Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 33 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2006

Pengelolaan Panas Bumi

Geospasial, Ruang Kebumian

Download :
Perda No.6 Tahun 2006 (1).pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 62 Tahun 2020

Penyelenggaraan Simpul Jaringan Kota Palangka Raya

Geospasial, Ruang Kebumian

Download :
PERWALI Kota Palangka Raya No. 62 Thn 2020.pdf

Abstrak

penyelenggaraan simpul jaringan kota palangka raya

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 62, BD.2020/No.61

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Kota Palangka Raya

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan lnformasi Geospasial Nasional dan untuk memberikan kemudahan dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, pengamanan dan penyebarluasan Data Informasi Geospasial, perlu diatur Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Palangka Raya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan di Kota Palangka Raya;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Informasi Geospasial; 6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional; 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000; 8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; 9. Peraturan Menteri Ekonomi Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan, Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya; 12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.
1. Kelembagaan; 2. Infrastruktur dan Teknologi; 3. Pengelolaan Data; 4. Sumber Daya Manusia; 5. Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha; 6. Persetujuan Penggunaan IG; 7. Insentif; 8. Kerjasama; dan 9. Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
15

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021

Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Geospasial, Ruang Kebumian

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan BIG No. 1 Tahun 2020 tentang Standar Pengumpulan Data Geospasial Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar Skala Besar

Download :
Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 14 Tahun 2021

Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang Informasi Geospasial

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Geospasial, Ruang Kebumian

Download :
Peraturan BIG Nomor 14 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 11 Tahun 2021

Pengusulan Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional

Geospasial, Ruang Kebumian

Download :
Peraturan BIG Nomor 11 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 65 Tahun 2022

Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Empat Lawang

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Geospasial, Ruang Kebumian

Download :
Perbup Empat Lawang No_65 Tahun_2022_.pdf

Abstrak

JARINGAN - INFORMASI - GEOSPASIAL

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD.2022/NO.65

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Empat Lawang

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 1 Tahun 2007; UU Nomor 4 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2015; dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, penyelenggaraan, sistem dan prosedur pengelolaan data spasial, sumber daya, pembiayaan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2022.
13 hlm

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 10 Tahun 2021

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU Geospasial, Ruang Kebumian

Download :
Peraturan BIG Nomor 10 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 46 Tahun 2022

Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Di Kabupaten Sambas

Geospasial, Ruang Kebumian

Download :
Perbup_46_2022 Salinan.pdf

Abstrak

geospasial

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2022/NO.46, LL Kab. Sambas : 10 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Di Kabupaten Sambas

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, dipandang perlu mewujudkan Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Sambas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 ; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 ; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021; Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 30 Tahun 2013
Ketentuan Umum; Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Penyelenggaraan; Kelembagaan; Infrastruktur dan teknologi; Pengelolaan data; Sumber Daya Manusia; Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha; Persetujuan Penggunaan IG; Insentif; Kerjasama; Pembiayaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2022.
10 halaman peraturan

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2021

Penyelenggaraan Atlas

Geospasial, Ruang Kebumian

Download :
Peraturan BIG Nomor 6 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2022

Pencabutan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Konsultasi Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang

Administrasi dan Tata Usaha Negara Geospasial, Ruang Kebumian

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Konsultasi Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang

Download :
Peraturan BIG Nomor 5 Tahun 2022.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2006.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Informasi Geospasial ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.