Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1976

Menemukan 104 peraturan dalam 0,003 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1976

• Berlaku mulai 49 tahun yang lalu

Mengesahkan "Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The German Democratic Republic"

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download file:

Kep.Pres No. 3 Tahun 1976.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 2 Tahun 1976

• Berlaku mulai 49 tahun yang lalu

Mengesahkan "Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Hungarian People's Republic"

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download file:

Kep.Pres No. 2 Tahun 1976.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 1976

• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu

Pembentukan Panitia Penyelenggara Konperensi Tingkat Tinggi ASEAN

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Kep.Pres No. 1 Tahun 1976.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 1976

• Berlaku mulai 48 tahun yang lalu

Pengarahan Delegasi Indonesia ke Sidang Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 di New York

Abstrak

Hubungan Internasional / Kerja Sama Internasional

Download file:

Inpres0151976.pdf

Delegasi Indonesia - Sidang - Majelis - Perserikatan Bangsa-Bangsa

1976

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 15, jdih.setkab.go.id: 1 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pengarahan Delegasi Indonesia ke Sidang Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 di New York

ABSTRAK:

Dalam rangka persidangan Majelis Perserikatan BangsaBangsa ke XXXI di New York, dipandang perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk pengarahan bagi Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Sidang tersebut, yang akan berlangsung dari tanggal 21 September hingga 23 Desember 1976.
Dasar Hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945.
Inpres ini mengatur mengenai Penggunaan petunjuk petunjuk pengarahan sebagaimana terlampir pada Instruksi Presiden ini sebagai landasan dan pedoman dalam menghadapi masalah-masalah yang dibahas pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke XXXI di New York Kepada Menteri Luar Negeri/Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia; Memberikan laporan kepada Presiden tentang perkembangan Sidang selama berlangsungnya Sidang tersebut; dan Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 1976.
Lampiran file: 8 hlm (batang tubuh hlm 1 , lampiran hlm 2 sd 8).

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1976

• Berlaku mulai 48 tahun yang lalu

Pengarahan Kepada Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Konperensi ke Lima Kepala Negara Pemerintahan Negara Non Blok di Colombo, Srilanka

Abstrak

Hubungan Internasional / Kerja Sama Internasional

Download file:

Inpres0141976.pdf

Delegasi - Pemerintah Republik Indonesia

1976

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 14, jdih.setkab.go.id: 1 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pengarahan Kepada Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Konperensi ke Lima Kepala Negara Pemerintahan Negara Non Blok di Colombo, Srilanka

ABSTRAK:

Dipandang perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk pengarahan bagi Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke konperensi ke-V Kepala-kepala Negara/Pemerintah Non-Blok di Colombo, Srilangka pada tanggal 9 sampai tanggal 19 Agustus 1976.
Dasar Hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945.
Inpres ini mengatur mengenai Penggunaan petunjuk petunjuk pengarahan sebagaimana terlampir pada Instruksi Presiden ini sebagai landasan dan pedoman dalam menghadapi masalah-masalah yang dibahas pada Konperensi ke V Kepala-kepala Negara/Pemerintah Non-Blok di Colombo, Srilangka pada tanggal 9 sampai tanggal 19 Agustus 1976, Kepada Menteri Luar Negeri/Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia; Memberikan laporan kepada Presiden tentang perkembangan konperensi selama berlangsungnya konperensi tersebut; dan Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 1976.
Lampiran file: 5 hlm (batang tubuh hlm 1 , lampiran hlm 2 sd 5).

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 13 Tahun 1976

• Berlaku mulai 49 tahun yang lalu

Pengembangan Wilayah Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (Jabotabek)

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download file:

Inpres Nomor 13 Tahun 1976.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 1976

• Berlaku mulai 49 tahun yang lalu

Pengarahan Kepada Delegasi Indonesia pasa Konferensi Mass Media Negara-Negara Non Blok di New Delhi, India

Abstrak

Hubungan Internasional / Kerja Sama Internasional

Download file:

Inpres0121976.pdf

Delegasi Indonesia

1976

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 12, jdih.setkab.go.id: 1 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pengarahan Kepada Delegasi Indonesia pasa Konferensi Mass Media Negara-Negara Non Blok di New Delhi, India

ABSTRAK:

Berhubung dengan akan diselenggarakannya Konperensi Mass Media Negara-negara Non-Blok di New Delhi, India, pada tanggal 8 sampai 13 Juli 1976, dipandang perlu untuk memberikan petunjukpetunjuk pengarahan kepada Delegasi Pemerintah Republik Indonesia.
Dasar Hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945.
Inpres ini mengatur mengenai Penggunaan petunjuk petunjuk sebagaimana terlampir pada Instruksi Presiden ini sebagai landasan dan pedoman dalam menghadapi masalah-masalah yang dibahas pada Konperensi Mass Media Negara-negara Non-Blok di New Delhi, India, pada tanggal 8 sampai 13 Juli 1976 kepada Delegasi Pemerintah Republik Indonesia untuk Konperensi Mass Media Negara-negara Non-Blok, di New Delhi, India; Memberikan laporan kepada Presiden tentang perkembangan Konperensi selama Berlangsungnya Konperensi tersebut; dan Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 1976.
Lampiran file: 5 hlm (batang tubuh hlm 1 , lampiran hlm 2 sd 5).

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 1976

• Berlaku mulai 49 tahun yang lalu

Pengarahan Kepada Delegasi Indonesia pada Sidang Habitat di Vancouver, Kanada

Abstrak

Hubungan Internasional / Kerja Sama Internasional

Download file:

Inpres0111976.pdf

Delegasi Indonesia

1976

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 11, jdih.setkab.go.id: 1 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pengarahan Kepada Delegasi Indonesia pada Sidang Habitat di Vancouver, Kanada

ABSTRAK:

Berhubung dengan akan diselenggarakannya Konferensi HABITAT di Vancouver, Kanada pada tanggal 31 Mei hingga 11 Juni 1976, di pandang perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk pengarahan kepada Delegasi Pemerintah Republik Indonesia.
Dasar Hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945; dan Keppres Nomor 94/LN Tahun 1976.
Inpres ini mengatur mengenai Penggunaan petunjuk-petunjuk sebagaimana terlampir pada instruksi Presiden ini sebagai landasan dan pedoman dalam menghadapi masalah-masalah yang dibahas pada Konferensi HABITAT di Vancouver, Kanada, pada tanggal 31 Mei hingga 11 Juni 1976, Memberikan laporan kepada Presiden tentang pekembangan Konferensi selama berlangsungnya Konferensi tersebut, dan Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pesiden.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 1976.
Lampiran file: 4 hlm (batang tubuh hlm 1 , lampiran hlm 2 sd 4).

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 10 Tahun 1976

• Berlaku mulai 49 tahun yang lalu

Usaha-Usaha Khusus dalam Meningkatkan Produksi Pangan Tahun 1976

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Inpres Nomor 10 Tahun 1976.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 1976

• Berlaku mulai 49 tahun yang lalu

Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api

Abstrak

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download file:

Inpres Nomor 9 Tahun 1976.pdf

First
Previous
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Badan Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1976

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

APLIKASI MOBILE

MEDIA SOSIAL

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 1976.