 31 Tahun 2009
Tentang Uraian Tugas Jabatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pesawaran
2009
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2009 NOMOR 31
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Uraian Tugas Jabatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Lembaga Teknis Daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pesawaran;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 32 Tahun 2004 jo. UU No 12 Tahun 2008, UU No 33 Tahun 2007, PP No 38 Tahun 2007, PP No 41 Tahun 2007, Permendagri No 57 Tahun 2007, PERDA Kab. Pesawaran No 01 Tahun 2008, PERDA Kab. Pesawaran No 04 Tahun 2008.
Tentang Uraian Tugas Jabatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pesawaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2009.
18
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 12 Tahun 2009
Tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Pesawaran
2009
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2009 NOMOR 12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
b. bahwa dengan masih banyaknya warga masyarakat yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang belum memiliki akta kelahiran dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam masa transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 perlu diberikan Dispensasi Pencatatan Kelahiran;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu diatur Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Pesawaran
dengan Peraturan Bupati;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 32 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2008, UU No 23 Tahun 2006, UU No 33 Tahun 2007, PP No 37 Tahun 2007, PP No 38 Tahun 2007, PERDA Kab. Pesawaran No 01 Tahun 2008, PERDA Kab. Pesawaran No 03 Tahun 2008.
Tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Pesawaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2009.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Santunan Kecelakaan Kepada Penderes Gula Kelapa Di Kabupaten Banyumas Tahun 2009.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemberian santunan kecelakaan bagi penderes
gula kelapa yang mengalami kecelakaan jatuh dari pohon kelapa pada
saat mengambil nira, telah dianggarkan dana dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 pada pos Bantuan Sosial
kepada Anggota Masyarakat; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud
huruf a. perlu mengatur pemberian santunan bagi penderes gula kelapa
yang mengalami kecelakaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan
Kecelakaan Kepada Penderes Gula Kelapa di Kabupaten Banyumas
Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Besarnya Santunan; Tata Cara Pemberian Santunan; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2009.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2009
peraturan bupati - pembentukan organisasi dan tata kerja
2008
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 115, BD.2008/No.116
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung pelaksanaan program Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga (PKK) telah ditetapkan Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 188 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas; bahwa dengan dilaksanakannya penataan organisasi Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
huruf a sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten
Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2008.
6 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2008
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural
2008
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 45, BD.2008/NO.196
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka agar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada
Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo;
dasar hukum Perbup ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008
materi pokok yang diatur dalam Perbup ini adalah susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, kelompok jabatan fungsional dalam Dinas sosial Kabupaten Sukoharjo
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2008.
20 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
