PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI MASYARAKAT PEKERJA RENTAN DAN PENYELENGGARA PEMILU
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Bagi Masyarakat Pekerja Rentan Dan
Penyelenggara Pemilu
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan sosial
bagi masyarakat antara lain petani, nelayan,
pedagang, buruh harian lepas, pekerja lingkup
keagamaan, relawan bencana alam, dan pekerja
rentan lainnya serta penyelenggara pemilu di
Kabupaten Lampung Tengah, perlu diatur pedoman
pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan bagi Masyarakat Pekerja Rentan
dan Penyelenggara Pemilu.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 13 Tahun 2003, UU No 40 Tahun 2004, UU No 24 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 109 Tahun 2013, Perda Kab Lampung Tengah No 9 Tahun 2016, Perda Kab Lampung Tengah No 2 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Masyarakat Pekerja Rentan Dan Penyelenggara Pemilu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2023.
Halaman : 8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 28 Tahun 2023
Ketenagakerjaan - Standar/Pedoman - Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 286
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat Kelautan Dan Perikanan
ABSTRAK:
bahwa sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Natuna adalah nelayan yang memiliki resiko tinggi saat bekerja di laut, maka diperlukan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam melaksanakan aktivitasnya serta dalam rangka memberikan perlindungan keselamatan jiwa dan jaminan bagi keluarga yang ditinggalkan, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016, maka perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah uu No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 31 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 40 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 4 Th. 2023; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 7 Th. 2016 stdterakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PP No. 44 Th. 2015 stdd PP No. 82 Th. 2019; PermenKP No 18/PERMEN-KP/2016; Permenaker No. 5 Th. 2021; Prgub Kepri No. 51 Th. 2016
PERBUP ini mengatur mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat Kelautan dan Perikanan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
22 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 27 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lombok Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lombok Barat;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 36 Tahun 2009; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati No. 102 Tahun 2017;
Dalam Perbup ini diatur tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lombok Barat. Pelaksanaan Pembinaan terdiri atas:
a. sosialisasi;
b. supervisi;
c. bimbingan teknis; dan
d. asistensi.
Pelaksanaan Pengawasan terdiri atas:
a. rev1u;
b. monitoring dan evaluasi; dan
c. pemeriksaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2023.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat
(4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (2),
dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 15
Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan, perlu mengatur Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016
tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan; bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor
15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan telah diatur dalam Peraturan
Bupati Nomor 90 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan Perusahaan, tetapi dikarenakan sudah
tidak sesuai dengan perkembangan hukum, maka
Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu
diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016
tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup; Perusahaan Pelaksana TJSLP; Mekanisme dan Prosedur TJSLP; Pembentukan FTJSLP; Bentuk Penghargaan, Tata Cara Penilaian dan Pemberian Penghargaan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan, Kewajiban, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2023.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 90 Tahun 2017 dicabut.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Fak-Fak Nomor 26 Tahun 2023
PROPORSI PEMBAGIAN DANA PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS SERTA TATA CARA PEMBAYARANNYA DI KABUPATEN FAKFAK TAHUN ANGGARAN 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROPORSI PEMBAGIAN DANA PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS SERTA TATA CARA PEMBAYARANNYA DI KABUPATEN FAKFAK TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapasitas Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Nasional pada Fasilitas kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2023; Peraturan Bupati Fakfak Nomor 18 Tahun 2023;
Peraturan Bupati Fakfak ini mengatur mengenai Proporsi Pembagian Dana Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Serta Tata Cara Pembayarannya di Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 25 Tahun 2023
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan HajiKesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Penghasilan, Infak dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 23)
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji - Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Penghasilan, Infak Dan Sedekah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan evaluasi dan optimalisasi pelaksanaan Pengumpulan Zakat Penghasilan, Infak dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, maka perlu menetapkan PERBUP
Pemberian - Bantuan - Sembako - Bagi - Masyarakat -Penyandang - Masalah - Kesejahteraan - Sosial
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Sembako Bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka upaya perlindungan sosial bagi individu dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan dasar sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk mengurangi resiko sosial, perlu melaksanakan program bantuan sembako;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021.
Peraturan Ini Berisi Tentang : KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, BENTUK BANTUAN SEMBAKO, KRITERIA DAN MEKANISME PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SEMBAKO (Kriteria Penerima Bantuan Sembako, Mekanisme Penetapan Penerima), TATA CARA PENYALURAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN (Tata Cara Penyaluran, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban), PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PEMBIAYAAN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2023.
5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemenuhan hak dasar bagi Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial serta dalam
mengembangkan sistem perlindungan sosial, perlu upaya
nyata dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial; bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap program
perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, perlu
dikembangkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan
Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem
Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin
Dan Orang Tidak Mampu, perlu membentuk Sistem dan
Layanan Rujukan Terpadu oleh Pemerintah Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan
dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan
Orang Tidak Mampu;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan SLRT, Pelayanan SLRT, Koordinasi dan Kemitraan, Pemantauan dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023.
21 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Petani Tembakau dan Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Lombok Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bupati menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diwilayahnya;
b. bahwa pemberian program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk peran dan perhatian Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani tembakau dan buruh tani tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya pemenuhan hak dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan berupa program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Petani Tembakau dan Buruh Tani Tembakau maka dipandang perlu menetapkan suatu kebijakan daerah yang berpihak kepada masyarakat petani tembakau dan buruh tani tembakau;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakejaan bagi Petani Tembakau dan Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Lombok Tengah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 40 tahun 2004; UU Nomor 24 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 2015; UU Nomor 12 Tahun 2011 ebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021; Perda Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2022.
Dalam Perbup ini diatur mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani tembakau dan buruh tani tembakau di Kabupaten Lombok Tengah, untuk melindungi petani dan buruh tani tembakau dari resiko kerja berupa JKK dan JKM. Ruang lingkup perbup meliputi sasaran penerima program, persyaratan penerima program, mekanisme pendataan dan pendaftaran, perubahan data peserta, pengelolaan data peserta, besaran iuran dan tata cara pembayaran, pembiayaan dan pembinaan dan pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2023.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Masyarakat Peduli Anak Stunted
ABSTRAK:
a. bahwa kekurangan gizi kronis pada anak balita
terutama pada masa seribu hari pertama kehidupan
merupakan hal yang sangat mempengaruhi
pertumbuhan dan perkembangan otak anak yang
mengakibatkan kondisi gagal tumbuh dan
mempunyai resiko yang lebih tinggi menderita
penyakit kronis pada saat dewasa;
b. bahwa dalam rangka pencegahan, dan penurunan
anak dengan masalah gizi perlu dilakukan upaya
yang partisipatif, sinergis dan terpadu;
c. bahwa agar upaya tersebut pada huruf b dapat
berhasil dan berdaya guna maka perlu melibatkan
peran berbagai elemen masyarakat, lembaga dan
dunia usaha yang ada di Kabupaten Lampung
Tengah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan
Masyarakat Peduli Anak Stunted
UU No 28 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014,UU No 30 Tahun 2014, PP No 33 Tahun 2012, PP No 33 Tahun 2012, PP No 17 Tahun 2015, Perpres No 72 Tahun 2021, Permenkes No 2269/Menkes/Per/XI/2011, Permenkes No 39 Tahun 2016, PermenPPN/BPN No 1 tahun 2018, Permenkes No 8 Tahun 2019, PerBKKBN No 12 Tahun 2021, Perda Kab Lampung Tengah No 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Gerakan Masyarakat Peduli Anak Stunted
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2023.
Halaman : 7
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
