Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1993

Menemukan 262 peraturan dalam 0,003 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 1993
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Dan Pengawasan Pembangunan
Abstrak
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 59 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
Mencabut
  1. KEPPRES No. 32 Tahun 1983 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Dan Pengawasan Pembangunan Serta Susunan Organisasi Stafnya
Download file:
Keputusan_Presiden_no_42 TH 1993.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 41 Tahun 1993
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991
Abstrak
Kehutanan dan Perkebunan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 67 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993
Mengubah
  1. KEPPRES No. 29 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pengenaan, Pemungutan, dan Pembagian Iuran Hasil Hutan
  2. KEPPRES No. 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan
Download file:
Keputusan_Presiden_no_41 TH 1993.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 40 Tahun 1993
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991
Abstrak
APBN Kehutanan dan Perkebunan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 32 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997
  2. KEPPRES No. 53 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997
  3. KEPPRES No. 24 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993
  4. KEPPRES No. 24 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993
Mengubah
  1. KEPPRES No. 28 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi
  2. KEPPRES No. 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi
Download file:
Keputusan_Presiden_no_40 TH 1993.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 39 Tahun 1993
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab Untuk Dinas-Dinas Penerbangan Antara Dan Melampaui Wilayah Berdaulat Masing-Masing
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Keputusan_Presiden_no_39 TH 1993.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 38 Tahun 1993
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Australia Concerning The Protection And Enforcement Of Copyright
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Keputusan_Presiden_no_38 TH 1993.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 37 Tahun 1993
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Australia Relating To Cooperation In Fisheries
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Keputusan_Presiden_no_37 TH 1993.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 1993
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Australia Concerning The Promotion And Protection Of Investments
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Keputusan_Presiden_no_36 TH 1993.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 35 Tahun 1993
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
Pengesahan International Convention On The Harmonized Commodity Description And Coding System, Beserta Protocolnya
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Keputusan_Presiden_no_35 TH 1993.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 34 Tahun 1993
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
Pembentukan Kejaksaan Negeri Di Cibinong
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Download file:
Keputusan_Presiden_no_34 TH 1993.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 33 Tahun 1993
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 56 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Indonesia
Download file:
Keputusan_Presiden_no_33 TH 1993.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan