Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dilakukan pengumpulan uang atau barang yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Dasar Hukum Perbup adalah: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 8 (delapan) bab dan 27 (dua puluh tujuh) pasal diantaranya membahas tentang Ketentuan Umum; Syarat dan Tata Cara; Penyaluran; Kewenangan; Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi; Pelaporan; Sanksi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 35 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (3) Perda No. 12 Tahun 2022 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
UU No.34 Tahun 2007; UU No.40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.47 Tahun 2012; Permensos No.9 Tahun 2020; Perda Kabupaten Tana Tidung No.12 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang mekanisme dan prosedur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), tata cara pelaporan, bentuk penghargaan dan tata cara penilaian, penominasian dan penetapan Perusahaan yang berhak menerima penghargaan, serta prosedur dan mekanisme penjatuhan sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2023.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 33 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TOBELO
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan untuk menunjang mutu pelayanan bidang kesehatan khususnya dalam pemberian pelayanan ambulance pada Rumah Sakit Umum Daerah maka perlu diatur terkait tarif pelayanannya;bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap fluktuasi harga bahan bakar minyak nasional, maka diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Daerah Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020
dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan untuk menunjang mutu pelayanan bidang kesehatan khususnya dalam pemberian pelayanan ambulance pada Rumah Sakit Umum Daerah maka perlu diatur terkait tarif pelayanannya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2020
5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 33 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Hiburan Rakyat
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, maka perlu mengatur Penyelenggaraan Hiburan Rakyat dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Hiburan Rakyat.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 37 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perdagangan No 20/MDAG/PER/4/2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 26 Tahun 2020; Peraturan Daerah No 28 Tahun; Peraturan Daerah No 31 Tahun 2006; Peraturan Daerah No 2 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Hiburan Rakyat dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap pengunjung. Diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, penyelenggaraan dan perizinan, kewajiban dan larangan, pengawasan dan penertiban, sanksi administratif, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2023.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 32 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2023/NO.30, LL Kab. Kubu Raya : 30 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kartu Lanjut Usia Bahagia
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesejahteraan dan untuk melakukan pendataan bagi lanjut usia, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memberikan Kartu Lanjut Usia Bahagia
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004; Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012;
Ketentuan Umum; Penerima Kartu Lanjut Usia Bahagia; Penyampaian Permohonan; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2023.
2 Halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Mekanisme Penetapan Warga Masyarakat yang Masuk Kategori Miskin
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya untuk mewujudkan data kemiskinan yang akurat, transparan, objektif, dan akuntabel dan Peraturan Bupati Kuningan No. 250 Tahun 2022 perlu diganti, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penetapan Warga Masyarakat yang Masuk Kategori Miskin.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 13 Tahun 1998; UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2019; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 39 Tahun 2012; Perpres No. 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 96 Tahun 2015; Permensos No. 146/HUK/2013.
Peratuan ini mengatur tentang Mekanisme Penetapan Warga Masyarakat yang Masuk Kategori Miskin yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Prinsip dan Kriteria, Penggunaan Data Kemiskinan, Pelaporan dan Evaluasi, Sanksi, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 250 Tahun 2022 dicabut.
16 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 29 Tahun 2023
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI MASYARAKAT PEKERJA RENTAN DAN PENYELENGGARA PEMILU
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Bagi Masyarakat Pekerja Rentan Dan
Penyelenggara Pemilu
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan sosial
bagi masyarakat antara lain petani, nelayan,
pedagang, buruh harian lepas, pekerja lingkup
keagamaan, relawan bencana alam, dan pekerja
rentan lainnya serta penyelenggara pemilu di
Kabupaten Lampung Tengah, perlu diatur pedoman
pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan bagi Masyarakat Pekerja Rentan
dan Penyelenggara Pemilu.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 13 Tahun 2003, UU No 40 Tahun 2004, UU No 24 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 109 Tahun 2013, Perda Kab Lampung Tengah No 9 Tahun 2016, Perda Kab Lampung Tengah No 2 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Masyarakat Pekerja Rentan Dan Penyelenggara Pemilu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2023.
Halaman : 8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 28 Tahun 2023
Ketenagakerjaan - Standar/Pedoman - Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 286
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat Kelautan Dan Perikanan
ABSTRAK:
bahwa sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Natuna adalah nelayan yang memiliki resiko tinggi saat bekerja di laut, maka diperlukan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam melaksanakan aktivitasnya serta dalam rangka memberikan perlindungan keselamatan jiwa dan jaminan bagi keluarga yang ditinggalkan, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016, maka perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah uu No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 31 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 40 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 4 Th. 2023; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 7 Th. 2016 stdterakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PP No. 44 Th. 2015 stdd PP No. 82 Th. 2019; PermenKP No 18/PERMEN-KP/2016; Permenaker No. 5 Th. 2021; Prgub Kepri No. 51 Th. 2016
PERBUP ini mengatur mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat Kelautan dan Perikanan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
22 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 27 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lombok Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lombok Barat;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 36 Tahun 2009; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati No. 102 Tahun 2017;
Dalam Perbup ini diatur tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lombok Barat. Pelaksanaan Pembinaan terdiri atas:
a. sosialisasi;
b. supervisi;
c. bimbingan teknis; dan
d. asistensi.
Pelaksanaan Pengawasan terdiri atas:
a. rev1u;
b. monitoring dan evaluasi; dan
c. pemeriksaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2023.
10 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat