Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

Menemukan 11.923 peraturan dalam 0,038 detik

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024-2039

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA... TAHUN 2024-2039.pdf

rencana induk pembangunan

2024

Qanun NO. 8, BD.2024/NO.8

Qanun tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024-2039

ABSTRAK:

- Bahwa potensi kepariwisataan Kabupaten Aceh Jaya harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan segi-segi finansial saja, melainkan juga segi-segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup serta ketenteraman dan ketertiban; - Bahwa dalam rangka pembangunan pariwisata yang tersebar di seluruh wilayah daya tarik wisata serta menjaga kelestarian lingkungan hidup; - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menyatakan bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah (Qanun); - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024-2039;
- Dasar hukum peraturan Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 4 Tahun 2002; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 10 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 50 Tahun 2011; Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012; Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2022; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2024; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019;
- Dalam Peraturan Qanun ini mengatur perubahan diantaranya : • BAB I : Pasal 1 • BAB II : Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 • BAB III : Pasal 5 • BAB IV : Pasal 6 • BAB V : Pasal 7, Pasal 8 • BAB VI : Pasal 9, Pasal 10 • BAB VII : Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 • BAB VIII : Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 • BAB IX : Pasal 40, Pasal 41 • BAB X : Pasal 42 • BAB XI : Pasal 43, Pasal 44 • BAB XII : Pasal 45 • BAB XIII : Pasal 46, Pasal 47 • BAB XIV : Pasal 48

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
75 Halaman

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA...NTAHAN KABUPATEN.pdf

PARTISIPASI MASYARAKAT

2024

Qanun NO. 7, BD.2024/NO.7

Qanun tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang; - Bahwa dalam rangka mewujudkan kebijakan daerah yang partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah, dibutuhkan pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah agar dapat terlaksana secara terarah, terpadu dan berkelanjutan; - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 4 Tahun 2002; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 45 Tahun 2017;
- Dalam Peraturan Qanun ini mengatur Peraturan Qanun Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten diantaranya : • BAB I : Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 • BAB II : Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 • BAB III : Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 • BAB IV : Pasal 18 • BAB V : Pasal 19 • BAB VI : Pasal 20 • BAB VII : Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 • BAB VIII : Pasal 24 • BAB IX : Pasal 25, Pasal 26 • BAB X : Pasal 27 • BAB XI : Pasal 28 • BAB XII : Pasal 29

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
15 Halaman

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Penanggulangan Bencana

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA...GULANGAN BENCANA.pdf

BENCANA

2024

Qanun NO. 5, BD.2024/NO.5

Qanun tentang Penanggulangan Bencana

ABSTRAK:

- Bahwa secara geografis, geologis, klimatologis, dan hidrologis Kabupaten Aceh Jaya merupakan daerah rawan bencana, baik yang disebabkan oleh alam, non alam maupun perbuatan manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, korban jiwa, dampak psikologis, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai; - Bahwa untuk mengurangi risiko bencana baik pada tahap pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di Kabupaten; - Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 huruf a UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Penanggulangan Bencana;
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 4 Tahun 2002; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 24 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 21 Tahun 2008; PP Nomor 22 Tahun 2008; Perpres Nomor 17 Tahun 2018; Perpres Nomor 1 Tahun 2019;
- Dalam Peraturan Qanun ini mengatur Peraturan Qanun Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Jaya diantaranya : • BAB I : Pasal 1 • BAB II : Pasal 2, Pasal 3 • BAB III : Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 • BAB IV : Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 • BAB V : Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 • BAB VI : Pasal 23, Pasal 24, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 • BAB VII : Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 • BAB VIII : Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89 • BAB IX : Pasal 90, Pasal 91 • BAB X : Pasal 92 • BAB XI : Pasal 93, Pasal 94

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
39 Halaman

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup 4 Tahun 2024.pdf

Pajak-dan-retribusi-kabupaten

2024

Qanun NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 Nomor 4

Qanun tentang Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu mengatur pembagian dan penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi setiap Kampung dalam Kabupaten Aceh Tamiang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176); 3.. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 ten tang Kewenangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409); 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 12. Qanun Kabupaten Aceh Tamjang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15); 13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 55); 14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 Nomor 1); 15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kampung berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung (Serita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 Nomor 32); 16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Serita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 Nomor 33); 17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 (Serita Daerah Kabupaten Tahun 2024 Nomor l);
Peraturan ini berisikan 6 BAB dan 12 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Maksud dan Tujuan, BAB III tentang Tata Cara Pembagian, BAB IV tentang Penyaluran, BAB V tentang Perencanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan, BAB VI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2024.
15

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Jaya

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download file:

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA...PATEN ACEH JAYA .pdf

majelis adat

2024

Qanun NO. 4, BD.2024/NO.4

Qanun tentang Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Jaya

ABSTRAK:

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 3 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh, dipandang perlu untuk membentuk Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Jaya; - Bahwa Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Jaya tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan faktual perkembangan peraturan perundang-undangan tentang keistimewaan dan kekhususan Aceh sehingga perlu diganti; - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Jaya;
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 4 Tahun 2002; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016;
- Dalam Peraturan Qanun ini mengatur Peraturan Qanun Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Jaya diantaranya : • BAB I : Pasal 1, Pasal 2 • BAB II : Pasal 3 • BAB III : Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 • BAB IV : Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 • BAB V : Pasal 25, Pasal 26 • BAB VI : Pasal 27 • BAB VII : Pasal 28 • BAB VIII : Pasal 29

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
12 Halaman

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2025

Abstrak

APBD

Download file:

Qanun kab aceh besar nomor 3 tahun 2024.pdf

APBK

2024

Qanun NO. 3, BD.2024/NO.1

Qanun tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2025

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 11 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 1 1 2 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati Aceh Besar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 900.1.12/ 1372/2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2025; - Bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2025 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2025.
- Dasar hukum peraturan Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 1 1 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 6 Tahun 2024; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 35 Tahun 2023; PP Nomor 37 Tahun 2023; PP Nomor 1 Tahun 2024; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Perpres Nomor 33 Tahun 2020; Permendagri Nomor 52 Tahun 2012; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 15 Tahun 2024; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017;
- Dalam Peraturan Qanun ini mengatur Peraturan Qanun Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2025 diantaranya : Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19;

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
15 Halaman

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi / Komite / Badan / Dewan / Staf Khusus / Tim / Panitia

Download file:

Qanun kab aceh besar nomor 2 tahun 2024.pdf

APBK

2024

Qanun NO. 2, BD.2024/NO.2

Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) untuk memperoleh persetujuan Bersama; - Bahwa Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBK serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRK pada tanggal 2024; - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2024.
- Dasar hukum peraturan Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 1 1 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 6 Tahun 2024; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 35 Tahun 2023; PP Nomor 37 Tahun 2023; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Perpres Nomor 33 Tahun 2020; Permendagri Nomor 52 Tahun 2012; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 1 5 Tahun 2023; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017;
- Dalam Peraturan Qanun ini mengatur Peraturan Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2024 diantaranya : Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12;

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2024.
13 Halaman

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pajak Kota dan Retribusi Kota

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Qanun Banda Aceh No 1 Tahun 2024.pdf

Lampiran Qanun Banda Aceh No 1 Tahun 2024.pdf

PAJAK DAERAH - RETRIBUSI

2024

Qanun NO. 1, LD.2024/NO.1

Qanun tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota

ABSTRAK:

bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah; bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 8 (drt) Tahun 1956; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 5 Tahun 1983; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 16 Tahun 2021; PP Nomor 34 Tahun 2021; PP Nomor 4 Tahun 2023; PP Nomor 35 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 104 pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pajak, BAB III Retribusi, BAB IV Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas Pokok Pajak/Retribusi, BAB V Sanksi Administratif, BAB VI Ketentuan Pidana, BAB VII Penyidikan, BAB VIII Ketentuan Peralihan, BAB IX Ketentuan Penutup,

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2024.
43 Hlm, Lampiran: 67 Hlm

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Qanun aceh tengah no 1 2024.pdf

PAJAK

2024

Qanun NO. 1, BD.2024/NO.122.

Qanun tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten

ABSTRAK:

Bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah; - Bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapka dalam 1 (satu) Peraturan Daerah; - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;
- Dasar Hukum Peraturan Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 4 Tahun 1974; UU Nomor 41 Tahun 2003; UU Nomor 6 Tahun 1983; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 16 Tahun 2021; PP Nomor 34 Tahun 2021; PP Nomor 4 Tahun 2023; PPP Nomor 35 Tahun 2023;
- Dalam Peraturan Qanun ini mengatur Qanun kabupaten aceh tengah nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten diantaranya : • BAB I Pasal 1, Pasal 2; • BAB II Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60; • BAB III Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139; • BAB IV Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150; • BAB V Pasal 151; • BAB VI Pasal 152, Pasal 153; • BAB VII Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158; • BAB VIII Pasal 159; • BAB IX Pasal 160; • BAB XI Pasal 161, Pasal 162;

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2024.
114

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan persampahan
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2Ol1 tentang Pajak Sarang Burung Walet
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2O11 tentang Pajak Hiburan
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau pertokoan
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Tempat Pelelangan
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi lzin Trayek
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2O12 teotang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2O13 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun2011 tentang Pajak Restoran
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2O14 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor g Tahun 2OI2 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2O15 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2O12 tentang Retribusi pelayanan pasar
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Parkir

Download file:

Qanun_Nomor_1_Tahun_2024.pdf

paJAK-DAN-RETRIBUSI

2024

Qanun NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 1

Qanun tentang PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 286 ayat (1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk eanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undalg-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O2 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 6. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO6 tentang pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6857) 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OLg tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2O2l tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 26, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
Peraturan ini berisikan 11 Bab dan 124 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Pajak Kabupaten, BAB III tentang Retribusi Kabupaten, BAB IV tentang Peninjauan Tarif dan Pemungutan Pajak dan Retribusi, BAB V tentang Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan, atau Penundaan Atas Pokok Pajak atau Retribusi, BAB VI tentang Penetapan Target dan Insentif Kabupaten, BAB VII tentang Kerahasiaan Data Wajib Pajak, BAB VIII tentang Penyidikan, BAB IX tentang Ketentuan Pidana, BAB X tentang Ketentuan Peralihan dan BAB XI tentang Ketentuan Penutup

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2024.
1. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan persampahan 3. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan 4. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2Ol1 tentang Pajak Sarang Burung Walet 5. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2O11 tentang Pajak Hiburan 6. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah 7. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel 8. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame 9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum 11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal 12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan 13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau pertokoan 14.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus 15.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Tempat Pelelangan 16.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi lzin Trayek 17.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2OL2 teotang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 18.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2O13 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan 19. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan 20.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara 21.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun2011 tentang Pajak Restoran 22.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2O14 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor g Tahun 2OI2 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 23. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2O15 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2O12 tentang Retribusi pelayanan pasar 24. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 20tZ tentang Pajah Parkir
155

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Badan Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

APLIKASI MOBILE

MEDIA SOSIAL