PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1969

Menemukan 148 peraturan dalam 0,003 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 18 Tahun 1969
• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 1969
• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu
Pertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia Nomor 05/U/Kep/8/1966 tentang Pembentukan Komando Rehabilitasi Daerah Irian Barat
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 16 Tahun 1969
• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu
Desa
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 1969
• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu
Pangan, Pertanian dan Peternakan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 14 Tahun 1969
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 1969
• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 1969
• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 10 Tahun 1969
• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 9 Tahun 1969
• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan