Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1984

Menemukan 155 peraturan dalam 0,003 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 1984
• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu
Penetapan Jalan Pintas Serang Dan Jalan Pintas Ciujung Menjadi Jalan Tol Serta Penetapan Besarnya Tol
Abstrak
Lalu Lintas, Jalan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 25 Tahun 1988 tentang Penetapan Besarnya Tol Dan Langganan Tol Pada Beberapa Jalan Tol Dan Jembatan Tol
Download file:
KEPPRES NO 9 TH 1984.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 8 Tahun 1984
• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu
Penetapan Besarnya Langganan Tol Untuk Penggunaan Jembatan Tol Sungai Kapuas Dan Jembatan Tol Sungai Landak Pontianak, Jalan Layang Tol Wonokromo, Surabaya, Jembatan Tol Sungai Tello Lama, Ujung Pandang, Dan Jalan Tol Srondol - Jatingaleh, Semarang
Abstrak
Lalu Lintas, Jalan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 37 Tahun 1984 tentang Perubahan Tarif Tol Dan Langganan Tol Pada Jembatan Tol Sungai Kapuas, Pontianak, Jembatan Tol Sungai Tello Lama, Ujung Pandang, Jalan Layang Tol Wonokromo, Surabaya, Dan Jalan Tol Srondol - Jatingaleh, Semarang
Download file:
KEPPRES NO 8 TH 1984.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 1984
• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu
Hubungan Kerja Antara Kotamadya Batam Dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
KEPPRES NO 7 TH 1984.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 6 Tahun 1984
• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Dewan Pembina Dan Pengelola Industri-Industri Strategis Dan Industri Hankam
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 56 Tahun 1989 tentang Pembentukan Dewan Pembina Industri Strategis
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 50 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Dewan Pembina Dan Pengelola Industri-Industri Strategis Dan Industri Hankam, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1984
Mengubah
  1. KEPPRES No. 59 Tahun 1983 tentang Pembentukan Dewan Pembina Dan Pengelola Industri-Industri Strategis Dan Industri Hankam
Download file:
KEPPRES NO 6 TH 1984.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 5 Tahun 1984
• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu
Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan
Download file:
KEPPRES NO 5 TH 1984.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 1984
• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu
Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pemuda dan Olah Raga
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 72 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1997
  2. KEPPRES No. 35 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan Sebagaimana Telah Beberpa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1988
  3. KEPPRES No. 8 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan
  4. KEPPRES No. 37 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1988
  5. KEPPRES No. 39 Tahun 1987 tentang Perubahan Kepengurusan Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 25 Tahun 1965 tentang Pedoman Penggunaan Gelora Loka Yayasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno
  2. Keputusan Presiden Nomor 318 Tahun 1962 tentang Pembentukan Yayasan Gelanggang Olahraga Bung Karno
  3. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1966 serta memberhentikan dengan hormat pejabat-pejabat yang diangkat dengan Keputusan Presiden ini disertai ucapan terima kasih atas segala jasa serta pengabdiannya
Download file:
KEPPRES NO 4 TH 1984.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1984
• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu
Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Yang Dirubah Munas Kedua 1983
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 27 Tahun 1989 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
Download file:
KEPPRES NO 3 TH 1984.pdf
Keppres Nomor 3 Tahun 1984 - Lamp..pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 2 Tahun 1984
Harga Jual Eceran Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi
Abstrak
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 28 Tahun 1986 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bumi
Mencabut
  1. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1983 tentang Harga Jual Eceran Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi.
Download file:
KEPPRES_NO_2_1984.PDF
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 1984
• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu
Dewan Riset Nasional
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 94 Tahun 1999 tentang Dewan Riset Nasional
Download file:
KEPPRES NO 1 TH 1984.pdf
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 1984
• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu
Penetapan Harga Dasar Gabah dan Beras
Abstrak
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Download file:
Inpres Nomor 12 Tahun 1984.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan