Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Izin Penggunaan Lokasi, Kartu Identitas dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa guna menumbuhkan iklim usaha yang kondusif, serta terciptanya
kebersihan, keindahan, kesehatan , keamanan dan ketertiban di Kota
Magelang , Pemerintah berkewajiban untuk melakukan Pembinaan dan
Penataan terhadap Pedagang Kaki Lima, maka Peraturan Walikota
Nomor 19 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permohonan lzin
Penggunaan Lokasi, dan Kartu ldentitas Pedagang Kaki Lima Kota
Magelang perlu diubah untuk disesuaikan; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan
dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; UU No 32 Tahun 2004; UU No 38 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2009; PP No 43 Tahun 1993; PP No 16 Tahun 2004; Perda Kota Magelang No 11 Tahun 2000; Perda Kota Mgaelang No 3 tahun 2006; Perda Kota Magelang No 7 Tahun 2006; Perda Kota Magelang no 2 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 8 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 4 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tata cara perizinan, kewajiban, hak dan larangan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2009.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 19 tahun 2006 dicabut.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 45 Tahun 2009
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganPerizinan, Pelayanan PublikAir, Sistem Penyediaan Air Minum
Status Peraturan
Diubah dengan
PERWALI Kota Banjar No. 1a Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi maka perlu dilaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang cepat, efisien dan terpadu;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No.18 Tahun 1997, UU No.12 Tahun 2001, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2007, PP No.65 Tahun 2001, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, Perkemenperin Np.36/M/DAG/Men/VI/2007, Perda No.6 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Tata Laksana Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Pengaduan Masyarakat, Pembinaan, Pengawasaan, dan Pengendalian, Pembiayaan, Kerja Sama, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2009.
Peraturan Walikota ini memiliki 8 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 34, BD 2009/34 SERI E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Perijinan Pada Badan Penanaman Modal
Dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Banjar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2009.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang No. 33 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta No. 41 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang No. 29 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Izin Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penataan penertiban, pengawasan
dan peningkatan pelayanan reklame, perlu adanya
ketentuan yang mengatur tentang lzin Penyelenggaraan
Reklame di Kota Magelang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang lzin Penyelenggaraan Reklame; ·
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; UU No 38 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kota Magelang No 11 Tahun 2000; Perda Kota Magelang No 13 Tahun 2000; Perda Kota Magelang No 5 Tahun 2001; Perda Kota Magelang No 7 Tahun 2006; Perda Kota Magelang No 9 Tahun 2006; Perda Kota Magelang No 3 Tahun 2007; Perda Kota Magelang No 3 tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perizinan reklame, tata cara permintaan izin pemasangan reklame, penataan reklame, penyelenggaraan reklame, pencabutan izin, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2009.
15 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang No. 28 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, Berita Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 19
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PELAYANAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU KOTA MALANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2009
Pelimpahan - Sebagian - Kewenangan - Penyelenggaraan - Pelayanan - Perijinan - Dari - Walikota - Kepada - Camat
2009
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 27, BD Tahun 2009 No.266
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Dari Walikota Kepada Camat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota.
UU No. 10 Tahun 2014; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda Kota Tasikmalaya No. 8 Tahun 2003; Perda Kota Tasikmalaya No. 27 Tahun 2003; Perda Kota Tasikmalaya No. 2 Tahun 2004; Perda Kota Tasikmalaya No. 4 Tahun 2004; Perda Kota Tasikmalaya No. 6 Tahun 2004; Perda Kota Tasikmalaya No. 12 Tahun 2004; Perda Kota Tasikmalaya No. 14 Tahun 2004; Perda No. 16 Tahun 2004; Perda Kota Tasikmalaya No. 9 Tahun 2006; Perda No. 8 Tahun 2007; Perda Kota Tasikmalaya No. 3 Tahun 2008; Perda Kota Tasikmalaya No. 8 Tahun 2008; Perwali Kota Tasikmalaya No. 5 Tahun 2009
Peraturan ini mengatur tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Kriteria Perijinan Yang Dilimpahkan; Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Palayan Perijinan; Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan; Penandatanganan Ijin; Penandatanganan SKRD; Pembentukan Bendahara Penerimaan; Prosedur Pencatatan Penerimaan Pendapatan Retribusi Perijinan; Pembinaan Teknis dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007
7 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
