KesehatanKesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Temanggung No. 12 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Dan Jaminan Persalinan Di Puskesmas Dan Jaringannya
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Tahun 2013 No. 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelasanaan dan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Puskesmas dan Jaringannya
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya Keputusan Direktur
Jendral Bina Upaya Kesehatan Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.02.03/1/0395/2013 tentang Penerima Dana
Tahap Pertama Penyelenggaraan Jaminan Persalinan
di Pelayanan Dasar untuk tiap Kabupaten/Kota
Tahun 2013 maka Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program
Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan
Persalinan di Puskesmas dan Jaringannnya sudah
tidak sesuai maka perlu diganti.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19
Tahun 2009; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
40 tahun 2012; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2012; Keputusan Direktur Jendral Bina Upaya Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.02.03/1/0395/2013.
Dasar Peraturan Bupati Ini diatur tentang : Memberikan arah dan petunjuk dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya bagi peserta
Jamkesmas. Memberikan arah dan petunjuk dalam penyelenggaraan jampersal di puskesmas dan jaringannya Mendukung pengendalian mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya dan Mendukung terselenggaranya pembinaan program Jamkesmas dan Jampersal di setiap jenjang administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan
Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan
Jaminan Persalinan di Puskesmas dan Jaringannnya (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2012) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Tahun 2013 No. 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Sosial Urusan Pemberdayaan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Temanggung Tahun 2013
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Urusan Bersama
Untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah
Kabupaten Temanggung Nomor NPUB-12-23/PNPM Mandiri
Perdesaan/I/2013 Tanggal 2 Januari 2013, maka
pemberdayaan masyarakat menjadi tanggung jawab para
pihak. Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan dalam
pemberdaan masyarakat perdesaan adalah melalui pemberian
bantuan sosial urusan pemberdayaan masyarakat. Agar
pengeloaan bantuan sosial dilaksanakan sesuai ketentuan,
perlu diatur mekanisme pengelolaannya.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun
2008 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun
2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun
2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 66 Tahun 2012; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2012
Dasar Peraturan Bupati Ini diatur tentang : Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Sosial Urusan Pemberdayaan
Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
Kabupaten Temanggung Tahun 2013 disusun untuk memberikan petunjuk bagi
pelaksana dan penerima bantuan sosial.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2013.
10 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2013
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/PedomanKesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Semarang No. 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat di Kabupaten Semarang Berupa Santunan Kematian Tahun Anggaran 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Di Kabupaten Semarang Berupa Santunan Kematian
ABSTRAK:
bahwa sebagai salah satu bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Kabupaten Semarang kepada warga Kabupaten Semarang yang meninggal dunia, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan sosial berupa santunan kematian ;
bahwa agar dalam pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapatberjalan lancar, tertib, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan untuk pemberian bantuan dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan hurufb, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 118 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat di Kabupaten Semarang berupa santunan kematian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2013.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat di Kabupaten Semarang Berupa Santunan Kematian Tahun Anggaran 2012 dicabut.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2012
fasilitas - penyelenggaraan - tanggung - jawab - sosial - dan - lingkungan - perseroan
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Kab. Bogor Tahun 2012 No. 87
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan
ABSTRAK:
Bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan memperoleh hasil yang optimal maka perlu membentuk Perbup tentang Fasiitas Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan lingkungan Perseron.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 47 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permen Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 19 tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 8 tahun 2009.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentua Umum, Maksud Tujuan Dan Ruang lingkup, penyelenggaraan Fasilitas, Pembiayaan, Ketentuan LainLain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2012.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Lembaga/Organisasi Wanita dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Organisasi Wanita dan Pemberdayaan Perempuan dapat terwujud peningkatan peran serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan maka perlu dukungan dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang;
bahwa agar dalam Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, dapat berjalan lancer, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan perlu ditetapkan penerima dan besaran bantuannya hibah kepada Organisasi Wanita dan pemberdayaan
Perempuan dan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kabupaten Semarang Tahun Aanggaran 2012;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan buruf b perlu ditetapkan dengan Keputusari Bupati Semarang;
Dasar hukum peraturan ini adalah:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peratutan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012;
Peraturan ini berisi tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Lembaga/ Organisasi Wanita
Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK ) Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 yang tercantum dalam Lampiran peraturan ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2012.
8 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Program Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) Kabupaten Purwakarta Tahun 2012
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin dan sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor :501/215/Admrek Tanggal 12 Januari 2012 perihal Pagu Raskin Kabupaten/Kota Se Jawa Barat Tahun 2012, dipandang perlu pengaturan tentang Petunjuk Teknis Program RASKIN (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1985; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Pepres RI No. 13 Tahun 2009; Perda Kab. Purwakarta No. 3 Tahun 2005; Perda Kab. Purwakarta No. 7 Tahun 2008; Perda Kab. Purwakarta No. 9 Tahun 2008; Perda Kab. Purwakarta No. 10 Tahun 2008; Perda Kab. Purwakarta No. 11 Tahun 2008; Perda Kab. Purwakarta No. 12 Tahun 2008; Perda Kab. Purwakarta No. 1 Tahun 2012
Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Program Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) Kabupaten Purwakarta Tahun 2012, yang meliputi: Ketentuan Umum; Tujuan Program Raskin dan Petunjuk Teknis; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2012.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 913 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 913, BD.2011/No.44 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Mininal Bidang Ketenagakerjaan, maka penyelenggaraan pelayanan Sosial dan pelayanan Ketenagakerjaan di Kabupaten Banjarnegara berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan; bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 82/HUK/Tahun 2005; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/Tahun 2008; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/VIII/Tahun 2010; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.15/MEN/X/Tahun 2010; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 158 Tahun 2009
Peraturan ini memuat Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2011.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 166, BD.2011/No.11 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Banjarnegara, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Banjarnegara;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Banjarnegara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010.
Peraturan ini memuat Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2011.
67 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2011
dinas sosial - tenaga kerja - tugas pokok - FUNGSI
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2011/No.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 8 Tahun 2008; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 10 Tahun 2008 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 1 Tahun 2011.
Ketentuan Umum; Tugas Pokok dan Fungsi; Unit Pelaksana Teknis Dinas; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2011.
18 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 78 Tahun 2010
PERATURAN BUPATI - PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 78, BD.2010/No.78
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Nasional VI PKK
Nomor: 02/Kep/RAKERNAS PKK /IV/ 2005 tentang Pedoman
Kelembagaan, yang disahkan melalui keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor:411.4-401Tahun 2005 tentang Pengesahan Hasil
Rapat Kerja Nasional VI PKK, disebutkan Kedudukan Bupati
dalam susunan keanggotaan Dewan Penyantun Tim Penggerak
PKK adalah selaku Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK; bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, maka Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu
ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2010
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Keluarga.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2010.
4 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
