Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 82 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 173 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Prosedur Penetapan Operator Bus Transjakarta Busway

Abstrak

BUMD / Badan Usaha Milik Daerah Transportasi Darat / Laut / Udara Proses Bisnis

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Operator Bus Busway di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Download file:

PERGUB NO 173 TAHUN 2010.pdf

BUMD / Badan Usaha Milik Daerah - Transportasi Darat / Laut / Udara - Proses Bisnis

2010

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 173, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 178

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Prosedur Penetapan Operator Bus Transjakarta Busway

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan busway sebagai sarana transportasi massal bagi warga Kota Jakarta, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2006 dengan menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 5 Th. 1999; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12Th. 2008; UU No. 38 Th. 2004; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 22 Th. 2009; PP No. 22 Th. 1990; PP No. 41 Th. 1993; PP No. 38 Th. 2007; Perpres No. 54 Th. 2010; Perda No. 12 Th. 2003; Perda No. 10 Th. 2008; Pergub No. 48 Th. 2006; Pergub No. 103 Th. 2007; Pergub No. 106 Th. 2008; Pergub No. 130 Th. 2008 stdd Pergub No. 174 Th. 2009; Pergub No. 97 Th. 2009; Pergub No. 626 Th. 2010
PERGUB ini mengatur mengenai operasional Busway; jumlah bus dalam koridor busway; operator kemitraan; pengadaan jasa operator bus; kontrak kerja sama; perizinan operasional bus transjakarta busway

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2010.
PERGUB ini mencabut Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2006
9 hal.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 167 Tahun 2010

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Penangkapan Ikan

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perikanan dan Kelautan Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi Proses Bisnis

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Download file:

PERGUB NO 167 TAHUN 2010.pdf

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi - Perikanan dan Kelautan - Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi - Proses Bisnis

2010

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 167, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 173

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Penangkapan Ikan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 93 Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2009, perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 8 Th. 1974 stdd UU No. 43 Th. 1999; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 31 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 29 Th. 2007; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 6 Th. 2006 stdd PP No. 38 Th. 2008; PP No. 8 Th. 2006; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 39 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Permendagri No. 13 Th. 2006 stdd Permendagri No. 59 Th. 2007; Permendagri No. 45 Th. 2008; Perda No. 10 Th. 2008; Pergub No. 87 Th. 2009
PERGUB ini mengatur mengenai pembentukan; kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi; eselon; tata kerja; kepegawaian; keuangan; aset; formasi jabatan dan standar peralatan kerja; pelaporan dan akuntabilitas; serta pengawasan Balai Teknologi Penangkapan Ikan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2010.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Kepgub No. 105 Th, 2002
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan
18 hal.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 163 Tahun 2010

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Proses Bisnis

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pembebasan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional

Download file:

PERGUB NO 163 TAHUN 2010.pdf

Kepegawaian, Aparatur Negara - Proses Bisnis

2010

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 163, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 168

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

ABSTRAK:

bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2006 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu ditetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 8 Th. 1974 stdd UUI No. 43 Th. 1999; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 29 Th. 2007; PP No. 99 Th. 2000 stdd PP No. 12 Th. 2002; PP No. 100 Th. 2000 stdd PP No. 13 Th. 2003; PP No. 9 Th. 2003; Perda No. 10 Th. 2008
PERGUB ini mengatur mengenai wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dan CPNS

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2010.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2006 dan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2008
6 hal.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 156 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi Koperasi, UMKM pendidikan dan pelatihan Proses Bisnis

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Gubernur Nomor 83 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Download file:

PERGUB NO 156 TAHUN 2010.pdf

Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi - Koperasi, UMKM - pendidikan dan pelatihan - Proses Bisnis

2010

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 156, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 161

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 53 Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2009, maka perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 8 Th. 1974 stdd UU No. 43 Th. 1999; UU No. 25 Th. 1992; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU no. 12 Th. 2008; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 20 Th. 2008; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 6 Th. 2006 stdd PP No. 38 Th. 2008; PP No. 8 Th. 2006; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 39 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Permendagri No. 13 Th. 2006 Permendagri No. 59 Th. 2007; Permendagri No. 45 Th. 2008; Perda No. 5 Th. 2007; Perda No. 10 th. 2008; Pergub No. 68 Th. 2009
PERGUB ini mengatur mengenai pembentukan; kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi; eselon; tata kerja; kepegawaian; keuangan; aset; formasi jabatan dan standar peralatan kerja; pelaporan dan akuntabilitas; serta pengawasan Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah dan Perdagangan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2010.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Kepgub No. 83 Th. 2002
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah dan Perdagangan
20 hal.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 155 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Teknologi Produksi dan Pengolahan Hasil Peternakan

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi Proses Bisnis

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Download file:

PERGUB NO 155 TAHUN 2010.pdf

Pangan, Pertanian dan Peternakan - Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi - Proses Bisnis

2010

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 155, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 160

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Teknologi Produksi dan Pengolahan Hasil Peternakan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 93 Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2009, maka perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 8 Th. 1974 stdd UU No. 43 Th. 1999; UU No. 7 Th. 1996; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU no. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 18 Th. 2009; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 6 Th. 2006 stdd PP No. 38 Th. 2008; PP No. 8 Th. 2006; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 39 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Permendagri No. 13 Th. 2006 stdd Permendagri No. 59 Th. 2007; Permendagri No. 45 Th. 2008; Perda No. 10 Th. 2008; Pergub No. 87 Th. 2009
PERGUB ini mengatur mengenai pembentukan; kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi; eselon; tata kerja; kepegawaian; keuangan; aset; formasi jabatan dan standar peralatan kerja; pelaporan dan akuntabilitas; serta pengawasan PTP-PHP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2010.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Kepgub No. 105 Th. 2002
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan PTP-PHP
20 Hal.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 150 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pemberian Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah

Abstrak

Proses Bisnis Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

PERGUB NO 150 TAHUN 2010.PDF

Proses Bisnis - Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

2010

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 150, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 156

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pemberian Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan tertibnya penyelenggaraan kegiatan Undian Gratis Berhadiah perlu ditetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 22 Th. 1954; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 11 Th. 2009; Permensos No. 13/HUK/2005; Kepmensos No. 73/HUK/2002; Perda No. 8 Th. 2007; Perda No. 10 Th. 2008; Pergub No. 104 Th. 2009; Kepgub No. 116 Th. 2002
PERGUB ini mengatur mengenai rekomendasi; pembinaan; pengawasan; pelaporan; serta pembiayaan pelaksanaan pemberian rekomendasi

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2010.
5 hal.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 135 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja perangkat Daerah (SKPD/UKPD)

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah Proses Bisnis

Download file:

PERGUB NO 135 TAHUN 2010.PDF

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah - Proses Bisnis

2010

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 135, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 141

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja perangkat Daerah (SKPD/UKPD)

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan penerimaan dan pengeluran uang di SKPD/UKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 29 Th. 2007; PP No. 58 Th. 2005; UU No. 8 Th. 2006; PP No. 39 Th. 2007; Permendagri No. 13 Th. 2006 stdd Permendagri No. 59 Th. 2007; Perda No. 5 Th. 2007; Perda No. 10 Th. 2008; Pergub No. 133 Th. 2009; Pergub No. 129 Th. 2008; Pergub No. 130 Th. 2008 stdd Pergub No. 174 Th. 2009
PERGUB ini mengatur mengenai fungsi rekening; jenis rekening; pembukaan rekening; serta pengelolaan rekening milik bendahara SKPD/UKPD

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2010.
5 hal.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 118 Tahun 2010

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional

Abstrak

Lingkungan Hidup Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi Proses Bisnis

Download file:

PERGUB NO 118 TAHUN 2010.pdf

Lingkungan Hidup - Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi - Proses Bisnis

2010

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 118, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 122

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 45 Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2009, perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 8 Th. 1974 stdd UU No. 43 Th. 1999; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 18 Th. 2008; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 6 Th. 2006 stdd PP No. 38 Th. 2008; PP No. 8 Th. 2007; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 51 Th. 2007; Permendagri No. 13 Th. 2006 stdd Permendagri No. 59 Th. 2007; Permendagri No. 45 Th. 2008; Perda No. 5 Th. 1988; Perda No. 10 Th. 2008; Pergub N. 131 Th. 2009
PERGUB ini mengatur mengenai pembentukan; kedudukan tugas dan fungsi; organisasi; eselon; tata kerja; kepegawaian; keuangan; aset; formasi jabatan dan standar peralatan kerja; pelaporan dan akuntabilitas; serta pengawasan Unit Tempat Pengelolaan Sampah terpadu Regional

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2010.
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksaan dan pelaporan Unit Tempat Pengelolaan Sampah terpadu Regional
19 hal.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 117 Tahun 2010

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las

Abstrak

Ketenagakerjaan Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi Proses Bisnis

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Gubernur Nomor 160 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta

Download file:

PERGUB NO 117 TAHUN 2010.PDF

Ketenagakerjaan - Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi - Proses Bisnis

2010

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 117, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 121

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 42 Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009, perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 8 Th. 1974 stdd UU No. 43 Th. 1999; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 29 Th. 2007; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 6 Th. 2006 stdd PP No. 8 Th. 2008; PP No. 8 Th. 2006; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 39 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Permendagri No. 13 Th. 2006 stdd Permendagri No. 59 Th. 2007; Permendagri No. 45 Th. 2008; Perda No. 10 Th. 2008; Pergub No. 119 Th. 2009
PERGUB ini mengatur mengenai pembentukan; kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi; eselon; tata kerja; kepegawaian; keuangan; aset; formasi jabatan dan standar peralatan kerja; pelaporan dan akuntabilitas; serta pengawasan PPKKPL

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2010.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Nomor 160 Tahun 2002
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai Jabatan Fungsional PPKKPL; peraturan mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan PPKKPL
19 hal.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 116 Tahun 2010

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Kerja Daerah

Abstrak

Ketenagakerjaan Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi Proses Bisnis

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Gubernur Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tata Organisasl dan Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta

Download file:

PERGUB NO 116 TAHUN 2010.PDF

Ketenagakerjaan - Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi - Proses Bisnis

2010

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 116, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 120

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Kerja Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 42 Organisasi Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009, perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 8 Th./ 1974 stdd UU No. 43 Th. 1999; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 29 Th. 2007; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 6 Th. 2006 stdd PP No. 8 Th. 2008; PP No. 8 Th. 2006; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 39 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Permendagri No. 13 Th. 2006 stdd Permendagri No. 59 Th. 2007; Permendagri No. 45 Th. 2008; Perda No. 10 Th. 2008; Pergub No. 119 Th. 2009
PERGUB ini mengatur mengenai pembentukan kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi; eselon; tata kerja; kepegawaian; keuangan; aset; formasi jabatan dan standar peralatan kerja; pelaporan dan akuntabilitas; serta pengawasan PPKD

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2010.
PERGUB ini mengcabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Nomor 16 Tahun 2002
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai Jabatan Fungsional PPKD; dan peraturan mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan PPKD
19 hal.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Badan Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

APLIKASI MOBILE

MEDIA SOSIAL