PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.727 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 9 Tahun 2008
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2008
Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Keberlangsungan Politeknik Muara Teweh

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2008
Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Landak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 10 Tahun 2008
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Parigi Moutong

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 17 Tahun 2008
Retribusi Izin Pemakaian Tempat Dalam Pasar

Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2008
Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/4/2008 Tahun 2008
Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar pada jaringan Tetap Lokal

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Standar/Pedoman

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenkominfo No. 24 Tahun 2012 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar pada Jaringan Tetap Lokal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan