Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.454 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2005

Retribusi Izin Usaha Pariwisata

Pariwisata dan Kebudayaan Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 tahun 1991
Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 tahun 1993
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 1993
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 1993

Download :
1776032217-perda-11-tahun-2005-retribusi-izin-usaha-pariwisata.pdf

Abstrak

RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2005/No.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan perkembangan pariwisata dalam menunjang pembangunan daerah diperlukan keterpaduan peranan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam penyelenggaraan usaha pariwisata; bahwa untuk meningkatkan ketertiban dalam penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur perizinannya; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka untuk pelaksanaan pemberian izin usaha pariwisata serta penarikan retribusinya, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kep 012/MKP/IV/2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, usaha pariwisata, ketentuan perizinan, jangka waktu berlakunya izin dan daftar ulang, balik nama dan penggantian izin usaha, kewajiban dan larangan, peringatan tertulis dan pencabutan izin, nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi daerah, masa retribusi dan saat retribusi terutang, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, sanksi administrasi, tata cara penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah, kadaluwarsa penagihan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan pidana, penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 1993, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 1993, Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 tahun 1993, Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 tahun 1991 dicabut.
18 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2005

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2005

APBD

Download :
999991490-perda-2-tahun-2005-apbd.pdf

Abstrak

apbd

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2005/No.8 Seri A Nomor 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2005

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan strategi dan prioritas serta arah dan kebijakan umum, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2005; bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2005 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 tahun 2004; Undang-undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 8 tahun 2002;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD TA 2005 dan lampirannya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2005.
4 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2005

Pembentukan Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Desa Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
1699394413-perda-6-tahun-2005-pembentukan-desa-adipuro.pdf

Abstrak

DESA ADIPURO - pembentukan

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2005/No.`7 Seri D Nomor 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik

ABSTRAK:

bahwa Desa Persiapan Prampelan Kecamatan Kaliangkrik telah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Desa definitif sebagaimana diatur pada Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2001;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan desa, batas, luas, jumlah penduduk dan dusun-dusun yang dibentuk, pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2005.
5 hal

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Dana Perimbangan

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah

Download :
PP NO 55 TH 2005.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2005.