PERBUP Kab. Katingan No. 35 Tahun 2021 tentang Pola Hubungan Kerja Antar Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
Pola Hubungan Kerja, Jalur koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi, dan Konsultasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan.
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2017/371
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Hubungan Kerja, Jalur koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi, dan Konsultasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian tarhadap peraturan perundang-undangan serta meningkatkan efektivita dan menciptakan sinergitas pelaksanaaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Katingan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi dalam pelaksanaan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintan Kabupaten Katingan.
Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun2005; Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 39 Tahun 2009; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG;
BAB III
POLA HUBUNGAN KERJA;
BAB IV
JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI, DAMKONSULTASI INTANSI VERTIKAL/DINAS/BADAN/KANTOR/BAGIAN/BUMN/BUMD/ DENGAN STAF AHLI BUPATI KABUPATEN KATINGAN;
BAB V
JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI, DAMKONSULTASI INTANSI VERTIKAL/DINAS/BADAN/KANTOR/BAGIAN/BUMN/BUMD/ DENGAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN;
BAB VI
STAF AHLI
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2017.
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Jalur Hubung Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Katingan dengan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupatean Katingan Tahun 2009 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Peraturan menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, bahwa koordinasi pelaksanaan layanan terpadu satu pintu dilakukan oleh Bupati dengan melibatkan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), Dinas Kabupaten dan Instansi Pemerintah terkait sesuai tugas masing-masing;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.13 Tahun 2003, UU No.39 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, Permenaker No.22 Tahun 2014, permenaker No.30 Tahun 2016, Pergub No.11 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan Umum; Pembentukan, maksud dan tujuan; Penyelenggaran LTSA-p2TKLN; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 8 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan No. 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah kabupaten Katingan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangat Daerah Kabupaten Katingan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan.
Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintahn Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan daerah Kabupaten Katingn Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI;
BAB III
TUGAS DAN FUNGSI;
BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL;
BAB V
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS;
BAB VI
TATA KERJA;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 96 Tahun 2016 tentag Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan (Berita Daerah kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 340) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
35 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Rokan Hulu
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya, dipandang perlu diatur perlindungan tenaga kerja di kabupaten Rokan Hulu.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. UU RI No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI No. 34 Tahun 2008; 2. UU No. 13 Tahun 2003; 3. UU No. 33 Tahun 2004; 4. UU No. 40 Tahun 2004; 5. UU No. 12 Tahun 2011; 6. UU NO. 24 Tahun 2011; 7. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 8. PP No. 44 Tahun 2015; 9. PP No. 45 Tahun 2015; 10. PP No. 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 60 Tahun 2015; 11. Perpres No. 109 Tahun 2013; 12. Permen Ketenagakerjaan No. 19 Tahun 2015; 13. Permen Ketenagakerjaan No. 29 Tahun 2015; 14. Permen Ketenagakerjaan No. 44 Tahun 2015; 15. PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; 16. Permen Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2016; 17. Permen Ketenagakerjaan No. 23 Tahun 2016; 18. Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 12 (dua belas) dan 33 Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Kepesertaan dan Jaminan; Tata Cara Pendaftaran; Besaran dan Tata Cara Pembayaran Iuran; Sanksi Administratif; Pembinaan dan Pengendalian; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Program Kerja dan Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 23 Tahun 2017
PERBUP Kab. Kampar No. 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar
Mengubah sebagian
Peraturan Bupati Kampar Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 NOMOR : 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pembagian urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja Sub Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan wewenang berada pada Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Kampar tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar; Peraturan Bupati Kampar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.
Dalam peraturan ini berisi tentang Pemerintah Daerah pada pembagian urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja Sub Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan wewenang berada pada Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Kampar tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2017.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene No. 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
ABSTRAK:
berdasarkan Keputusan Menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia No.16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang menyatakan bahwa IMTA dan RPTKA memiliki wewenang yang lokasinya kerjanya 1 Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.7 Tahun 1981; UU No.13 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.6 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.97 Tahun 2012; PP No.72 Tahun 2014; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Treansmigrasi No.12 Tahun 2013; Peraturan Presiden No.18 Tahun 2015.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai istilah Tenaga Kerja Asing, izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2017.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 18 Tahun 2017
TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SELUMA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2016 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, tugas dan fungsi Perangkat Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 13 Tahun 2003
3. UU No. 12 Tahun 2011
4. UU No. 5 Tahun 2014
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. PP No. 53 Tahun 2010
7. PP No. 18 Tahun 2016
8. Permendagri No. 80 Tahun 2015
9. Instruksi Mendagri No. 061/2911/SJ Tahun 2016
10. Perda Kab. Seluma No. 8 Tahun 2016
11. Perbup Seluma No. 31 Tahun 2016
Pasal 3 :
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
Mencabut :
1. Peraturan Nomor 9 Tahun 2010
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3), Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah No.8 Tahun 2016 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No.8 Tahun 2016 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
UU No.13 Tahun 1950; UU No.8 Tahun 1981; UU No.19 Tahun 1999; UU No.21 Tahun 1999; UU No.20 Tahun 1999; UU No.1 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2002; UU No.13 Tahun 2003; UU No.21 Tahun 2003; UU No.2 Tahun 2004; UU No.39 Tahun 2004; UU No.6 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No.81 Tahun 2006; Keputusan Presiden No.36 Tahun 2002; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No : PER.05/MEN/III/2005; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No PER.07/MEN/V/2010; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.16 Tahun 2012; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.22 Tahun 2014; Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia No.28 Tahun 2015; Perda Kabupaten Wonosobo No.8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Prosedur Pelaksanaan Perlindungan Pra Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia, Tata Cara Pemulangan Dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia, Sanksi Administratif Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, Pendanaan, Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2017.
25 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
