Peraturan Bupati (Perbup) NO. 101, BD.2020/NO.101, LL KAB. KAPUAS HULU : 11 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA KECAMATAN BUNUT HULU DENGAN KECAMATAN MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum batas wilayah kerja Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Antara Kecamatan Bunut Hulu dengan Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2005; Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019; Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Kecamatan Mentebah dengan Kecamatan Bunut Hulu pada sub segmen Desa Tanjung dan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dengan Desa Selaup, Desa Nanga Dua dan Desa Batu tiga Kecamatan Bunut Hulu Nomor : 135.4/BA04/SETDA/PEM-A tanggal 5 Agustus tahun 2020
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2020.
8 HALAMAN PERATURAN & 3 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 100 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 100, BD.2020/NO.100, LL KAB. KAPUAS HULU : 13 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA KECAMATAN HULU GURUNG DENGAN KECAMATAN PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum batas wilayah kerja Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Antara Kecamatan Hulu Gurung dengan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2005; Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 15 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 21 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2017
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2020.
9 HALAMAN PERATURAN & 4 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 99 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 99, BD.2020/NO.99, LL KAB. KAPUAS HULU : 7 HAL
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA KECAMATAN BUNUT HULU DENGAN KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum batas wilayah kerja Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Antara Kecamatan Bunut Hulu dengan Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2005
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2020.
6 HALAMAN PERATURAN & 1 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 98 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 98, BD.2020/NO.98, LL KAB. KAPUAS HULU : 9 HAL
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA KECAMATAN BOYAN TANJUNG DENGAN KECAMATAN HULU GURUNG KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum batas wilayah kerja Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Antara Kecamatan Boyan Tanjung dengan Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2005; Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 23 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 61 Tahun 2017
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2020.
7 HALAMAN PERATURAN & 2 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 97 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 97, BD.2020/NO.97, LL KAB. KAPUAS HULU : 10 HAL
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA BIKA HULU KECAMATAN BIKA KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bika Hulu Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA; PETA BATAS WILAYAH; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.
9 HALAMAN PERATURAN & 1 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 96 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 96, BD.2020/NO.96, LL KAB. KAPUAS HULU : 14 HAL
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA NANGA TUBUK KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA; PETA BATAS WILAYAH; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.
12 HALAMAN PERATURAN & 2 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 95 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 95, BD.2020/NO.95, LL KAB. KAPUAS HULU : 15 HAL
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA RANTAU BUMBUN KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Rantau Bumbun_ Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA; PETA BATAS WILAYAH; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.
12 HALAMAN PERATURAN & 3 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 94 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 94, BD.2020/NO.94, LL KAB.KAPUAS HULU : 10 HAL
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA EMPANGAU KECAMATAN BUNUT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Empangau Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA; PETA BATAS WILAYAH; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.
9 HALAMAN PERATURAN & 1 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 93 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 93, BD.2020/NO.93, LL KAB. KAPUAS HULU : 12 HAL
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA ENTIBAB KECAMATAN BUNUT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangPenetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA; PETA BATAS WILAYAH; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.
10 HALAMAN PERATURAN & 2 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 92 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 92, BD.2020/NO.92, LL KAB. KAPUAS HULU: 12 HAL
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA EMPANGAU HILIR KECAMATAN BUNUT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA; PETA BATAS WILAYAH; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.
10 HALAMAN PERATURAN & 2 HALAMAN LAMPIRAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
