Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1996/1997
ABSTRAK:
bahwa sisa perhitungan APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang TA 1996/1997 perlu ditetapkan dengan Perda;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1974; UU no 12 Tahun 1985; PP No 5 Tahun 1975; PP No 6 Tahun 1975; PP No 45 Tahun 1992; Keppres No 22 Tahun 1984; Permendagri No 11 Tahun 1975; Permendagri No 8 Tahun 1978; Permendagri No 4 Tahun 1979; Permendagri No 1 Tahun 1980; Permendagri No 4 Tahun 1985; Permendagri No 2 Tahun 1994; Kepmendagri No 900-009 tahun 1980; Kepmendagri No 570 - 360 tahun 1981; Kepmendagri No 94 Tahun 1981; Kepmendagri No 51 Tahun 1981; Kepmendagri No 903 - 1316 tahun 1985; Kepmendagri No 903 - 259 tahun 1986; Kepmendagri No 963 - 379 tahun 1987; Kepmendagri No 903 - 056 tahun 1988; kepmendagri No 903 - 507 tahun 1988; Kepmendagri No 102 tahun 1981; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng No 903/535/1996; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng No 903/188/1997; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang No 3 Tahun 1996; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang no 10 Tahun 1996;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang jumlah penerimaan dan pengeluaran perhitungan APBD TA 1996/1997 dan lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1997.
11 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 1997
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung No. 5 Tahun 1987 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Pusat kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Tahun 1998 No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung No. 5 Tahun 1987 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Pusat kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II T emanggung Nomor
6 T ahun 1987 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang telah diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor
12 T ahun 1995 ten tang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II T emanggung Nomor 5 T ahun 1987 tentang Pelayanan
Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten
Daerah Tingkat II T emanggung, dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan
kesehatan, salah satu pasalnya perlu ditinjau kembali. Untuk maksud tersebut, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah
Perubahan.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1987
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa T engah Nomor 188.3/384/1987 tanggal 21 Desember 1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II T emanggung tahun 1988 Nomor 1 yang telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 12 T ahun 1995 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Temanggung Nomor 5 T ahun 1987 tentang Pelayanan Kesehatan pad a Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II T emanggung yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/415/1996 tanggal 17 Januari 1996 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Temanggung tahun 1996 Nomor 12.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 1998.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung No. 5 Tahun 1987 Tentang Pelayanan Kesehatan pada pusan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Diubah
3 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 1997
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata
Tingkat II, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali
organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah
Tingkat II Rembang; bahwa dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061 /3605/SJ tanggal 21 Oktober 1994 telah ditetapkan pola Organisasi
Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
dengan Pola Minimal: bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 3 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan maksud
Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas yang
pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Rembang;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992; Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 97 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1993; Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 49 Tahun 1993;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi, tata kerja, ketentuan kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 1998.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1987 dicabut.
13 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 1997
perda - Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1996/1997
1997
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.1997/No.19
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1996/1997
ABSTRAK:
bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Kebumen Tahun Anggaran 19913/1997 tertanggal 31 Maret 1997 yang dibuat oleh
Kepala Daerah, perlu di tetapkan dengan
Peraturan Daerah
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975; Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978; Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 -099 Tahun 1980; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 -360 Tahun 1981; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 -893; Keputuaan Menteri Dalam Nomor 94 Tahun - 1984; Keputuaan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -1316; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -1319 Tahun 1985; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -269 Tahun 1986;Keputuaan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 379 Tahun 1987; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -056 Tahun 1988; Keputuaan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988; Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/344/1996; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor : 02/KPTS/DPRD/1992
Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1996/1997
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 1997.
27 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 1997
a. bahwa dalam rangka usaha pemeliharaan jalan-jalan
untuk menunjang ketertiban kelancaran dan keamanaan lalu-lintas di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar dipandang perlu diatur ketentuan
mengenai penggalian jalan;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang~undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990.
Peraturan ini mengatur segala kegiatan melubangi bagian suatu prasarana perhubungan darat
dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya
yang diperuntukan bagi lalu lintas dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 1997.
5 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 1997
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH ANGSO PUTIH
ABSTRAK:
Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, memanfaatkan potensi dan peluang yang ada, dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah.
Pembentukan Perusahaan Daerah, di samping membuka kesempatan kerja, juga diharapkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 5 Tahun 1967; UU No. 11 Tahun 1967; UU No. 5 Tahun 1974; UU No. 14 Tahun 1992; PP No. 44 Tahun 1951; PP No. 64 Tahun 1957; PP No. 32 Tahun 1969; PP No. 21 Tahun 1970; PP No. 33 Tahun 1970; PP No. 22 Tahun 1975; PP No. 27 Tahun 1980; PP No. 28 Tahun 1985; PP No. 37 Tahun 1986; PP No. 22 Tahun 1990; Permendagri No. 3 Tahun 1990; Permendagri No. 4 Tahun 1990; Permendagri No. 3 Tahun 1986; Kepmendagri No. 84 Tahun 1993.
Perda ini mengatur mengenai Pembentukan Perusahaan Daerah Angso Putih, meliputi: Nama, Kedudukan Hukum, Tujuan, dan Lapangan Usaha; Modal; Pengurus; Pensiun dan Tunjangan Hari Tua; Rencana Kerja dan Anggaran; Tahun Buku dan Perhitungan; Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih; Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi; Pembinaan; Pembubaran.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 1997.
Penambahan modal dasar PD akan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan usaha dan ditetapkan dengan Perda.
Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Gubernur.
28 hlm.; Penjelasan 2 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 5 Tahun 1997
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Teknik Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang di SBWK IV, SBWK VII dan Sebagian SBWK IX.
ABSTRAK:
bahwa Perda Kotamadya Daerah Tk II Magelang No 266 Tahun 1978 tentang rencana Induk Kota (Master Plan) Dua Puluh tahun Kotamadya Daerah Tingkat I Magelang yang disahkan dengan Surat Kepmendagri No 650 tanggal 1980 merupakan Pola Dasar Pembangunan tata ruang phisik perkotaan dan pengembangan Daerah Tingkat II Magelang; bahwa Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang No 13 Tahun 1988 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota dengan sebagian Rencana Teknis Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang, yang disahkan dengan SK Mendagri No 73 Tahun 1989 tanggal 18 Desember 1989 merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Teknik Ruang Kota yang mencakup ketentuan mengenai bagian wilayah dan materi pokok bagi penyusunan Rencana Teknik Ruang Kota; bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kota masih bersifat blok peruntukan secara geometris belum merupakan rincian sampai pada setiap petak atau persil peruntukan; bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, diapndang perlu adanya Rencana Teknik Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang, yang penetapannya dituangkan dalam Perda;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1960; UU No 51/PRR Tahun 1960; UU No 20 Tahun 1961; UU No 5 Tahun 1965; UU No 5 Tahun 1974; UU No 13 Tahun 1980; UU No 4 Tahun 1982; UU no 5 Tahun 1992; UU No 14 Tahun 1992; UU No 24 Tahun 1992; PP No 8 Tahun 1953; PP No 10 Tahun 1961; PP No 224 tahun 1961; PP No 38 Tahun 1963; PP No 45 tahun 1992; PP No 10 Tahun 1993; Keppres No 27 Tahun 1980; Inpres No 1 Tahun 1976; Permendagri No 14 Tahun 1975; Permendagri No 5 Tahun 1977; Permendagri No 2 Tahun 1987; Permendagri No 59 Tahun 1987; Keputusan bersama Mendagri dan MenPU No 503/KPTS/1985; Kepmendagri No 650 - 658 tahun 1985; Kepmendagri No 640/KPTS/1986; Kepmendagri No 59 Tahun 1988; Kepmendagri No 84 Tahun 1992; Inmendagri No 14 Tahun 1988; Ingrub Kepala Daerah Tk I Jateng No 188.5/37/1992; Perda Kotamadya Daerah Tk II Magelang No 266 Tahun 1978; Perda Kotamadya Daerah Tk II Magelang No 13 Tahun 1988; Perda Kotamadya Daerah Tk II Magelang No 1 Tahun 1995;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang azas, maksud dan tujuan, wilayah perencanaan, rencana teknik ruang kota, pelaksanaan rencana teknik ruang kota, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan rencana teknik ruang kota.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 1997.
20 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 1997
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT - ORGANISASI DAN TATA KERJA
1997
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.1998/No. 6
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
masyarakat, khususnya dalam usaha memenuhi kebutuhan
kesehatan masyarakat di tingkat wilayah Kecamatan, Desa,
Kelurahan maka perlu penanganan yang lebih profesional : bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat yang ditindak lanjuti dengan lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 , 22 dan 23 Tahun 1994, maka dipandang
perlu untuk menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pusat
Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
yang dituangkan dalarn Peraturan Daerah;
Undang-undang Nomor 13Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pernerintah Nomor 45 Tahun 1992; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992; Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/ll/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994; lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi, organisasi, tata kerja, pengangkatan dalam jabatan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 1998.
11 hal
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 1997
perbup - SEWA RUMAH-RUMAH DINAS MILIK/DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DARAH TINGKAT II KEBUMEN
1997
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.1997/No.18
Peraturan Daerah (Perda) tentang Sewa Rumah-Rumah Dinas Milik/Dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Darah Tingkat II Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan tertic administrasi dan pengelolaan barang milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupater Daerah Tingkat II Kebumen, dipandang perlu pengatur Sewa Rumah-rumah milik/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen: bahwa untuk maksud tersebut, maka sewa rumah-rumah dihak milik yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tersebut perlu diatur dalam Peraturan Deeran Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 1994; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 19S6; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 1993; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
417 /KPTS/1985; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor -
020-595 Tahun 1990; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Tengah Nomor: 012/9/1986; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989
Ketentuan Menempati Rumah Dinas; Retribusi Sewa Rumah Dinas; Pengawasan; Ketentuan Pidana Dan Penyelidikan; Ketentuan Lain-Lain
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 1997.
17 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
