Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 Nomor 35
Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2002
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan PERDA
PERDA ini mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp9.349.030.200.000,00
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2002.
4 hal. (tanpa Lampiran)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 1 Tahun 2002
Peraturan Daerah (PERDA) tentang BADAN USAHA MILIK DAERAH
ABSTRAK:
Badan Usaha Milik Daerah sebagai unit ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi daerah, bertujuan membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengusahakan bidang ekonomi. Dalam rangka menggali dan mengintensifkan sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah dan merangsang potensi ekonomi masyarakat perlu dibentuk / didirikan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas dengan Modal berasal dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan
UU No. 1 Tahun 1995; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 53 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000
Badan Usaha Milik Daerah, Ketentuan Pendirian, Kedudukan Maksud dan Tujuan, Bidang Usaha, Pemisahan Kekayaan Daerah, Saham, Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Direksi, Komisaris, Rapat-Rapat, Larangan, Kepegawaian, Laporan Berkala dan Laporan Tahunan, Penetapan dan Penggunaan Laba, Kerjasama Dengan Pihak Ketiga, Pembubaran BUMD dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2002.
12 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2002
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000-2004
ABSTRAK:
bahwa dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah Tanggal 21 Juni 2001 Nomor
050/1240/II/Bangda Perihal Pedoman Penyusunan Dokumen
Perencanaa Pembangunan Propinsi,Kabupaten dan Kota, maka perlu
mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun
2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2000-2004 dengan Peraturan Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor iV/MPR/1999; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 44 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000-2004. Ketentuan Pasal 3 diubah, Ketentuan Lampiran BAB III, huruf B. diubah, Ketentuan Lampiran BAB V angka 4 dan 5 diubah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2002.
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000-2004 diubah.
4 halaman
Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2002
Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002
ABSTRAK:
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 86
ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah;
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang - undang Nomor 9 Tahun 1996; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2001;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2002.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 686 Tahun 2002
PERBUP - PENYELENGGARAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI
2002
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 686, LD.2002/No.64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri
ABSTRAK:
bahwa penempatan tenaga kerja ke Luar Negeri
merupakan upaya peningkatan kesejahteraan tenaga
kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas
sumber daya manusia; bahwa penempatan tenaga kerja ke Luar Negeri harus
dilaksanakan secara terpadu antara Pemerintah dan
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia/Kantor
Cabang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia; bahwa untuk mencegah kekosongan hukum terhadap
penyelenggaraan penempatan tenaga kerja sebagai- mana tersebut di atas, sambil menunggu berlakunya
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri,
maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002; Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP- 92/MEN/1998; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 31
Tahun 2000.
Penempatan TKI; Kantor Cabang PJTKI; Hak dan Kewajiban; Kewajiban; Penyuluhan dan Pendapatan; Pendaftaran dan Seleksi CTKI; Kelengkapan Proses dan Dokumen TKI; Perjanjian Penempatan; Rekomendasi Pasport; Asrama/Akomodasi; Perlindungan dan Masa Penempatan TKI; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengembangan; Pengendalian dan Pengawasan; Purna Penempatan TKI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2002.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 471 Tahun 2002
PERATURAN BUPATI (PERBUP) - PEDOMAN PENGADAAN GURU TIDAK TETAP UNTUK SD, SLTP, SMU/SMK
2002
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 471, 19/07/2002
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Guru Tidak Tetap Untuk SD, SLTP, SMU/SMK
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya untuk memenuhi
kekurangan Guru untuk SD, SLTP, SMU / SMK
dipandang perlu diangkat Guru Tidak Tetap; bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu diatur Pedoman Pengadaan Guru Tidak Tetap; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890 ); Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3468 ); Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3702 ); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839 ); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950 ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59 ); Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3520 ); Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/MEN/1994 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Tenaga Kerja Borongan, dan Tenaga Kerja Kontrak; Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun 2002 tentang Pegawai Tidak Tetap ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 16 Seri E ).
Kedudukan; Persyaratan, Pengumuman Dan Lamaran; Penyaringan Dan Kriteria Penilaia; Pengangkatan; Hak Dan Kewajiban; Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Pemberhentian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2002.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 249 Tahun 2002
KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA - PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN KABUPATEN BANJARNEGARA
2002
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 249, LD.2002/No. 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan pelayanan umum di bidang perijinan kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, maka dipandang perlu dibentuk Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, sambal menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Banjarnegara, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42 ); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685 ) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048 ); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839 ); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848 ); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59 ); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952 ); Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165 ); Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139 ); Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1983 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Hakekat Dan Azas Pelayanan Perijinan; Kedudukan Dan Pembentukan; Jenis-Jenis Pelayanan Perijinan; Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2005.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 229 Tahun 2002
PERBUP - PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN DI DESA PURWOREJO KECAMATAN PURWOREJO KLAMPOK
2002
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 229, LD.2002/No.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Wilayah Dusun Di Desa Purworejo Kecamatan Purworejo Klampok
ABSTRAK:
bahwa atas usul Kepala Desa Purworejo setelah
mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa
(Baperdes) telah dilakukan pembagian wilayah desa
yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang
Pemecahan Dusun; bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 07 Tahun
2000 tentang Pembentukan, penghapusan dan/atau
penggabungan desa, pembagian wilayah desa di
atas setelah dilakukan penelitian dan pertimbangan
dinyatakan memenuhi syarat; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetap- kan dengan Keputusan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara
RI Tahun 1950 Nomor 42 ); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3839 ); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950 ( Berita Negara RI
Tahun 1950 Nomor 59 ); Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai
Desa ( Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4155 );Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai
Desa ( Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4155 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
02 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja
Pemerintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 13 Seri D
Nomor 4 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
03 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa
( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2000 Nomor 14 Seri D Nomor 5 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
06 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2000 Nomor 17 Seri D Nomor 8 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
07 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan
dan/atau Penggabungan Desa ( Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 18
Seri D Nomor 9 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
25 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000
Nomor 38 Seri D Nomor 19 ).
Keputusan Bupati Banjarnegara Tentang Pembagian Wilayah Dusun Di Desa Purworejo Kecamatan Purworejo Klampok Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2002.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 167 Tahun 2002
PERBUP - PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN DI DESA PEKASIRAN KECAMATAN BATUR
2002
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 167, LD.2002/No.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Wilayah Dusun Di Desa Pekasiran Kecamatan Batur
ABSTRAK:
bahwa atas usul Kepala Desa Pekasiran setelah
mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa
(Baperdes) telah dilakukan pembagian wilayah desa
yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang
Pembagian Wilayah Dusun di Desa Pekasiran; bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 07 tahun
2000 tentang Pembentukan, penghapusan dan/atau
penggabungan desa, pembagian wilayah desa di
atas setelah dilakukan penelitian dan pertimbangan
dinyatakan memenuhi syarat; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara
RI Tahun 1950 Nomor 42 ); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3839 ); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950 ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59 ); Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai
Desa ( Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4155 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
02 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja
Pemerintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 13 Seri D
Nomor 4 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
03 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa
( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2000 Nomor 14 Seri D Nomor 5 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
06 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2000 Nomor 17 Seri D Nomor 8 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
07 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan
dan/atau Penggabungan Desa ( Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 18
Seri D Nomor 9 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
25 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000
Nomor 38 Seri D Nomor 19 ).
Keputusan Bupati Banjarnegara Ten- Tang Pembagian Wilayah Dusun Di Desa Pekasiran Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2002.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2002
PERBUP - Pembagian Wilayah Dusun Di Desa Pagak Kecamatan Purworejo Klampok
2002
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, LD.2002/No.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Wilayah Dusun Di Desa Pagak Kecamatan Purworejo Klampok
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 07 Tahun 2000 tentang
Pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan
desa, Desa mempunyai kewenangan untuk mengadakan
pembagian wilayah desa; bahwa pembagian wilayah desa diatas ditetapkan dengan
Keputusan Bupati atas usul Kepala Desa setelah men- dapat persetujuan Badan Perwakilan Desa (Baperdes); bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Ling- kungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI Tahun
1950 Nomor 42 ); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
3839 ); . Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13
Tahun 1950 ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59 ); Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ( Lembaran
Negara RI Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4155 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 02
Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja
Pemerintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 13 Seri D Nomor 4 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 03
Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa ( Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 14
Seri D Nomor 5 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 06
Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2000 Nomor 17 Seri D Nomor 8 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 07
Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan
dan/atau Penggabungan Desa ( Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 18 Seri D
Nomor 9 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25
Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa
dan Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 38 Seri D Nomor 19 ).
Keputusan Bupati Banjarnegara Tentang Pembagian Wilayah Dusun Di Desa Pagak Kecamatan Purworejo Klampok Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2002.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
