Peraturan Bupati Siak Nomor 132 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 132), sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 132 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Siak Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 60)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Siak Nomor 132 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Sosial Kabupaten Siak
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Beban Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 132 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Siak, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 60 Tahun 2019; perlu ditinjau kembali;
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Siak Nomor 66 Tahun 2016;
Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 132 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 132), sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 132 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Siak Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 60) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020.
Lampiran: 3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 91 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, BD Kabupaten Pati Tahun 2020 No.91
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di
Lingkungan Instansi Pemerintah, Pejabat Pembina
Kepegawaian menetapkan peraturan tentang kelas jabatan
di lingkungannya berdasarkan surat Menteri mengenai
validasi hasil evaluasi jabatan;
b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 7
Desember 2020 Nomor B/1267/M.SM.04.00/2020 Hal
Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, perlu
menyusun peraturan bupati tentang Jabatan Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; UU No 11 Tahun 2020; PP No 18 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 tahun 2019; PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana talah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020; Perpres No 81 Tahun 2010; PermenPANRB No 39 Tahun 2013; PermenPANRB No 41 Tahun 2018; PermenPANRB No 1 Tahun 2020; PermenPANRB No 25 Tahun 2020; perda Kab Pati No 12 tahun 2016; Perda Kab Pati No 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah denga Perda Kab Pati No 7 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pati ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi
jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pati yang terdiri atas :
a. Rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai;
b. Daftar Nomenklatur Jabatan Struktural, Kelas Jabatan,
dan Persediaan Pegawai;
c. Daftar Nomenklatur Jabatan Fungsional dan Jabatan
Lainnya, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai;
d. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Struktural;
e. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional dan Jabatan
Lainnya;
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :
a. Peraturan Bupati Pati Nomor 116 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Pati (Berita
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 116);
b. Peraturan Bupati Pati Nomor 117 Tahun 2018 tentang
Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Instansi
Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2018 Nomor 117); dan
c. Peraturan Bupati Pati Nomor 118 Tahun 2018 tentang
Kelas Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 118),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 90 Tahun 2020
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2016
tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu pada
Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan
Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan
Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme
dan pembinaan karier Aparatur Sipil Negara serta
peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan dibutuhkan
pengembangan jabatan fungsional;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020;
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3
Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan umum, Kedudukan , tugas, fungsi, dan jenjang jabatan fungsional ASN, Jenis Jabatan Fungsional, Kebutuhan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional, Pengangkatan dalam Jabatan dan Pembinaan karir, Penilaian dan perhitungan Angka kredit, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan yang dicabut: a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2016
tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu pada
Pemerintah Daerah;
b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan
Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah;
dan
c. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan
Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah ,
Jumlah Halaman: 11 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 80 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 108 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif di
kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan
syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan
dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta
persyaratan jabatan lain sesuai peraturan perundang-undangan,
sehingga untuk pelaksanaannya di Kabupaten Klaten perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 45 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pengisian melalui Seleksi secara Terbuka dan Kompetitif, Kriteria dan Metode Penilaian, Penetapan, Pengisian JPT yang Lowong melalui Mutasi, Pemantauan dan Evaluasi, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 77
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 119 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifik s1 Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1, Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabalan Pelaksana Pada Badan Perencanaan Pembanguanan Daerah Dan Penelilian Dan Pengembangan Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupali tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016; Peraluran Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 73 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 41 Tahun 2017; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 119 Tahun 2017.
Peraturan ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Wonogiri
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2020.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Wonogiri
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 76 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri No Mor 41 Tahun 201 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaraan pelaksanaan tugas pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administor dan pejabat pengawas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Wonogiri sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian danPengembangan Kabupaten Wonogiri, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 41 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 41 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 73 Tahun 2016, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 41 Tahun 2017.
Peraturan ini mengubah Seberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 41 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Wonogiri
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2020.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 41 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Wonogiri
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 76 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangkamenjamin objektivitas, transparansi, kualitas dan akuntabilitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, diperlukan Standar Kompetensi Jabatan PNS; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (4) huruf a, PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, mengamanatkan dalam menyelenggarakan manajemen karier PNS, instansi pemerintah harus menyusun standar kompetensi jabatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Perbup Grobogan tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab Grobogan;
UU No 13 Tahun 1950; UU no 5 tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 11 Tahun 2017; PermenPANRB No 38 Tahun 2017; Perda Kab Grobogan No 15 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Susunan Standar Kompetensi Jabatan yang tercantum dalam Lampiran 1 s.d Lampiran XXXII.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Bupati Grobogan No 42 Tahun 2017.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 76 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tenaga Ahli Bupati
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka membantu kelancran pelaksanaan penyelenggaraan Perda maka perlu menetapkan Perbup tentang Tenaga Ahli Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Perda Kab. cianjur No. 8 Tahun 2016; Perbup No. 50 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup No. 74 Tahun 2019; Perbup Cianjur No. 07 Tahun 2010.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Pengangkatan , Wewenang Dan Tanggungjawab, Hak Dan Kewajiban , Mekanisme Kerja, Masa Kerja Dan Pemberhentian , Pembiayaan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 75 Tahun 2020
nilai jabatan dan kelas jabatan PNS dilingkungan pemda kab. bone bolango
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD 2020 (75)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan program pembinaan pegawai.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, UU No. 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 9 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PP No. 9 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, PP No. 9 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 9 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No. 9 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, PP No. 9 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 9 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil , Perda Kab. Bone Bolango No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bone Bolango No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Kab. Bone Bolango No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Permenpan No. 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan, Permendagri No. 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
Dalam peraturan ini diatur tentang Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan PNS di Lingkungan Pemda Kab. Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, nilai jabatan dan kelas jabatan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Terdiri dari 190 halaman dengan lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
