PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1991

Menemukan 192 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 1991
Pemeriksaan, dan Penjualan Air Susu

Kesehatan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 1991
Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 1991
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan Dan Teknik

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas No. 11 Tahun 1991
Izin Tempat Menyimpan Barang dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas

Perizinan, Pelayanan Publik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 1991
Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Ibukota Bobotsari

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1991
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Blabak Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 133 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Blabak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 1991
Penyusunan,Penerapan, Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia

Administrasi dan Tata Usaha Negara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan