PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1960

Menemukan 297 peraturan dalam 0,003 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 341 Tahun 1960
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 340 Tahun 1960
Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 165 Tahun 1959 tentang Penetapan Sementara Peraturan Preseance
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 339 Tahun 1960
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 338 Tahun 1960
• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 389 Tahun 1965 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 338 Tahun 1960 Tentang Pembentukan Panitia Perencanaan Pembangunan Ancol Dan Pembentukan Kembali
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 337 Tahun 1960
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 336 Tahun 1960
• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu
Pertahanan dan Keamanan, Militer
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 333 Tahun 1960
• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 332 Tahun 1960
• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan