Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara penyelenggaraan dana bantuan hukum masyarakat kurang mampu di kabupaten ketapang
ABSTRAK:
bahwa untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum khususnya bagi masyarakat Kabupaten Ketapang yang kurang mampu yang berperkara pidana atau perdata di pengadilan Negeri Ketapang, di Pengadilan Agama Ketapang maupun peradilan lainnya tingkat pertama perlu difasilitasi pendanaannya oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang guna pembayaran sebagian dari jasa Advokat/ Pengacara Praktek/Penasihat Hukum yang besarnya disesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.2 Tahun 1986, UU No.5 Tahun 1986, UU No.39 Tahun 1999, UU No.18 Tahun 2003, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.83 Tahun 2008, Keppres No.40 Tahun 2004, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.10 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pokok-Pokok Kegiatan, Sifat, Kriteria, Jenis, Persyaratan, dan Tata Cara, Nilai Bantuan dan Sumber Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2010.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 50 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Tahun 2009/No.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
ahwa dalam rangka memberikan kemudahan kepada penduduk Warga Negara Indonesia dalam pelayanan pencatatan kelahiran dan untuk mendorong pecapaian Renstra 2011 yaitu “Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya”, maka perlu memberikan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran di Kabupaten Blora; bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2001;
Peraturan bupati ini mengatur tenga dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2009.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2009 No. 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Komisi Kabupaten Lanjut Usia
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia, perlu membentuk Komisi Kabupaten Lanjut Usia di Kabupaten Bandung Barat yang perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 13 Tahun 1998; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2007; Keppres No. 52 Tahun 2004; Perda No. 3 Tahun 2008; Perda No. 7 Tahun 2008
Peraturan ini mengatur tentang Komisi Kabupaten Lanjut Usia, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pembentukan; Tugas; Organisasi; Pengangkatan dan Pemberhentian; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2009.
UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 4b Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pemakaman Bagi Jenazah Pejabat, Mantan Pejabat, Istri/Suami atau Janda/Dudanya, Pegawai Negeri Sipil, dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2008.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 29 Tahun 2008
PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Tahun 2008/No.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya berkewajiban melaksanakan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan; bahwa untuk melaksanakan upaya pencegahan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membuat dan mengembangkan sistem dan mekanisme kerja penyelenggaraan pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Larangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Bab V Hak-Hak Korban
Bab VI Kewajiban Pemerintah Daerah dan Masyarakat
Bab VII Kelembagaan
Bab VIII Laporan Korban
Bab IX Perlindungan Korban
Bab X Pemulihan Korban
Bab XI Pembiayaan dan Pengawasan
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2008.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 7 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten tegal
ABSTRAK:
bahwa sesuai Instruksi Presiden No 9 Tahun 2006 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembanguanan di Daerah, maka perlu diatur pelaksanaannya di Kab tegal; bahwa pengaturan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna diwujudkan dengan kebijakan, program kegiatan pembangunan dan sistem kelembagaan yang responsive gender melalui pengintegrasian gender ke dalam seluruh proses dan tahapan pembangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Perbup Tegal tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 7 Tahun 1984; UU No 10 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 1986; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 4 Tahun 2003; Perbup Tegal No 2 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, pembiayaan, pembinaan dilakukan oleh Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2006.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2024
TATA - CARA - PENERAPAN - SANKSI - ADMINISTRATIF - DALAM - PERLINDUNGAN - DAN - PEMENUHAN - HAK - PENYANDANG - DISABILITAS
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 5, BD Kota Bandung Tahun 2024 No. 5
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif dalam Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tabun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administrasi dalam Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 75 Tahun 2020; Perda Kota Bandung No. 15 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administrasi dalam Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang meliputi Ketentuan umum, Tujuan, Kewenangan dan jenis sanksi, Penerapan sanksi administratif, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2024.
UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
7 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 28.2 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 18,
pasal 20, Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan
Gender, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Ruang Penguatan Kelembagaan, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, Pelaksanaan PUG, Kemitraan dan Jejaring, Pengembangan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Gender Champion, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi, Penghargaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2023.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20B Tahun 2018 dicabut.
32 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 53 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perencanaan Pembangunan Inklusif
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui perencanaan kota yang ramah terhadap hak-hak penyandang disabilitas, kelompok remaja/pemuda, maupun masyarakat kota pada umumnya, dipandang perlu adanya kebijakan perencanaan pembangunan inklusif, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Perencanaan Pembangunan Inklusif.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No. 17 Tahun 1950 0) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 17 Tahun 2003 0) sebagaimana telah diubah dengan n Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020; UU No. 25 Tahun 2004; UU No, 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dicabut sebagian dengan UU No. 1 Tahun 2023; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 40 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2016; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 3 Tahun 1995; PP No. 45 Tahun 2017; PP No. 70 Tahun 2019; Perda Kota Sukabumi No. 9 Tahun 2015; Perda Kota Sukabumi No. 10 Tahun 2018; Perda Kota Sukabumi No. 7 Tahun 2020; Perda Kota Sukabumi No. 3 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pendekatan Perencanaan Pembangunan Inklusif, Perencanaan Pembangunan Inklusif, Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Inklusif, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2023.
28 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
