tentang percepatan penurunan stunting - perubahan atas peraturan bupati natuna nomor 47 tahun 2023
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 42, BD.2024/No.351
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
Untuk mencapai target indikator yang tertuang di
dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 serta
mendukung strategi nasional dalam percepatan
penurunan stunting di daerah maka Peraturan Bupati
Natuna Nomor 47 Tahun 2023 tentang Percepatan
Penurunan Stunting perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna
Nomor 47 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan
Stunting.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.17 Tahun 2023; Perpres No.18 Tahun 2020; Perpres No.72 Tahun 2021; Peraturan BKKBN No.12 Tahun 2021; Perbup Natuna No.47 Tahun 2023
Dalam Peraturan Bupati Natuna ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna
Nomor 47 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan
Stunting, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2024.
Peraturan Bupati Natuna
Nomor 47 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan
Stunting
7 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Kotawaringin Barat No. 57 Tahun 2019 tentang Standar Upah Pekerja Harian Petugas Kebersihan dan Petugas Pengelola Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Standar Upah Pekerja Harian/Tenaga Kontrak Petugas Kebersihan Pasar Pada Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 38, BD Tahun 2024 No. 38
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Upah Pekerja Harian Lepas Petugas Kebersihan dan Petugas Pengelola Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan kota yang bersih, aman, nyaman, teduh dan indah, diperlukan pengelompokan pekerjaan petugas kebersihan dan petugas pengelola ruang terbuka hijau di Kabupaten Kotawaringin Barat;
bahwa untuk pelaksanaan tugas kebersihan dan ruang terbuka hijau di Kabupaten Kotawaringin Barat diperlukan petugas harian lepas dengan standar upah yang mengacu pada peraturan yang berlaku;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
1. Ketentuan Umum;
2. Pengelompokkan Pekerja;
3. Besaran Upah;
4. Tata Cara Pembayaran Upah;
5. Waktu dan Jam Kerja;
6. Lembur;
7. Jaminan Kesehatan;
8. Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
9. Pembiayaan; dan
10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2024.
Mencabut: 1. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Standar Upah Pekerja Harian/Tenaga Kontrak Petugas Kebersihan Pasar Pada Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar; dan 2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 57 Tahun 2019 tentang Standar Upah Pekerja Harian Petugas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat.
13 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kupang Nomor 37 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2024 Nomor 175
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Inovasi Daerah Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Usaha Pengolahan Serpihan Kayu
ABSTRAK:
a. bahwa sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah;
b. bahwa salah satu potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dalam kerangka peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Kupang adalah pengolahan serpihan kayu dari pohon Kedondong Jantan (Lannea coromandelica) yang digunakan sebagai cofiring batubara dalam pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap khususnya pada PLTU Bolok;
c. bahwa dalam rangka memberi kepastian hukum inovasi daerah peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha pengolahan serpihan kayu sebagai bagian dari kebijakan pemerintah daerah maka perlu diatur pelaksanaannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Usaha Pengolahan Serpihan Kayu.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 ten tang Inovasi Daerah.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Ruang Lingkup; Bab 3. Hak Kewajiban dan Larangan bagi Masyarakat; Bab 4. Peran Pemerintah Desa/Kelurahan; Bab 5. Peran Pemerintah Daerah; Bab 6. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat; Bab 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2024.
5 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukamara Nomor 36 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 36, BD Tahun 2024 No. 36
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan
ABSTRAK:
bahwa jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin warga Kabupaten Sukalnara yang tergolong pekelja rentan yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasamya terpenuhi;
bahwa untuk memberikan arah dan landasan dalam pelaksanaan jaminan sosial maka diperlukan pengaturan mengenai pedoman pelaksanaan pemberian jaminan sosial;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan
Kabupaten Katingam, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung
Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakeljaan;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kelja dan
Jaminan Kematian;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 3
Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kewajiban Kepesertaan
Program Jaminan Sosial Ketenagakeljaan di Wilayah Provinsi
Kalimantan Tengah;
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2022
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakeljaan Bagi Pekelja Bukan Penerima Upah Di
Kabupaten Sukamara;
1. Ketentuan Umum;
2. Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Pendanaan;
4. Monitoring dan Evaluasi; dan
5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2024.
8 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Poso Nomor 34 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Sosial bagi Pekerja Perkebunan Sawit
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; PMK Nomor 91 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Program dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit, dan pembinaan serta pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
6 Halaman; Lampiran 1 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2024
Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Lampung Tengah
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Lampung Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dalam rangka memaksimalkan data terpadu kesejahteraan sosial yang akurat dan akuntabel, dipandang perlu pengaturan pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial di Kabupaten Lampung Tengah melalui Peraturan Bupati Lampung Tengah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Lampung Tengah tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Lampung Tengah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang De (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5449);
Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102);
Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);
Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin;
Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2024 tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);
Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Lampung Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2024.
Halaman : 18
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 33 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peran Desa dalam Penurunan Stunting
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan penurunan kasus stunting di desa secara terintegrasi di Kabupaten Morowali;
bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui konvergensi antara Kementerian/lembaga, Pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi, Kecamatan, dan Desa serta pemangku kepentingan;
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pencegahan dan penurunan stunting di tingkat Desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. kewenangan dan tanggung jawab;
b. konvergensi pencegahan stunting;
c. tahapan konvergensi pencegahan stunting; dan
d. pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur peran Desa dalam penanganan Stunting dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 33 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 33, BD Tahun 2024 No. 32
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja di daerah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, perlu disusun pengaturan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara;
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
1. Ketentuan Umum;
2. Program dan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
4. Pembinaan dan Pengawasan;
5. Pendanaan;
6. Sanksi Administratif; dan
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Sektor Informal
17 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BD Tahun 2024 No. 32
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja di daerah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, perlu disusun pengaturan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara;
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
1. Ketentuan Umum;
2. Program dan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
4. Pembinaan dan Pengawasan;
5. Pendanaan;
6. Sanksi Administratif; dan
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Sektor Informal
17 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 28 Tahun 2024
Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, Berita daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal dan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah
perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan
Minimal yang memuat Target Pencapaian SPM dengan
mengacu pada Peraturan Menteri;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib
pelayanan dasar di Bidang Sosial telah ditetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pubik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diiubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan
pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Rebuplik Indonesia Nomor 6955);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Repubik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tantang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajamen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Tahun 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tamabahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Pada Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang
Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir Dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 550);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementrian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);
22. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023
tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 351);
Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2024.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
