PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 133 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2022
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

COVID-19 / Corona Protokoler

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERBUP Kab. Barito Selatan No. 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2022
Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Protokoler

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2011
Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Protokoler

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik indonesia Nomor 01/DPR RI/IV/2007-2008 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan PerwakiIan Rakyat Republik Indonesia
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2018
Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib

Protokoler

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib
Mengubah :
  1. Peraturan DPR No. 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
  2. Peraturan DPR No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
  3. Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2007
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah Protokoler

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERDA Kab. Sragen No. 22 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen
  2. PERDA Kab. Sragen No. 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.
Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 2 Tahun 2019
Tata Tertib

Protokoler

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan DPD Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Tertib
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2005
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi

Kebijakan Pemerintah Protokoler

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2007
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Protokoler

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERDA Kab. Majalengka No. 13 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka
  2. PERDA Kab. Majalengka No. 34 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan