PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1953

Menemukan 246 peraturan dalam 0,003 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 169 Tahun 1953
• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu
Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 168 Tahun 1953
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 167 Tahun 1953
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 166 Tahun 1953
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 165 Tahun 1953
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 164 Tahun 1953
• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 163 Tahun 1953
• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu
Kebijakan Pemerintah
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 162 Tahun 1953
Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 161 Tahun 1953
Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Menetapkan
  1. Mengesahkan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sementara PropinsiDjawa Tengah tanggal 21 Djuli 1953 No. Peg. 1A/2/20, tentang “Mempergunakanmutatis-muntadis Peratruan Pemerintah no. 15 tahun 1953 tentang pemberian istirahatdalam negeri serta segala perubahan dan/atau tambahannja bagi pegawai Daerah PropinsiDjawa Tengah”
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 160 Tahun 1953
• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu
Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan