Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TATA CARA PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT
BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2)
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Tata cara Pemberian Kredit Usaha Rakyat
bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya
Pasal 5 ayat (2)
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia
Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:
a. meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR kepada calon
PMI dan Keluarganya;
b. memberikan bantuan kepada calon PMI dan Keluarganya supaya
terhidar dari jeratan rentenir;
c. meringankan beban biaya calon PMI yang akan berangkat bekerja
ke luar negeri; dan
d. meningkatkan kesejahteraan PMI beserta keluarganya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2019.
-
-
10
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2020
JATUH TEMPO PEMBAYARAN KONTRIBUSI LAYANAN POS UNIVERSAL, BIAYA HAK PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI, KONTRIBUSI KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL, DAN BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN
2020
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 3, BN 2020/ NO456; PERATURAN.GO.ID; 8 HLM
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi Layanan Pos Universal, Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi, Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal, Dan Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran
ABSTRAK:
a. bahwa telah ditetapkan bencana nonalam penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana
nasional;
b. bahwa penetapan bencana nasional sebagaimana
dimaksud dalam huruf a menimbulkan implikasi pada
aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia termasuk
pada sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b diperlukan pengaturan jatuh
tempo pembayaran kontribusi layanan pos universal,
biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi, kontribusi
kewajiban pelayanan universal telekomunikasi, dan biaya
izin penyelenggaraan penyiaran untuk membantu
perusahaan, khususnya UMKM dan UMI bidang pos dan informatika, serta menjaga keberlangsungan hubungan
kerja diantara perusahaan dengan pekerja;
d. bahwa dengan memperhatikan surat Menteri Keuangan
Nomor S-332/MK.02/2020 pada tanggal 29 April 2020
hal Penyampaian Jawaban atas Permohonan Penundaan
Waktu Pembayaran PNBP, telah dinyatakan bahwa
pengaturan jatuh tempo merupakan bagian dari proses
bisnis yang diatur oleh Pimpinan Instansi Pengelola
PNBP;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d perlu
menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika tentang Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi
Layanan Pos Universal, Biaya Hak Penyelenggaraan
Telekomunikasi, Kontribusi Kewajiban Pelayanan
Universal, dan Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 96);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5065);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17
Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas
Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya
Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi
Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service
Obligation (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1444) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan
Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak
Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi
Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service
Obligation (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1676);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4
Tahun 2017 tentang Mekanisme Kontribusi
Penyelenggaraan Layanan Pos Universal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5
Tahun 2018 tentang Pelaporan Perubahan Data
Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan, dan
Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang
Maju dalam Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 791);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Komunikasi dan
Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1041) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
841);
Mengubah :
1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17
Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas
Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya
Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi
Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service
Obligation (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1444) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak
Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi
Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service
Obligation (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1676);
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4
Tahun 2017 tentang Mekanisme Kontribusi
Penyelenggaraan Layanan Pos Universal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163); dan
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5
Tahun 2018 tentang Pelaporan Perubahan Data
Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan, dan
Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang
Maju Dalam Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 791)
CATATAN:
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
Mengubah :
1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17
Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas
Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya
Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi
Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service
Obligation (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1444) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak
Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi
Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service
Obligation (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1676);
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4
Tahun 2017 tentang Mekanisme Kontribusi
Penyelenggaraan Layanan Pos Universal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163); dan
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5
Tahun 2018 tentang Pelaporan Perubahan Data
Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan, dan
Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang
Maju Dalam Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 791)
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, Berita Daerah (BD)
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) FASILITASI PEMBIAYAAN BADAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan berupa Pinjaman Pembiayaan daerah kepada masyarakat pelaku usaha mikro oleh Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016; ; Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No 19 Tahun 2016; Peraturan Walikota Payakumbuh No 11 Tahun 2013; Peraturan Walikota Payakumbuh No 112 Tahun 2016; Peraturan Walikota Payakumbuh No 106 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini berisi 4 Pasal
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2017.
7 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.02/2020
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Penetapan Tarif Nol Rupiah atas Layanan Permohonan Perubahan Hal yang Tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2020.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14/PMK.08/2012
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perkiraan Defisit Yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Dan Tambahan Pembiayaan Defisit Yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58/PMK.06/2020
Bea Cukai, Ekspor-Impor, KepabeananFidusia dan Lembaga Pembiayaan
Status Peraturan
Mencabut :
PMK No. 2/PMK.06/2017tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PMK No. 105/PMK.06/2017tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PMK No. 143/PMK.06/2014tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PMK No. 161/PMK.010/2010tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
ABSTRAK:
bahwa untuk menyikapi perkembangan proses bisnis dan melaksanakan kebijakan dasar pembiayaan ekspor nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional,serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); UU No. 2 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 2, TLN No. 4957); PP No. 43 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 117); Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745);
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Ketentuan mengenai Pembinaan dan Pengawasan LPEI. Pembinaan meliputi namun tidak terbatas pada aspek tata Kelola dan aspek operasional. Pengawasan meliputi namun tidak terbatas pada kinerja LPEI, penyelenggaraan tata kelola LPEI, dan kesesuaian kegiatan LPEI dengan RKAT dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Diatur pula ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan direktur, pedoman penyusunan RJP dan RKAT, pelaksanaan pembiayaan, penjaminan, asuransi ekspor, atau kegiatan lain dalam rangka mendukung ekspor, penugasan khusus, pengelolaan sumber pendanaan dan penempatan dana, kegiatan operasional, Penerapan Prinsip Kehatihatian, penyampaian laporan kepada Menteri, Pengukuran dan Penilaian Kinerja, sanksi, kewajiban LPEI dalam memelihara rasio kecukupan modal, dan proses penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Direktur.
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.010/2010; dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.06/2017,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
-
28 HLM, Lampiran halaman 26-28.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 8 Tahun 2023
STANDAR - BIAYA - UMUM - DESA - DI - KABUPATEN - BATU - BARA - TAHUN - ANGGARAN - 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, khususnya pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2023, Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 41 Tahun 2018, Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 27 Tahun 2019, Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 4 Tahun 2021, dan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 110 Tahun 2022.
KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, dan KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 45 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
