kODE - ETIK - PEGAWAI - BAGIAN - PENGADAAN - BARANG - DAN - JASA - SEKRETARIAT - DAERAH - KABUPATEN - CIREBON
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 156, BD 2021/NO.156
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Etik Pegawai Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekertariat Daerah Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 dan Pasal 22 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 10 Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 112 Tahun 2018; Peraturan LKPB/JP No. 10 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Kode Etik Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon yang meliputi Ketentuan Umum, Nilai Dasar dan Tujuan, Prinsip dan Etika Pengadaan, Majelis Etik, Penegakan Sanksi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 119 Tahun 2021
PERBUP Kab. Kapuas Hulu No. 53 Tahun 2019 tentang KODE ETIK PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelola pengadaan barang/jasa yang efektif, efesien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel serta menerapkan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa yang baik, perlu mengatur Kode Etik Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai dasar dalam menjalankan tugas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelengara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Barang/Jasa;
Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
1. Ketentuan Umum
2. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa
3. Kode Etik
4. Majelis Pertimbangan Kode Etik
5. Pemeriksaan Keputusan
6. Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik
7. Pembiayaan
8. Ketentuan Lain-Lain
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2019
21
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 119 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembinaan Disiplin Dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang
handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara
pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan
yang baik (good governance), maka Aparatur Sipil Negara
dituntut untuk bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan
akuntabel dalam melaksanakan tugas;
bahwa pembinaan disiplin dan kode etik terhadap ASN di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu dilakukan
secara terus menerus dan berkesinambungan, serta
menindaklanjuti setiap pelanggaran disiplin dengan memberikan
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Cilacap tentang Pembinaan Disiplin dan Kode Etik Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Pembinaan Disiplin Dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
yang meliputi
kewajiban dan larangan, kode etik, jenis disiplin, mekanisme pengisian daftar hadir, pelanggaran dan sanksi, pengawasan dan pembinaan dan tata cara panjatuhan hukuman disiplin.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2021.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 96 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49
Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu disusun
pedoman pelaksanaan etika pelayanan bagi aparatur di
lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten
Balangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Balangan tentang Kode Etik Pelayanan Publik
pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten
Balangan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor Nomor 2 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Balangan Provinsi Kalimantan Selatan tentang Kode Etik Pelayanan Publik Pada Dinas Penamaan Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan berisi tentang: Ketentuan Umum; Tujuan Prinsip; Kode Etik Pelayanan Publik; Majelis Kode Etik; Mekanisme Penegakan Kode Etik; Sanksi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2021.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 85 Tahun 2021
KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Timur
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah perlu mengatur etika
pelayanan oleh aparatur di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Lampung Timur
UU No.12 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.42 Tahun 2004, PP No.96 Tahun 2012, PP No.6 Tahun 2021, Permendagri No.138 Tahun 2017, Permendagri No.25 Tahun 2021, PERBUP No.72 Tahun 2016, PERBUP No.43 Tahun
2018,
Peraturan Bupati Tentang Kode Etik Pelayanan
Publik Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terapadu Satu Pintu Kabupaten
Lampung Timur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Halaman 12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 78 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik di Lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan
Kabupaten/Kota, telah diatur Peraturan Bupati
Semarang Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kode Etik
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah; bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan
perkembangan yang ada sehingga perlu untuk ditinjau
kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik di
Lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 10 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Prinsip dan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa
Bab III Majelis Pertimbangan Kode Etik
Bab IV Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik
Bab V Penanganan Pelanggaran Kode Etik
Bab VI Tata Cara Pemanggilan dan Pemeriksaan Terlapor
Bab VII Putusan
Bab VIII Penjatuhan Sanksi
Bab IX Pendanaan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2021.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 61 Tahun 2018 dicabut.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 76 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD Tahun 2021 No. 77
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pengadaan
barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas secara transparan dan akuntabel
diperlukan Kelompok Kerja dan Aparatur Sipil Negara
yang diberi tugas menyelenggarakan Pengadaan
Barang/Jasa yang bersih, berwibawa, profesional dan
bertanggung jawab serta memiliki integritas tinggi dan
menjunjung prinsip prinsip pelaksanaan tugas
pemerintahan yang baik. Untuk penyesuaian pengaturan tentang sanksi
pada Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Kode Etik Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Kabupaten Banyumas agar selaras dengan pengaturan
tentang sanksi sebagaimana di atur pada Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 44 tahun 2017 Tentang
Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka dipandang
perlu untuk merubah pasal 18 yang mengatur tentang
sanksi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2018 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pasal 18 mengatur sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa, termasuk sanksi moral dan administratif. Sanksi moral dapat berupa permohonan maaf lisan, tertulis, atau pernyataan penyesalan, diberikan berdasarkan rekomendasi Majelis Pertimbangan Kode Etik, dan dapat dilaksanakan secara terbuka atau tertutup, termasuk pada forum pertemuan resmi pegawai ASN, upacara bendera, atau ditempel pada papan pengumuman. Pelanggar yang tidak melakukan perubahan setelah dikenakan sanksi moral dapat dikenakan sanksi administratif sesuai perundang-undangan di bidang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
Peraturan Bupati Banyumas No. 14 tahun 2020 Tenatng Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Banyumas Diubah
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 74 Tahun 2021
ETIKA - PELAYANAN - DINAS - PENANAMAN - MODAL - PELAYANAN - TERPADU - SATU - PINTU
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD.2021/No 74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Etika Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peratura ini adalah : Melaksanakan ketentuan pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelengaraan pelayanan terpadu satu pintu Daerah,perlu disusun pedoman pelaksanaan etika pelayanan bagi aparatur di lingkungan dinas penanaman Modal dan Pelayanan bagi aparatur di lingkungan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002;UU No 25 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 72 Tahun 2019;Permendagri No 138 Tahun 2017;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No 3 Tahun 2020;Perda No 2 Tahun 2020;Perbup No 191 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No 148 Tahun 2018
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Etika Pelayanan ,Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 74 Tahun 2021
PERBUP Kab. Subang No. 106 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan Dan Pelaksana Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Subang
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD Tahun 2021 No.74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan Dan Pelaksana Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Subang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 62 Tahun 2021
kode - etik - pegawai - dalam - penyelenggaraan - pelayanan - perizinan - dan - non - perizinan - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - bekasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD 2021/No.62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 49 Permendagri No. 138 Tahun 2017 Dan agar penerapan etika pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan dengan baik maka perlu menetapkan Perbup tentang Kode Etik Pegawai Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemkab Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 138 Tahun 2017; Kepmendagri No. 132.32-4881 Tahun 2021; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Landasan Dan Ruang Lingkup, Etika Pelayanan, Pelayanan Publik Dan Penyelenggara Pelayanan, Majelis Kode Etik, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2021.
11 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
