Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan
kemiskinan di Kabupaten Kebumen, perlu dilakukan
koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku
kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan
yang tertuang dalam Rencana Penanggulangan
Kemiskinan Daerah dalam jangka waktu tertentu;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20
Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, untuk
melaksanakan strategi penanggulangan kemiskinan,
disusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2021 – 2026;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Sistematika, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2023.
61 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 36 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengembangan dan Penerapan Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan dan Penerapan Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
Dasar Hukum; . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; . Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/ tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang Pengembangan dan Penerapan Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup;
Sistem Akuntansi BLUD Puskesmas;
Pelaporan Keuangan;
Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan;
Pendanaan;
Ketentuan Peralihan;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
10 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 36 Tahun 2023
Perizinan, Pelayanan PublikKesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Kendal No. 18 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di Kabupaten Kendal
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan
perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan untuk
mewujudkan kesejahteraan sosial secara sistematik, terpadu,
dan menyeluruh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf
c juncto Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 15
Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu
untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu,
perlu membentuk Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di
Kabupaten Kendal; bahwa Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu
di Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan
kondisi sekarang sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Kendal tentang Pembentukan Sistem Layanan dan
Rujukan Terpadu di Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014; Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 161 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan SLRT, Tujuan, Fungsi dan Sasaran SLRT, Kelembagaan SLRT, Sarana dan Prasarana, Tata Kerja, Layanan SLRT, Kemitraan, Pemantauan dan Evaluasi, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2023.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2019 dicabut.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 35 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
ABSTRAK:
bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan
tanggung jawab pemerintah daerah yang memerlukan
penanganan secara terpadu, transparan dan
akuntabel; bahwa agar penanganan penanggulangan kemiskinan
dapat dilaksanakan secara terpadu, transparan dan
akuntabel Pemerintah Daerah perlu melibatkan dunia
usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan segenap
pemangku kepentingan guna memenuhi hak-hak
dasar penduduk miskin secara layak agar dapat
memiliki dan mengembangkan kehidupan yang lebih
bermartabat dan sejahtera; bahwa untuk memberikan arah landasan dan
kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat
dalam penanggulangan kemiskinan, perlu pengaturan
ten tang penyelenggaraan penanggulangan
kemiskinan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati ten tang
Penanggulangan Kemiskinan Terpadu;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kebijakan, Strategi dan Program, RKPD dan Rencana Aksi Tahunan, TKPK Kabupaten, Basis Data Penanggulangan Kemiskinan, Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha, Penghargaan, Pembinaan, Pelaporan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 35 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dilakukan pengumpulan uang atau barang yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Dasar Hukum Perbup adalah: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 8 (delapan) bab dan 27 (dua puluh tujuh) pasal diantaranya membahas tentang Ketentuan Umum; Syarat dan Tata Cara; Penyaluran; Kewenangan; Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi; Pelaporan; Sanksi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 35 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (3) Perda No. 12 Tahun 2022 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
UU No.34 Tahun 2007; UU No.40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.47 Tahun 2012; Permensos No.9 Tahun 2020; Perda Kabupaten Tana Tidung No.12 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang mekanisme dan prosedur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), tata cara pelaporan, bentuk penghargaan dan tata cara penilaian, penominasian dan penetapan Perusahaan yang berhak menerima penghargaan, serta prosedur dan mekanisme penjatuhan sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2023.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 33 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TOBELO
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan untuk menunjang mutu pelayanan bidang kesehatan khususnya dalam pemberian pelayanan ambulance pada Rumah Sakit Umum Daerah maka perlu diatur terkait tarif pelayanannya;bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap fluktuasi harga bahan bakar minyak nasional, maka diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Daerah Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020
dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan untuk menunjang mutu pelayanan bidang kesehatan khususnya dalam pemberian pelayanan ambulance pada Rumah Sakit Umum Daerah maka perlu diatur terkait tarif pelayanannya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2020
5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 33 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Hiburan Rakyat
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, maka perlu mengatur Penyelenggaraan Hiburan Rakyat dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Hiburan Rakyat.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 37 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perdagangan No 20/MDAG/PER/4/2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 26 Tahun 2020; Peraturan Daerah No 28 Tahun; Peraturan Daerah No 31 Tahun 2006; Peraturan Daerah No 2 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Hiburan Rakyat dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap pengunjung. Diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, penyelenggaraan dan perizinan, kewajiban dan larangan, pengawasan dan penertiban, sanksi administratif, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2023.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 32 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2023/NO.30, LL Kab. Kubu Raya : 30 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kartu Lanjut Usia Bahagia
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesejahteraan dan untuk melakukan pendataan bagi lanjut usia, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memberikan Kartu Lanjut Usia Bahagia
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004; Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012;
Ketentuan Umum; Penerima Kartu Lanjut Usia Bahagia; Penyampaian Permohonan; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2023.
2 Halaman dan 2 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
