Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.626 peraturan dalam 0,004 detik

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

• Berlaku mulai 62 tahun yang lalu

Perusahaan Daerah

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Download file:

UU Nomor 5 Tahun 1962.pdf

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 5 Tahun 1962

• Berlaku mulai 62 tahun yang lalu

Perusahaan Daerah

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

Perpu Nomor 5 Tahun 1962.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Badan Usaha Milik Daerah

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

PP Nomor 54 Tahun 2017.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

PP No. 35 th 1999.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

PP No. 4 th 1999.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 14 Tahun 1983

• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu

Penarikan Kembali Enam Unit Pabrik Dari Perusahaan Daerah Sandang Jawa Tengah

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

Keppres No 14 TH 1983.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 59 Tahun 1970

• Berlaku mulai 54 tahun yang lalu

Penjerahan Pabrik Mesin Dan Konstruksi P.T. Kalimas Di Surabaja Kepada Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Timur

Abstrak

BUMN BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download file:

Kepres No.59 Tahun 1970.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 178 Tahun 1965

• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu

Perusahaan Daerah Dan Badan/Lembaga Yang Mengurus Perusahaan Daerah Lingkungan Departemen Dalam Negeri

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

Keppres No 178 Tahun 1965.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1978

• Berlaku mulai 46 tahun yang lalu

Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD)

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Desa Koperasi, UMKM Badan Usaha Milik Desa

Status Peraturan

Mencabut sebagian

Inpres No. 4 Tahun 1973 tentang Unit Desa
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1973 beserta Lampirannya dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali ketentuan-ketentuan tentang pemberian catur sarana yang pelaksanaannya secara bertahap disesuaikan dengan pelaksanaan pola dan pengembangan BUUD/KUD sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden ini

Download file:

Inpres Nomor 2 Tahun 1978.pdf

Badan Usaha - Unit Desa - Koperasi Unit Desa - BUUD/KUD

1978

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 2, jdih.setkab.go.id: 6 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD)

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan nasional untuk peningkatan produksi, penciptaan kesempatan kerja, dan pembagian pendapatan yang adil dan merata, perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan peranan dan tanggungjawab masyarakat pedesaan agar mampu mengurusi diri sendiri dan berpartisipasi secara nyata dalam pembangunan desa atas dasar swadaya gotong-royong serta dapat memetik dan menikmati hasil pembangunan guna peningkatan taraf hidupnya.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1973; UU Nomor 12 Tahun 1967; dan UU Nomor 5 Tahun 1974.
Instruksi ini untuk mengembangkan dan membina Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 1978.
Dengan berlakunya Instruksi Presiden ini, maka Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1973 beserta Lampirannya dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali ketentuan-ketentuan tentang pemberian catur sarana yang pelaksanaannya secara bertahap disesuaikan dengan pelaksanaan pola dan pengembangan BUUD/KUD sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden ini.
Lampiran file: 6 hlm.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERDA Prov. DIY No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD dan PT Asuransi Bangun Askrida
PERDA Prov. DIY No. 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida

Download file:

perda diy nomor 7 tahun 2024.pdf

Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2024/NO.7

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida

ABSTRAK:

a. bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu badan usaha milik daerah memiliki peran dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan peningkatan pelayanan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Kriteria Bank Umum berdasarkan Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 2, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tercantum dalam Akta Nomor 02 tanggal 4 Maret 2024 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menyetujui perubahan anggaran dasar terkait perubahan modal dasar perseroan; c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018;
Materi Pokok: mengatur mengenai besaran nilai, tahapan pemenuhan, dan realisasi penyertaan modal

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2024.
Jumlah Halaman: 8 HLM; Penjelasan: 6 HLM.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 1962.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1983.