Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 170 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1958

Prosedur Pembelian Barang-Barang Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 55 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 11) Tentang Pembelian Barang-Barang Untuk Perlengkapan Jawatan-Jawatan dan Organisasi-Organisasi Pemerintah
PP No. 7 Tahun 1952 tentang Pembelian Barang-Barang Untuk Perlengkapan Jawatan-Jawatan Dan Organisasi-Organisasi Pemerintah

Download :
PP No. 026 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1958

Penetapan Tanggal Mulai Berlakunya Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Undang-Undang No. 22 Tahun 1957, Lembaran-Negara 1957 No. 42)

Ketenagakerjaan

Download :
PP No. 033 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 49 Tahun 1958

Penetapan Bagian I.B.W. X (Pelabuhan Semarang) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

APBN

Download :
UU Nomor 49 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan-Bagian I.B.W. X-Pelabuhan- Semarang-dari -Anggaran- Republik- Indonesia- Untuk- Tahun- Dinas- 1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 49, LN. 1958 No. 99, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian I.B.W. X (Pelabuhan Semarang) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:	- Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia danpasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (I.B.W.) Bagian I.B.W. X (Pelabuhan Semarang) dari anggaran RepublikIndonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yang dinyatakanpada lampiran-lampiran Undang-undang ini
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955. - - 2

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 1958

Mengubah Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 3, Tambahan Lembaran-Negara No. 1518) Tentang Pengeluaran Kertas

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 1 Tahun 1958 tentang Pengeluaran Uang Kertas Perbendaharaan tahun 1958

Download :
PP No. 062 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 1958

Susunan Kepolisian Negara

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
PP No. 057 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 1958

Wajib Pendaftaran Ijazah Dokter Baru dan Ijazah Dokter Gigi Baru

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
PP No. 058 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1958

Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
UU Darurat Nomor 1 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1958

Penetapan Bagian IV (Kementerian Keuangan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

APBN

Download :
UU Nomor 29 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan- Bagian- IV- Kementerian- Keuangan- dari- Anggaran- Republik- Indonesia- untuk- Tahun- Dinas- 1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 29, LN. 1958 No. 79, LL SETNEG : 12 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian IV (Kementerian Keuangan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:

-
Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia
BAGIAN IVKEMENTERIAN KEUANGAN.BAB I (Pengeluaran).4.1Kementerian dan Pengeluaran Umum ....224 172 3004.2Jawatan Pajak .......................44 062 0004.3Jawatan Bea dan Cukai ...............2 578 3004.4Jawatan Bea dan Cukai ...............83 266 800 4.5Jawatan Pendaftaran Tanah MilikIndonesia ....14 329 3004.6Jawatan Perbendaharaan dan Kas-kasNegeri ..............................41 771 1004.7Jawatan Perjalanan ...................221 156 7004.8Jawatan Akuntan Negeri ...............2 814 8004.9Inspeksi Lelang ......................916 3004.10Kantor Administrasi Pensiun ..........8 328 8004.11Pensiun-pensiun dan sebagainya .......502167 7004.12Pegawai sipil yang tidak bekerjaaktip ..........6 963 9004.13Pengeluaran-pengeluaran berhubungdengan usaha mendatangkan pegawai dariLuar Negeri ..........................1 302 5004.14Perhitungan penagihan-penagihansebelum penerangan ...................5 000 0004.15Hutang-hutang peninggalan bekas daerahdaerah yang berdiri sendiri ..........50 000 0004.16Pengeluaran berhubung dengan perjanjiankeuangan dengan Negeri Belanda .......100 0004.17Penyelesaian"sisa lebih" yang belumdibayarkan ...........................250 000 4.18Penutupan kerugian Yayasan BahanMakanan ..............................Memori4.19Pengeluaran berhubung denganperaturan dalam lapang kepegawaianselama tidak dimuat dalam lain-lainmata anggaran ........................Memori4.20Pengeluaran tak tersangka ............500 000Jumlah ................1 209 680 500(Satu milyard dua ratus sembilan juta enam ratus delapan puluh ribulima ratus rupiah). Pasal 2.Bagian IV, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuktahun dinas 1955 mengenai Kementerian Keuangan

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955.
-
-
12

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 1958

Pemberhentian Dengan Hromat S. Gandasubrata Sebagai Anggota Pengganti Majelis Pertimbangan Pajak Dan Mengangkat Mr. Lie Oen Hock Sebagai Pengganti

Perpajakan

Download :
Keppres No.17 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1958

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 26 Tahun 1957 Tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Download :
UU Nomor 19 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan-Undang-Undang- Darurat- No. 26-Tahun-1957- Tentang-Anggota- Angkatan-Perang- Berdasarkan- Ikatan- Dinas- Sukarela- Militer- Sukarela-(Lembaran-Negara- Tahun-1957 No. 83-Sebagai -Undang-Undang

1958

Undang-undang (UU) NO. 19, LN. 1958 No. 60, TLN No. 1616, LL SETNEG : 11 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 26 Tahun 1957 Tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang

ABSTRAK:

a.Bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 Undang-undang DasarSementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undangDarurat No.26 tahun 1957 tentang anggota Angkatan Perangberdasarkan ikatan dinas sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran-Negara tahun 1957 No.83);b.Bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang DaruratNo.26 tahun 1957 tersebut perlu ditetapkansebagai undang-undang
Pasal 89 dan pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia.
BAB I UMUM BAB II PENERIMAANMENJADI MILITER SUKARELA BAB III KETENTUAN-KETENTUAN TENTANGKEDUDUKAN MILITER SUKARELA BAB IV KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DANHAK-HAK MILITER SUKARELA BAB V MEMPERPANJANG IKATAN DINAS BAB VI PEMBERHENTIAN DARI DINAS KETENTARAAN BAB VII KETENTUAN-KETENTUAN UNTUK BEKAS MILITER SUKARELA BAB VIII1.Ketentuan-ketentuan mengenai anggota tentara yang pada saat mulai berlakunyaundang-undang ini masih ada dalam dinas tentara. BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 1958.
-
-
12

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 1958.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .