Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah lebih
efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan
akuntabel, perlu mengatur Kode Etik Penyelenggara
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
menyusun dan menerapkan kode etik di lingkungan Unit
Kerja Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan oleh Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi kewajiban, larangan, Majelis Pertimbangan Kode Etik dan prosedur kerja penegakan Kode Etik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2024.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Rembang dicabut.
9 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan norma dan etika dalam memberikan pelayanan kepada masayarakat dan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembinaan jiwa korps Aparatur Sipil Negara perlu disusun kode etik bagi Aparatur Sipil Negara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; PP Nomor 49 Tahun 2018; PP Nomor 94 Tahun 2021; Perda Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2022
Dalam perbup ini diatur mengenai kode etik aparatur sipil negara, dengan ruang lingkup meliputi maksud dan tujuan, prinsip dasar dan pedoman perilaku, kode etik ASN, Majelis Kode Etik, Tata cara penanganan pelanggaran kode etik, Pengadu, teradu dan saksi, Pemeriksaan dalam sidang Majelis Kode Etik, Putusan, dan Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2024.
Peraturan Bupati Kab. Lombok Tengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara
28 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 380 Tahun 2023
PERBUP Kab. Karawang No. 70 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah
NILAI - DASAR - KODE - ETIK - DAN - KODE - PERILAKU - APARATUR - SIPIL - NEGARA
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 145, BD 2023/145
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Peraturan Kepala BKN No. 6 Tahun 2022; Perda Kab. Garut No. 6 Tahun 2016; Perda Kab. Garut No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Garut No. 10 Tahun 2021; Perbup Garut No. 27 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perbup Garut No. 228 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara yang meliputi Ketentuan Umum, Prinsip, Penetapkan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku, Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku, Majelis Kode Etik, Pemeriksaan, Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Sanksi Pelanggaran Kode Etik, Sanksi Pelanggaran Kode Etik, Rehabilitasi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2023.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 87 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 87, BD Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 87
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum serta optimalisasi penerapan dan penegakan Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa diperlukan pengaturan dalam pelaksanaannya;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Pasal 22 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kode Etik Penyelenggara Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
Dasar Hukum:
UU Nomor 69 Tahun 1958;
UU Nomor 28 Tahun 1999;
UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 6 UU Tahun 2023;
UU Nomor 20 Tahun 2023;
PP Nomor 94 Tahun 2021;
PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020;
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021;
Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021.
Ruang lingkup Peraturan Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
a. PA;
b KPA;
c. PPK;
d. Pejabat Struktural pada UKPBJ;
e. Pokja Pemilihan;
f. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
g. Pejabat Pengadaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 62 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang profesional, penuh integritas, transparan, terbuka, bersaing, adil, akuntabel, dan senantiasa menjaga citra, martabat, dan kehormatan institusi. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021
1. Ketentuan Umum; 2. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa; 3. Kode Etik; 4. Majelis Pertimbangan Kode Etik; 5. Pemeriksaan dan Keputusan; 6. Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik; 7. Sanksi; 8. Pembiayaan; 9. Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2023.
Peraturan Bupati Paser No. 57 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rote Ndao Nomor 58 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 058
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan menjaga martabat serta kehormatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab diperlukan pedoman dalam bersikap dan berperilaku;
b. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pernerintah Nornor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Nilai Dasar Bagi ASN; Bab 3. Kode Etik dan Kode Perilaku; Bab 4. Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku; Bab 5. Hak dan kewajiban Terlapor, Pelapor dan Saksi; Bab 6. Sanksi Moral; Bab 7. Rehabilitasi; Bab 8. Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi; Bab 9. Pemantauan; Bab 10. Kode Etik dan Kode Perilaku Perangkat Daerah; Bab 11. Pembiayaan; Bab 12. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023.
16 halaman; 7 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 57 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara
yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta
memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan
peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nilai-Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, Tata Cara Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku, Sanksi Moral dan Tindakan Administratif, Rehabilitasi dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2023.
Peraturan Bupati Batang Nomor 75 Tahun 2021 dicabut.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 50 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 50, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 645
Peraturan Bupati (Perbup) tentang KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan Halmahera Tengah Maju, Sejahtera berlandaskan Falsafah Fagogoru, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional dan bertanggungjawab,
netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas tata pemerintahan yang baik (good governance); b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990; 2. Undang-Undang - Nomor 28 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; 12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2020.
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023.
27 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 48 Tahun 2023
PERBUP Kab. Wakatobi No. 27 Tahun 2018 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik dan Pelayanan Hukum dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang /Jasa
ABSTRAK:
a. bahwa pengadaan barang/jasa mempunyai peran
penting dalam rangka menunjang peningkatan
pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan
serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa untuk meningkatkan profesionalitas
Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa dan
kelancaraan pengadaan barang/jasa, diperlukan
pedoman mengenai etika yang harus ditaati oleh
Penyelenggara Pengadaan Barang/ Jasa dan jaminan
pelayanan hukum bagi Penyelenggara Pengadaan
Barang/ Jasa;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat
(1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit
Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
serta ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk
Kode Etik Pelaksanaan Tugas Penyelenggara
Pengadaan Barang/Jasa;
d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1)
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan Pemerintah
Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada
Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa dalam
menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan
Barang/ Jasa;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf
d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode
Etik dan Pelayanan Hukum dalam Penyelenggaraan
Pengadaan Barang/ Jasa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021
tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Serita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511); 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 49 Tahun 2022
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2022 Nomor 49);
BAB I
KETENTUAN UMUM BAB II
PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG / JASA
BAB III
NILAI DASAR, PRINSIP, DAN ETIKA BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB V
MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK BAB VI
PENEGAKAN KODE ETIK
BAB VII
PELAYANAN HUKUM
BAB VIII
PENDANAAN BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2023.
15 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
