PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1990

Menemukan 162 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 1990
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 23 Tahun 1981
Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1990
Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia
Diubah dengan :
  1. PP No. 32 Tahun 1997 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Mencabut :
  1. PP No. 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
  2. PP No. 25 Tahun 1965 tentang Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Militer Wajib
  3. PP No. 24 Tahun 1965 tentang Perpanjangan Dinas Wajib Militer
  4. PP No. 176 Tahun 1961 tentang Uang Saku, Uang Konpensasi, Uang Pesangon Dan Tunjangan-Tunjangan Bagi Militer Wajib
  5. PP No. 37 Tahun 1959 tentang Pengangkatan dalam Jabatan, Pemberhentian-Pemberhentian Sementara Serta Pernyataan Non Aktif dari Jabatan Dinas Tentara Bagi Militer Sukarela
  6. PP No. 36 Tahun 1959 tentang Pangkat-Pangkat Militer Khusus, Tituler dan Kehormatan
  7. PP No. 52 Tahun 1958 tentang Ikatan Dinas dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela
  8. PP No. 40 Tahun 1952 tentang Peraturan Dewan Kehormatan Militer
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 1990
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara

Pengawasan/Audit Internal

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1990
Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri

Kehutanan dan Perkebunan

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1990
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 4 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratip Bitung
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 1990
Pajak Penghasilan yang Terhutang oleh Perusahaan-Perusahaan Luar Negeri atas Permbayaran Royalti Sehubungan dengan Penggunaan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, dan Lisensi oleh PT. IPTN, PT. PINDAD dan PT. PAL

Perpajakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 149 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Pajak Penghasilan Yang Terutang Oleh Perusahaan-Perusahaan Luar Negeri Atas Pembayaran Royalti Sehubungan Dengan Penggunaan Jasa Teknik, Jasa Manajemen Dan Lisensi Oleh PT IPTN, PT Pindad, Dan PT PAL
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 8 Tahun 1990
Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Untuk Jalan Tol Tomang - Cawang - Tanjung Priok

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 50 Tahun 1989 tentang Penetapan Jalan Layang Bebas Hambatan Cawang – Tanjung Priok Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor, Besarnya Tarif Tol Untuk Ruas Jalan Tol Tomang – Cawang – Rawamangun Serta Langganan Tol

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan