Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.487 peraturan dalam 0,052 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 258/PMK.011/2014
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Keuangan di Badan Koordinasi Penanaman Modal
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik
Download file:
PMK Nomor 258 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 88/PMK.01/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan
Abstrak
Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan
Download file:
PMK Nomor 88 Tahun 2013.pdf
PMK Nomor 88 Tahun 2013 Lampiran.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.02/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Tata Cara Penyediaan, Pencairan,Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi
Abstrak
Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 157/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi
Download file:
PMK Nomor 173 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2012 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan
Abstrak
Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman Informasi Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 200/PMK.01/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan
Download file:
PMK Nomor 132 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 23/PMK.010/2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan Yang Pengaturan Kewenangannya Beralih Dari Kementerian Keuangan Kepada Otoritas Jasa Keuangan
Download file:
PMK Nomor 130 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 157/PMK.02/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi
Abstrak
Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 173/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan,Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi
Mencabut
  1. PMK No. 123/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggung Jawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi
Download file:
PMK Nomor 157 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Abstrak
Perizinan, Pelayanan Publik Informasi Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenko Polhukam No. 5 Tahun 2014 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
  2. Permenko Polhukam No. 14 Tahun 2014 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
  3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Download file:
Permenko Polhukam Nomor 5 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia
Abstrak
Pers, Pos, dan Periklanan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perizinan, Pelayanan Publik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH
Download file:
Permenko Polhukam Nomor 2 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Download file:
Permenko Polhukam Nomor 1 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 14 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Penetapan Klasifikasi Informasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Abstrak
Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenko Polhukam No. 5 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-9/Menko/Polhukam/10/2012 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Download file:
Permenko Polhukam Nomor 14 Tahun 2014.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan