Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mekanisme Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Luar Tanggungan Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2009.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang.
ABSTRAK:
bahwa untuk menunjang peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat telah dilaksanakan pengembangan di beberapa sektor pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang; bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dipandang perlu meningkatkan biaya pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang; bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dalam Pasal 9 ayat (4) disebutkan bahwa usul tarif layanan dari kepala SKPD yang selanjutnya ditetapkan oleh Walikota; bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.2/2006 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/11/1988; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 108/ Menkes/SK/1/1995; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/ Menkes/ SK/ VI 1997; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1410/ Menkes/ SK/ X/ 2003 Tahun 2003; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/Menkes/SK/VIII/2005 Tahun 2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361/Menkes/SK/V/2006 Tahun 2006; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/Menkes/SK/IX/2006 Tahun 2006; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 999/ Menkes/ SK/ IX/2007 Tahun 2007.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Kebijaksanaan Tarif; Jenis Pelayanan Kesehatan; Kelas, Kategori dan Kondisi Pelayanan; Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan; Pembiayaan; Kerjasama Operasional; Rujukan; Biaya Jasa Pelayanan Bagi Dokter Tamu, Konsultasi atau Tenaga Profesional Lainnya; Asuransi Kesehatan Dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Lainnya; Pembayaran Biaya; Penagihan Biaya; Keberatan dan Keringanan Biaya; Pengembalian Pembayaran Biaya; Pengelolaan Keuangan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2009.
30 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 12 Tahun 2009
BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN - PETUNJUK TEHNIS
2009
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD.2009/No. 8
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Tehnis Pemberian Bantuan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Diluar Kuota Jamkesmas Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkan jumlah masyarakat miskin dan tidak
mampu untuk program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kata Magelang
Tahun 2008 sejumlah 26.031 jiwa , di Kata Magelang masih terdapat
masyarakat miskin dan kurang mampu yang membutuhkan bantuan
pelayanan kesehatan dari pemerintah dan mereka belum tertampung
dalam kuota Jamkesmas ; bahwa untuk maksud tersebut Pemerintah Kata Magelang bermaksud
akan memberikan bantuan pelayanan kesehatan penduduk miskin diluar
kuota Jamkesmas ; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu ditetapkan petunjuk
tehnis pemberian bantuan pelayanan kesehatan penduduk miskin diluar
kuota tahun 2009, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2009; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125 / Menkes / SK / II / 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penduduk miskin dan Petunjuk Tehnis Pemberian Bantuan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin diluar kuota Jamkesmas tahun 2009.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2009.
10 hal
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2009
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah dibentuknya Rumah Sakit Umum Daerah Bendan
Kota Pekalongan dengan Peraturan Daerah dan dengan ditetapkannya
Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah secara
penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan,
perlu mengatur tarif pelayanannya ;bahwa dalam menetapkan tarif pelayanan perlu memperhitungkan
kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas
keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a
dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang
Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan;
Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, nama, obyek dan subyek tarif, wilayah pemungutan, saat atrif terutang, pemungutan tarif, pembayaran tarif, pengaturan, prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif, besarnya tarif fan jenis pelayanan kesehatan, penagihan, pengurangan, keringan dan pembebasan pelayanan kesehatan, kadaluwarsa penagihan, sanksi administrasi, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2009.
37 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 4A Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penanggulangan Human Imunodeficiency Virus dan Acquired Imunodeficiency Syndrome (HIV dan AIDS)
ABSTRAK:
bahwa Kebijakan Penanggulangan Human
Imunodeficiency Virus dan Acquired
Imunodeficiency Syndrome (HIV dan AIDS)
harus dilaksanakan secara terpadu melalui upaya
peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan
penularan, pengobatan/perawatan, dukungan serta
penghargaan terhadap hak-hak pribadi orang
dengan HIV dan AIDS serta keluarganya yang
secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak
epidemik dan mencegah diskriminasi; bahwa Kota Surakarta sangat rentan terhadap
perkembangan HIV dan AIDS, sehingga
berdampak sangat buruk terhadap pembangunan
sosial ekonomi dan dapat mengancam kehidupan
penduduk; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b diatas dipandang
perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota
tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud, tujuan dan sasaran, penanggulangan, mekanisme, kewajiban dan hak, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2008.
20 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 2A Tahun 2008
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk menentukan tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang
diselenggarakan Daerah telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dengan Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota dan Keputusan Gubemur
Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah; bahwa dalam rangka pertanggungjawaban Perangkat Daerah untuk
mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan bidang kesehatan,
dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Kesehatan di Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2008.
14 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 368 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Emergency Medical Services System (EMSS) di Wilayah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
