PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1956

Menemukan 162 peraturan dalam 0,002 detik

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah
  2. UU No. 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Kalimantan Barat
  3. UU No. 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan
    Ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Kalimantan Selatan
  4. UU No. 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur
    Ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Kalimantan Timur
Diubah dengan
  1. UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
    Pasal 1 angka 3 UU No. 25 Tahun 1956
  2. UUDrt No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 (Lembaran-Negara No. 65 Tahun 1956)
Mencabut
  1. UUDrt No. 2 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan
Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956
• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. UU No. 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara
    Ketentuan mengenai perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera Utara dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956
Diubah dengan
  1. UU No. 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara
Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu
Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1956
• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu
Partai Politik dan Pemilu Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah
Status Peraturan
Menetapkan
  1. UUDrt No. 30 Tahun 1950 tentang Penggantian Kerugian Anggota-Anggota Senat Republik Indonesia Serikat
Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 11 Tahun 1946 tentang Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Bea Meterai (Zegelverordening) 1921
Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Mencabut
  1. UU No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan