PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1972

Menemukan 119 peraturan dalam 0,003 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1972
Penyempurnaan dan Penertiban Aparatur Pemerintah di Lembaga Administrasi Negara

Kepegawaian, Aparatur Negara

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1972
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Perikanan Laut (Riau)

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 11 Tahun 1990 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Karya Mina Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Yang Berasal Dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Karya Mina Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Karya Mina
Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1972
Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
Mengubah :
  1. UU No. 13 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Menjadi Undang-Undang
  2. UU No. 24 Tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa
  3. UU No. 23 Tahun 1968 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 2858) Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Pakci Menjadi Undang-Undang
  4. UU No. 14 Tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang "Jalasena"
  5. UU No. 5 Tahun 1963 tentang Tanda Kehormatan Bintang Jasa
  6. UU No. 14 Tahun 1961 tentang Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara
  7. UU No. 21 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat No. 7 Tahun 1958 Tentang Penggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagaimana Termaktub Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 154), Sebagai Undang-Undang
  8. UU No. 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 1972
Peridjinan Penerbangan Dalam dan Atas Wilajah Republik Indonesia

Teritorial Indonesia Perizinan, Pelayanan Publik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 1972
Mengubah Untuk Keempat Kali Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pemotongan Ternak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pemotongan Ternak tanggal 11 Juli 1953
  2. Peraturan Daerah tanggal 11 September 1970 No.6/1970
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1972
Perhitungan Anggaran Tahun 1968

APBN

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1972
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan VIII Menjadi Perusahan Perseroan (Persero)

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 9 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VII, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV
Mencabut :
  1. PP No. 64 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXVI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 5 Tahun 1972
Pembentukan Panitia Urusan Pupuk dengan Susunan Keanggoataan Menteri Pertanian Sebagai Ketua Merangkap Anggota

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pangan, Pertanian dan Peternakan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 1972
Mengubah untuk Ketiga Kali Peraturan Pemakaian Tanah yang Dikuasai atau Menjadi Milik Kabupaten Purbalingga

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang pemakaian tanah yang dikuasai atau menjadi milik Kabupaten Purbalingga tanggal 22 Juli 1953
  2. Peraturan Daerah tanggal 2 Desember 1967 No. 8/1967, diundangkan tanggal 20 Juni 1968
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 06 Tahun 1972
Mengadakan dan Memungut Retribusi Bangunan dalam Daerah Tingkat II Kabupaten Batang Hari

Pajak dan Retribusi Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan