Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.482 peraturan dalam 0,05 detik

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Koordinasi Tugas Lembaga Sandi Negara dengan Kementerian Pertahanan
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik
Download file:
No. 26 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pendelegasian Wewenang Perizinan di Bidang Pertahanan terkait dengan Penanaman Modal dalam Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi Pertahanan dan Keamanan, Militer Perizinan, Pelayanan Publik
Download file:
No. 10 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 41 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pedoman Pengelolaan Komunikasi Krisis di Lingkungan Kementerian Pertahanan
Abstrak
Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Download file:
Permenhan Nomor 41 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 40 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pedoman Komunikasi Kehumasan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Abstrak
Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Download file:
Permenhan Nomor 40 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 39 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pertahanan
Abstrak
Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Download file:
Permenhan Nomor 39 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertahanan
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Download file:
Permenhan Nomor 12 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 42 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kementerian Pertahanan
Abstrak
Hak Asasi Manusia Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenhan No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Kementerian Pertahanan
Download file:
Permenhan Nomor 42 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Standar Layanan Informasi Pertahanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan
Abstrak
Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: Kep/12/M/XI/2001 tanggal 9 Nopember 2001 tentang Wewenang Memberikan Keterangan Pers di lingkungan Departemen Pertahanan
Download file:
Permenhan Nomor 14 Tahun 2011.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2024
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Subsidi, PSO
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenhub No. 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut
  2. Permenhub No. 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut
Download file:
2024pmkemenhub005.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2023
• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu
Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Abstrak
Perizinan, Pelayanan Publik
Download file:
2023pmkemenhub052.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan